Ahok Didukung MUI Asal...

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin, lembaganya mendukung Ahok lantaran taat pada konstitusi.

“Kami sesuai dengan aturan saja. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu (Ahok gubernur), kita harus bisa terima,” ujar Ma'ruf ketika dihubungi, Kamis, 13 November 2014.

Menurut Ma’ruf, MUI menyerahkan sepenuhnya mekanisme penyelesaian polemik pengangkatan Ahok sebagai gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

MUI, kata dia, berurusan dengan Ahok hanya untuk hubungan formal. Dia mencontohkan saat acara rapat kerja MUI DKI Jakarta Rabu kemarin. Sesuai tradisi, ujar Ma'ruf, MUI selalu mengundang Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan pengarahan saat pembukaan acara. Kebetulan, kata dia, yang menjadi pelaksana tugas Gubernur Jakarta adalah Ahok.

Meski demikian, Ma'ruf mengatakan MUI tak terlibat dalam kisruh pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia optimis DPRD punya landasan berpikir tersendiri dan akan menghasilkan kesepakatan yang tidak melenceng dari konstitusi. “ Nanti kalau ada penyelesaiannya di sana, kami akan dukung,” ujarnya.

Akhir-akhir ini, FPI berdemo menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi yang digelar pada Senin, 10 November lalu, pimpinan FPI berorasi yang berisi cacian kepada Ahok. Bahkan seorang ustadz yang biasa berceramah di televisi saat berorasi dalam aksi kemarin menyebut Ahok Iblis. Tak hanya di jalanan, menjegal Ahok juga terjadi di kursi parlemen. Di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari Fraksi Gerindra dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung dari Fraksi PPP.

 Bagi Pak Celetuk, memang Pak Basuki pantas untuk di dukung... Tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya. Kita lihat dari cara kerja dan komitmen dalam bekerja sangat bagus sekali. 
Pak Basuki memang ingin membuat Indonesia untuk lebih maju.

Pemerintah saat ini dalam DPR dan DPRD pasti menginginkan Indonesia untuk lebih baik, hanya saja saat ini ada Problem dari Fraksi Grindra yang menjalankan Pemerintah Abu-abu demi kepentingan Golongan dan Pribadi. Menurut kami inilah awal mula keretakan Indonesia. Secepatnya Hal seperti ini harus diperbaiki, dan yang Bertindak Busuk segera disingkirkan selamanya. 

Dengan Kombinasi Pemerintahan yang di bentuk Pak Jokowi saat ini, pasti akan berjalan lancar dan Indonesia menjadi lebih baik, Asal Indonesia bersatu, dan Fraksi jegal-jegalan sudah di singkirkan.

Semangat Pak Jokowi dan Pak Ahok.. Hidup Indonesia..

Kuasa Hukum: Mana Buktinya FPI Rasis...

 

TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam melaporkan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Rabu, 12 November 2014. Ahok dilaporkan karena dituding melakukan pecemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap FPI.

Menurut kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Pawito, Ahok juga telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dengan membawa surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan FPI. "Ini yang kami masalahkan," kata dia.

Pawiro menjelaskan, unjuk rasa pada 10 November 2014 bukan hanya FPI yang datang ke Balai Kota. Aksi itu, kata dia, merupakan gabungan dari masyarakat Jakarta, dan FPI adalah salah satu yang ikut. "Tapi Ahok selalu menyebut FPI," ujar dia. Aksi demo itu menuntut Ahok tidak dilantik sebagai Gubernur DKI karena, salah satunya, nonmuslim.

Sugito Atmo Pawiro mendatangi Polda Metro Jaya didampingi beberapa anggota FPI serta Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta, Endang. Mereka membeberkan beberapa lembar laporan di antaranya cuplikan dipublikasi media berjudul "Ahok Curigai Masa Bayaran FPI, FPI Tidak Layak di Bumi Indonesia, FPI Permalukan Islam, Bubarkan, serta FPI Rasis dan Sebarkan Kebencian."

"Mana buktinya FPI rasis dan sebarkan kebencian. Ada bukti lainnya seperti pemberitaan media televisi yang memuat tentang pernyataan langsung Ahok yang sudah dibuat dalam bentuk cakram padat (CD)," ungkap Pawiro.

Menurut Pawiro, FPI juga akan menempuh judicial review terkait dengan jabatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila Ahok panggilan Basuki, tetap dilantik sebagai gubernur pada Jumat ini, 14 November 2014.

FPI dikenal sebagai organisasi masyarakat yang kerap unjuk rasa dengan cara kekerasan. Selain sweeping, ormas yang dimotori Rizieq Shihab ini juga sering bentrok dengan aparat keamanan ketika turun ke jalan. Alasan itulah yang kemudian memicu tuntutan agar FPI dibubarkan.

Ahok pun membuat rekomendasi pembubaran FPI yang dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI. Yaitu kerapnya ormas itu melakukan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas, hingga melanggar konstitusi.

BUKTI FPI RASIS DAN ANARKIS?? Wahh... sayang nya banyak banget.. Banyak sekali saksi dan bukti yang bertebaran di mana-mana. Di media Online pun banyak sekali Foto maupun Video yang terekam tindakan-tindakan yang sangat Anarkis dan Rasis. 

 Pak Celetuk pun kebingungan dengan Maksud FPI yang menyatakan bahwa "Pak Ahok Non Muslim". Pak Ahok mengakui bahwa Dirinya Muslim, yang ke-dua bahwa Negara Indonesia menganut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kerja Pak Ahok juga sangat bagus performanya. Kurang apalagi sekarang?? Sulit Indonesia mencari Pemimpin seperti Pak Jokowi dan Pak Basuki.

Bangsa Indonesia pastinya ingin MAJU, Ormas FPI inilah yang membuat Indonesia susah untuk maju, apalagi Ormas macam FPI ini di pelihara oleh pemerintah di Kubu "Pecinta kuda" serta Partai nya. Ayo...Semangat Indonesia.. MAJU!!

Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar? 

TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengirim surat pembubaran Front Pembela Islam ditentang anggota dewan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menyebut Ahok-sapaan Basuki- tak berpendidikan.


"Ahok itu goblok atau pintar sih? Kalau punya intel seharusnya dia tahu. Kemarin itu bukan FPI. Itu gabungan seluruh ormas," kata Ghoni di Gedung DPRD, Selasa, 12 November 2014.


Ghoni mengatakan yang berunjuk rasa menuntut Ahok mundur pada Senin, 10 November 2014 bukan hanya FPI melainkan 99 organisasi massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta.


Langkah Ahok itu dinilai Ghoni malah akan menimbulkan persoalan baru yaitu memancing emosi massa FPI. "Semula ormas kondusif, jadi tidak kondusif," ucap Ghoni.

Ahok hari ini mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI, di antaranya adalah kerapnya ormas itu melakukan tindakan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi.


 Pak Celetuk mengutip kata-kata Abdul Ghoni: "Ahok itu goblok atau pintar sih? Kalau punya intel seharusnya dia tahu. Kemarin itu bukan FPI. Itu gabungan seluruh ormas,"

Seharusnya kata-kata tersebut untuk Pak Ghoni sendiri. Hal tersebut hanya rekayasa dari pentolan-pentolan yang menyelenggarakan Demo. Nah.. yang jadi pertimbangan adalah, Pak Ghoni tidak ingin FPI dibubarkan, pastinya ada suatu maksud yang tersembunyi. Apakah Grindra yang menyuport FPI selama ini?? 

Apalagi keinginan Grindra dan FPI sama, ingin Pak Ahok turun dan menguasai pemerintahan Indonesia. Kalau memang Grindra ingin Indonesia Maju dan sukses, masa membela sesuatu yang sudah jelas-jelas salah..?? Kecuali ada maksud terselubung dan Partai Grindra juga bemasalah.

Semangat pak Jokowi dan Pak Ahok...!!! Sukses Indonesia..!!

Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menyebutkan pimpinan Front Pembela Islam, M. Rizieq Shihab, bisa terkena tindak pidana penghasutan karena sejumlah perkataannya dalam demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, syaratnya, Ahok harus melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

"Harus ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan," ujarnya kepada Tempo, Senin, 10 November 2014.

Front Pembela Islam kembali menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Pada aksi ini, pimpinan FPI, M. Rizieq Shihab, meneriakkan nada-nada provokasi dan penghasutan. Salah satunya adalah akan melempari Ahok jika mantan Bupati Belitung Timur itu blusukan. Mereka menolak Ahok karena agama yang dianutnya.

Rikwanto mengatakan polisi tak bisa langsung menangkap Rizieq meskipun penghasutan itu terjadi di depan publik. Jika terjadi hal semacam itu di lapangan, menurut Rikwanto, kepolisian hanya bisa melakukan penjagaan sekaligus pemantauan terhadap jalannya aksi. "Kami imbau jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban," katanya.

Pada aksi kali ini, ada sekitar 2.000 orang dari FPI yang turun. Akibat aksi tersebut, jalan di sekitar Balai Kota DKI sempat ditutup.

FPI ini selalu tidak kapok, Bagaimana Indonesia bisa maju?? mereka sebagai Front Pembela Islam, tetap mereka tidak mencerminkan sifat dasar yang diajarkan "Muslim". Apakah tidak malu menyebut dirinya Islam?? Kasihan kan agama Muslim yang lain, pasti malu sekali melihat tindakan mereka..

FPI sudah banyak melakukan kerugian yang cukup besar di Indonesia, mereka banyak melakukan Kejahatan, Perusakan, Pencurian, Pelanggaran HAM, Penyiksaan, Penghinaan, Pembuat Onar, Perusak Tata tertib. Semua hal tersebut ada sukti dan saksinya. Bagaimana Hal tersebut bisa bertahan selama ini?? Apakah ada hubungan FPI dengan Pemerintah sebelumnya??

Foto Kejahatan FPI: 
 

Tetapi di Pemerintahan Pak Jokowi dan Gubernur DKI Pak Ahok, pasti akan memberikan Keadilan  dan ketegasan yang berbeda. Sudah selayaknya FPI di tindak tegas. FPI di bubarkan, Ketua / wakil ketua di penjara, anggota yang berbuat onar juga dipenjara.

Tindakan Pak Ahok sangat baik, karena memang dia melindungi Warga Indonesia, dan ingin membuat Indonesia Maju.. Semangat Pak Ahok !! Indonesia Suksess !!

Jokowi Tak Perlu Malu Akui "Kartu Sakti" Lanjutan Program SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya tak malu mengakui bahwa tiga kartu sakti yang diluncurkannya, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kelanjutan dari program-program pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini hal yang sangat positif bila Jokowi ternyata mau melanjutkan program SBY dan Jokowi tidak perlu malu mengakuinya karena program ini memang bagus untuk rakyat," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2014).

Hendri menjelaskan, Jokowi terkesan mewacanakan bahwa program ini adalah sesuatu yang baru. Hal ini, kata dia, akan menyulitkan pemerintah. Menurut dia, dari pernyataan sejumlah menteri, program kartu sakti Jokowi tak terlepas dari program pemerintahan sebelunya.

"Kalau mengacu pada pernyataan beberapa menteri nya ini memang kelanjutan program SBY. Waktu peluncurannya pun mirip saat SBY meluncurkan program ini, jelang pengurangan subsidi BBM diluncurkan," ujar Hendri.

Dia mencontohkan, peluncuran kartu-kartu ini menimbulkan polemik karena Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu. Menurut Hendri, jika program ini memang kelanjutan dari program SBY, maka tak perlu konsultasi dengan DPR.

"Bila melanjutkan program SBY, mestinya program ini ada di ranah yang aman-aman saja lah," ujar Hendri.

Hal lainnya, lanjut dia, Jokowi juga tidak perlu pusing dengan masalah anggaran untuk ketiga program tersebut. Jika meneruskan program lama, maka anggaran dapat diambil secara legal dari APBN yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada pertanyaan dan perdebatan dari berbagai pihak mengenai dari mana dana untuk membiayai program kartu sakti itu berasal.

"Harusnya sejak awal terbuka saja sehingga tidak banyak perdebatan seperti saat ini," ujar Hendri.

"Banyak hal terkait komunikasi politik yang harus dibenahi Jokowi. Termasuk pemilihan satu pesan kunci untuk meminimalisir kebingungan publik," kata Hendri.

Sebelumnya, sumber dana pengadaan tiga kartu yang diluncurkan Jokowi dipertanyakan Dewan. Pemerintah menyebut dana pengadaan berasal dari CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pak Susilo waktu menjabat Presiden, memang pernah  mengkonsep tentang  Kartu Sakti juga, sayang nya Hal tersebut masih banyak terbentur dengan Infrastruktur, dan ijin, serta masalah waktu juga.. Tak lama kemudian Pak Susilo sudah habis masa menjabatnya sebagai presiden. Pak Jokowi yang menggantikan nya melihat Ide yang bagus tersebut dan segera menjalankan nya, segera menata infrastruktur, ijin, dan kerjasamanya meskipun sebelum dilantik jadi Presiden Indonesia. 

Ide "Kartu Sakti" tersebut bisa menjadi peranan penting untuk Masyarakat Indonesia demi memperbaiki kualitas dan moral Bangsa. Apabila Ide yang sudah terwujud dan menjadi Program ini bisa berjalan dengan lancar, serta di dukung total oleh Pemerintah Indonesia (termasuk DPR dan DPRD) jelas bisa menjadi awal perubahan Indonesia.

Ayo Indonesia MAJU !!! Semangat Pak Jokowi !!!

Politisi PAN Berharap Blusukan Ala Menteri Lanjut di Tingkat Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno berharap agar aksi blusukan yang dilakukan oleh jajaran menteri di Kabinet Kerja tak hanya sebatas aksi seremonial semata. Aksi blusukan itu diharapkan dapat diteruskan oleh para pejabat terutama pejabat daerah.
“Memang diharapkan dengan adanya gaya blusukan ini, di tingkat daerah dapat ditiru. Jadi jangan hanya membuat laporan saja, tetapi melihat secara langsung kondisi di lapangan,” kata Teguh dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/11/2014).

Seperti diberitakan, sejumlah menteri mulai turun ke lapangan untuk mengecek kinerja jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka diantaranya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Teguh pun mengapresiasi aksi blusukan yang dilakukan jajaran menteri yang berada di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut dia, apa yang mereka lakukan sesuai dengan nama kabinet mereka yakni Kabinet Kerja.

“Apa yang dilakukan para menteri ini tentu merupakan angin segar yang harus dilanjutkan. Ini memberikan sinyal positif bahwa ini adalah Kabinet Kerja,” kata dia.
Meski begitu, ia mengingatkan, bahwa aksi blusukan itu tak hanya sebatas show off. Perlu ada formulasi kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama paska blusukan dilakukan.


Pak Celetuk juga suka dengan gaya bekerja Pak Jokowi mulai saat jadi Gubernur, hingga saat sesudah menjadi Presiden. Gaya bekerjanya masih sama, suka seklai blusukan. Hal tersebut juga menjadi contoh Tatanan Kabinet Pemerintahan Indonesia, serta mereka pun melakukan hal yang sama, karena memang hal tersebut terbukti efektif. 

Pak Celetuk yakin, kalau Menteri-menteri sudah banyak memberikan contoh yang baik, hal tersebut pasti akan di contoh oleh bagian tingkat Daerah. Bagian tingkat Daerah memang posisi yang paling dekat dengan masyarakat, jadi dengan melakukan "Blusukan", pastinya sangat penting dalam bekerja. Memposisikan diri seperti Masyarakat biasa, akan lebih mudah mendengarkan keluh-kesah Rakyat Indonesia dan kehidupan mereka.

Semoga semua lapis pemerintahan bisa bekerja dengan lebih baik dibanding Pemerintahan Sebelumnya. Suksess Indonesia!!!

PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto membentuk sekretariat gabungan di tingkat pusat. Kini giliran DKI Jakarta yang akan membentuk kesekretariatan yang sama.

"Nanti ada pengukuhan struktur KMP di DKI," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 7 November 2014. Acara pengukuhan digelar di Hotel Gran Melia pada Selasa, 11 November 2014.

Pembentukan kesekretariatan ini, ujar Taufik, mengikuti pola yang sama dengan apa yang dilakukan di tingkat pusat. "Kami ikut cara pusat," ucap dia. Untuk struktur kesekretariatan, ia mengatakan, telah dibahas pada Jumat malam.
Selain mengukuhkan struktur sekretariat, Taufik mengatakan kesekretariatan juga membahas sikap KMP terhadap pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur definitif.

Sikap KMP, ujar dia, sudah sangat jelas menolak Ahok menjadi Gubernur DKI. "Dari dulu juga kami sudah menolak," kata Taufik. Menurut dia, apa yang ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ahok soal Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, Bupati salah kaprah.

Pengangkatan gubernur, tutur Taufik, bukan menggunakan Pasal 203, tetapi Pasal 174. Pasal 203 dalam perppu itu mengatur pengangkatan gubernur berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Pasal 174 menjelaskan pengangkatan gubernur berdasar Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Pemilihan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 menggunakan Undang-Undang 29 Tahun 2007. Buktinya, kata dia, pemilihan berlangsung dua putaran.

Adapun pembahasan pembentukan sekretariat melibatkan seluruh petinggi partai cabang DKI Jakarta, termasuk Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta. Maka ia menjamin semua partai yang tergabung dalam KMP bakal hadir, termasuk PPP.

Dalam struktur kesekretariatan KMP DKI, Taufik menjabat ketua. Lima pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PPP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional--yang memperoleh jatah wakil ketua. Posisi sekretaris dijabat Zainuddin, Ketua Fraksi Golkar.

Hahaha... Aneh-aneh aja.. !! Pak Celetuk bingung dengan tindakan "Mereka", yang pingin: jegal men Jegal. Padahal cari Gubernur yang bener kayak sekarang aja susah nya amit-amit. Pak Basuki sudah kerja dengan bener. Yaa...masih aja disalahin dan dijegal-jegal. Apa aja sih yang dipikirin tukang "Jegal" ini?? (Bukan "Jagal")

Emang nya kalau di ganti Gubernur Jakarta (Selain Pak Ahok) nya, emang bisa lebih baik dari sekarang?? Pak Ahok selama pek Celetuk pantau, memang mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, tegas, tidak kompromi, dan jelas target nya untuk membangun Indonesia jadi lebih baik.

Emang apa Target dari Kubu Si Penjegal Pak Ahok?? Untuk keuntungan Golongan dan pribadi??

Ayo.. Buat Indonesia Lebih Baik!! Semangatt !!!