Tw*eter "Saling Sindir Jokowi-SBY"

 TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menengarai status seolah saling sindir di jejaring sosial antara Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ditulis langsung oleh keduanya. "Karena akun resmi di jejaring sosial itu biasanya diurus oleh tim. Jadi, bisa saja ditulis oleh tim, bukan oleh Pak SBY dan Jokowi langsung," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 29 November 2014.

Jumat siang, SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, menulis cuitan yang mengatakan,"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*."

Setelahnya, SBY melanjutkan cuitannya dengan menulis "Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yg terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran & kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi. *SBY*."
Di malam harinya, Jokowi dengan akun resminya menulis status yang seolah membalas cuitan SBY. Ia menulis, "Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja."

Jokowi tak hanya menulis satu, tapi dua status. Status keduanya menyebutkan, "Dan dalam kepemimpinan saya hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya."

Karena belum tentu ditulis langsung oleh Jokowi maupun SBY, Ruhut meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh. Dan, kalaupun ditulis oleh SBY dan Jokowi langsung, Ruhut merasa hubungan keduanya akan tetap baik-baik saja. "Sejauh ini komunikasi di antara keduanya bagus kok," ujarnya.

 

Menurut Pak Celetuk, memang Tweet Pak Jokowi sangat benar. Sangat tepat dan mengena dari Sindiran pak SBY. Malahan tentang : "Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran." . Rakyat Indonesia saat ini sudah lebih berpendidikan dan pintar, mereka bisa membandingkan benar dan salahnya suatu keputusan. Di sinilah terjadi "Pembenaran dari Keputusan Pak Jokowi". Dengan mencabut Subsidi BBm serta mengalirkan Susidi ke sektor lain dengan lebih tepat, dan juga dapat menelusuri dan menindak Mafia Migas secara tepat. 

Sekarang kita dapat membandingkan kinerja keduabelah pihak, Antara Pak SBY dan Pak Jokowi, terlihat seperti timbangan yang berat sebelah. Terlalu timpang..!! Dimana kinerja Pak Jokowi langsung Josss.... meskipun banyak di jegal Oleh Kubu Prabowo, di pusingkan dengan Pencitraan Patai Pak SBY (Demokrat), dll. Tetap terlihat sangat baik kinerjanya, bayangkan apabila tidak ada Ganguan-gangguan dari Tikus-tikus itu. WOWWW... Pasti Mak nyuss yaa.. 

Dibandingkan dengan Kinerja pemerintahan Pak SBY, yaa.. sangat berbeda. yang kesulitan diatasi oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi terlihat mudah, Bahkan Pemerintahan Pak Jokowi terlihat bingung dengan kinerja Pemerintahan kemarin, karena aslinya bisa dengan mudah di kerjakan.. Kenapa hal itu terjadi?? 1.Pencitraan, 2. Kepentingan Golongan, 3. Kepentingan Pribadi. Apabila membuang itu semua, kinerjanya tak akan berbeda dari Pak Jokowi pastinya.

 Keputusan yang di ambil Pak Jokowi, Pak Ahok, Bu Suzi, adalah keputusan dengan tujuan kesejahteraan Rakyat Indonesia, Dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu sudah SOLID dan tak bisa di tawar. Adapun alasan nya, kita harus pahami juga, supaya dapat menerima, dan mensupport. 

 Selama ini, Pak Celetuk dan pengamat Politik lain memantau bahwa penolakan dari kubu-kubu lain, semata-mata memang hanya untuk Pencitraan, usaha Kudeta, kepentingan Golongan, dan Kepentingan Pribadi. 

 Ayo...kerja sama untuk Membangun Indonesia Suksess..!! Semangat Pak Jokowi !!

Ahok Tolak Boy Sadikin, PDIP: Kuncinya di Presiden

TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Sekretaris Internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Denny Iskandar mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih calon Wakil Gubernur DKI. “Kita lihat saja nanti, kan, kuncinya di Presiden,” kata Denny saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 November 2014.

Menurut Denny, PDIP memiliki mekanisme sendiri dan memilih Boy Sadikin, untuk menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok. “Biar nanti Presiden dan Mendagri yang menentukan, apakah Mendagri menyampaikan surat dari Ahok ke Presiden atau tidak,” ujarnya.

Namun, jika nantinya Wakil Gubernur DKI yang terpilih sesuai pilihan Ahok, Denny menyatakan tidak menyalahkan Ahok.

“Ya berarti PDIP kehilangan Kepala Daerah. Kami tidak menyalahkan Ahok, tapi kalau itu terjadi, keterlaluan, karena Mendagri dan Presiden kan masih bagian dari PDIP,” kata dia.

Denny mengingatkan kepada Ahok, dahulu saat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, pasangan Jokowi-Ahok, berangkat dari rumah Ali Sadikin, ayah dari Boy Sadikin. “Saya hanya mengingatkan Ahok saja. Yang jelas, banteng kalau sudah ngamuk akan keluar kandang dan menyeruduk,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan wakil pendamping Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Boy Sadikin. Kepastian itu disampaikan Tjahjo mengutip ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mereka bertemu. Menanggapi usulan tersebut, Ahok mengatakan partai boleh saja mengusulkan siapa yang layak menjadi Wakil Gubernur DKI. "Tapi tetap saya yang menentukan wakil," ujar Ahok.


Pak Celetuk setuju dengan Pak Basuki, kinerja bukan di tentukan oleh "Balas Budi". Memang apa bila dilihat dari sisi Moril, memang ada baiknya Pak Basuki membalas jasa pada keluarga Pak Sadikin. Tetapi dalam pekerjaan (terutama Pemerintahan), tidak bisa sembarangan melakakukan pemilihan wakil Gubernur hanya berdasarkan "Balas Budi". 

Kinerja sangat dibutuhkan disini, apalagi Pak Basuki ini memang suka dengan "Top Speed & Manuver tajam" yang memang sesuai untuk Indonesia saat ini. Indonesia ingin mengalami Perubahan yang baik, Dengan melakukan saran yang di ajukan Bu Megawati seperti mengembalikan ke Pemerintahan sebelum-sebelumnya. Gagasan Bu Mega sama sekali tidak salah, hanya saja kurang tepat kalau untuk di Aplikasikan ke Pemerintahan sekarang. Mungkin Bu Mega bisa paham dan lebih mendukung lagi.

Kinerja, Profesional, Tegas, dan  disiplin. Itu kunci untuk Indonesia maju. Saat ini yang terlihat sesuai dengan kriteria tersebut, Pak Jokowi, Pak Basuki, Bu Suzi. Terobosan baru untuk Indonesia yang akan membawa indonesia jadi lebih baik.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat, Khitabul Umam Wiranu, mengatakan fraksinya mendukung usulan interpelasi Koalisi Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

Namun hingga kini, menurut Khatibul, belum ada anggota Demokrat yang ikut menandatangani pengusulan interpelasi tersebut. "Sejauh ini belum ada anggota yang ikut tanda tangan, tapi pada prinsipnya setuju interpelasi," kata Khatibul melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014.

Khitabul menyatakan Partai Demokrat masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi. "Kami akan menggunakan hak-hak DPR semaksimal mungkin," ujar Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang antusias mengusulkan interpelasi. Saat ditanya apakah ada lobi politik dengan Koalisi Jokowi atau Jusuf Kalla, Khitabul menepisnya. "Ada salah paham di sini, kami pasti melakukan interpelasi yang diawali dengan hak individual anggota DPR bertanya kepada Presiden," ujarnya.

Menurut Khatibul, Fraksi Demokrat telah berkoordinasi dengan Koalisi Prabowo soal interpelasi. Namun, Khitabul enggan menjelaskan isi pembahasan tersebut.


Sejak Pemerintahan Pak Susilo, Partai Demokrat kan memang jago sekali dengan Pencitraan. Seharusnya bertindak secara Transparan saja, mengikuti hak Interpelasi atau menolak. Kalu ikut silahkan tanda tangan, kalau menolak ya tidak usah. Sesuai pernyataan pak Khitabul bahwa partai Demokrat setuju dengan Interpelasi, tetapi tidak tanda tangan. Membingungkan?? Yaa.. memang khas Partai Demokrat.

Pak Celetuk rasa, ini kembali lagi dengan adanya kepentingan Golongan. Dimana Partai Demokrat terlihat setuju di kubu Pecinta Kuda, tetapi masih belum berani menentang Program Pemerintah dengan tujuan Pencitraan ala Pak Esbeye. 

Transparan saja lah, budayakan jujur dan terbuka. Partai itu kan tujuannya juga mengayomi masyarakat, dengan ada nya tindakan seperti ini, misi tersebut pun aka sirna. Kembali ke keputusan Pak Jokowi tentang kenaikan harga BBM, tujuannya memang baik dan benar. Tetapi oleh pihak-pihak Abu-abu di putarbalikan dan mempengaruhi DPR untuk Interpelasi.

Memang "Sulit" menjadi Presiden yang baik dan benar.. Semangat pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

'Jangan Gara-gara Ical, Ada Golkar Perjuangan'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, mengatakan dalam rapat pleno semalam, kubu Agung Laksono ingin menyelamatkan partai Golkar. Sebelumnya, pleno partai yang dipimpin Agung memutuskan memecat Ketua Umum Aburizal Bakri atau Ical.

“Itu itikad baik. Mereka ingin mengkudeta Ical dengan cara politik demokratis,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 26 November 2014.

Menurutnya, kubu Agung berusaha menyelamatkan partai itu agar tidak didominasi oleh elite partai. Sehingga kudeta ini akan berakhir baik terhadap kondisi kepengurusan Golkar bila diterima pihak Ical. “Selama ini sudah terlihat bagaimana Ical memanfaatkan Golkar untuk kepentingan pribadinya. Sudah saatnya partai itu pecah sementara demi pembaruan,” kata dia menjelaskan.

Ia berharap Ical mengambil sikap ksatria atas kudeta ini. “Dia harus mau turun dengan bermartabat. Jangan sampai gara-gara Ical, muncul Golkar Perjuangan,” kata Kristiadi.

Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru, kata dia, lebih baik bila dilaksanakan Januari nanti. “Mabes Polri melarang Munas 30 November itu tepat. Jangan buru-buru melaksanakan Munas dengan kondisi partai berantakan seperti ini,” kata dia.

Dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tadi malam, memutuskan membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Menurut Muladi, Ketua Mahkamah Partai, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono.


DPR Terpecah... Golkar ikutan "Retak".. Wahh... Tambah sulit ya.. Posisi Ical ingin menguasai Golkar lagi sebagai Ketua, harus kandas. Karena keiinginannya Ical jadi di pecat oleh Golkar. 

Keinginan Ical mungkin juga di dasari oleh rencana-rencana yang yang telah di susun oleh Kubu Pecinta Kuda, karena setelah terjadi problem di kubu Golkar, Ical pun bertemu dengan Pak Prabowo untuk berdiskusi. Apakah rencana yang sudah di susun oleh mereka. Coba kita ikuti dulu ya..

Ical sering sekali memanfaatkan partai Golkar untuk kepentingan Pribadi dan Golongan saja, tanpa memperhatikan Apakah hal tersebut baik untuk Indonesia atau pun untuk kemajuan Partai. Sudah saatnya Golkar mengambil tindakan tegas atas perilaku tersebut. Tindakan pak Agung memang lebih baik, karena apabila di teruskan seperti itu, jelas Golkar akan hancur dan terpecah belah. 

Semoga hal tersebut dapat memberikan Visi yang baik untuk DPR kita. Hidup Indonesia..!!!

Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo melarang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri.

"Nanti, kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.

Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. "Biar di sana rampung, baru silakan rapat bersama," ujar Jokowi. "Kan, menteri juga baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apanya?"

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sempat meminta Dewan menunda rapat dengan jajaran pejabat di kementeriannya. Rini menjelaskan bahwa permintaan penundaan rapat itu karena pihaknya menunggu islah di DPR selesai.

"Pada dasarnya begini, ada dua kubu DPR. Kami berharap bisa bersatu jadi dapat berkomunikasi dengan baik," kata Rini di Kementerian BUMN, Senin, 24 November 2014


Bagaimana ini?? DPR masih belum bersatu.... Bagaimana dengan masa depan Indonesia?? Kesulitan ini mulai bermula sejak Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Kubu Pecinta kuda terus saja berusaha untuk menjegal Pak Jokowi. Saat ini DPR tidak 1 suara dan meneruskan Usaha-usaha terselebung mereka. Untuk apa??

Yaa. Memang ada kemungkinan untuk menggulingkan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah memikirkan berbagai macam hal untuk berbagai Program yang akan dan yang sudah di tetapkan di Indonesia ini.Tetapi Kubu Pecinta Kuda selalu menolak dan menganggap bahwa Program Pak Jokowi selalu tidak benar. 

Padahal, setelah menempati posisi di DPR, dan DPRD, seharusnya mereka bekerja secara profesional dan bersiap melaksanakan tugas nya serta selalu mendukung Pemerintahan Indonesia. Saat ini kesannya selalu mencari celah untuk Menggulingkan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi melakukan ini untuk membuat Indonesia MAJU..

Memang Sulit jadi Presiden yang Baik dan Benar... Menuai banyak musuh... Kelihatannya Pak Jokowi perlu belajar menjinakkan Kuda, biar bisa sukses dan tidak bisa di Jegal.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri 

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya.

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, "Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila." Mendengar itu, Susi menjawab, "ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal
Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). "Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!" kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014.

Menghapus Pungutan Kapal Nelayan
Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. "Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen," kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton.

Membuka Data Kapal Ikan
Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan.

Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut.

Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan
Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut.

Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. "Bensinnya habis, Pak."

Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing.

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. "Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati," ujar Susi kepada Tempo.

Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. "Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir," kata Jokowi.

Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. "Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat," kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso.


Pak Celetuk sangat senang melihat Performa Bu Susi sebagai Menteri Kelautan. Pak Jokowi memilih Bu Susi memang tepat dan profesional di bidang nya, serta berpengalaman sebagai Pengusaha. Cara berpikir dan bertindaknya memang berbeda di banding Menteri biasa.

Sepak Terjang Bu Susi ini termasuk Radikal dan membuat banyak Persepsi, tapi inilah tindakan Berani yang dibutuhkan Pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk MAJU.. Pak Jokowi dan Pak Ahok pastinya juga termasuk.

Pada Pemerintahan terdahulu, sulit sekali dan hanya sedikit yang berdedikasi dan Profesional dalam bekerja sebagai pemimpin-pemimpin, menteri, DPR, dan DPRD. Mereka seperti di kekang oleh Partai, golongan, dll. Padahal Di Indonesia ini perlu adanya Perubahan yang pasti, dan bukan di kembalikan ke gaya pemerintahan seperti ORDE LAMA.

Yaa.. Seharus nya Menteri Susi bisa di jadikan contoh yang baik, dan membangun untuk kualitas Menteri-menteri di Indonesia, termasuk DPR dan DPRD.

Hidup Indonesia...!!!

Ahok Rela Setiap Hari Tambah 1.000 Musuh, Asal ... 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merotasi 2.000 orang pegawainya pada Desember nanti. Menurut dia, kebijakan yang telah ia rencanakan sejak lama itu baru bisa diwujudkan setelah dirinya dilantik menjadi gubernur.

"Dulu bingung karena kalau dicopot harus dipikirin mau dipasang di mana. Tapi kalau sekarang tinggal dicabut saja, 10 ribu juga gampang kok. Cuma buang-buangin orang terus pasang yang baru," katanya di Jakarta, Jumat, 21 November 2014.

Ahok menyatakan, ia menyadari kebijakan tersebut akan membuat sebagian pihak tidak menyukainya dan akan menganggapnya sebagai musuh. "Saya rela tiap hari tambah 1.000 musuh asalkan Jakarta baru bisa terwujud," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan Basuki Tjahaja Purnama punya tiga pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Tiga pekerjaan rumah itu adalah menyelesaikan masalah banjir, layanan transportasi publik, dan reformasi birokrasi," ketika dihubungi Tempo, 19 November 2014.

Menurut Ahok, dia siap menanggung risiko tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan mendatang. Indonesia secara umum dan Jakarta khususnya, kata Ahok, sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

Ahok berharap dapat memanfaatkan momentum situasi tersebut dan dengan dukungan sumber daya manusia yang mampu membantunya. "Yang paling siap menghadapi itu mau tak mau adalah Jakarta, karena semua infrastruktur sudah siap. Orangnya juga cukup pintar semua. Tinggal kita berani saja," ujarnya.


Pak Basuki dan Pak Jokowi  merupakan ciri-ciri pemimpin yang benar dan sesungguhnya. Mereka tidak memikirkan Pencitraan yang kesannya memberikan nama baik saja. Tetapi mereka Fokus bekerja dan mempunyai tujuan Membangun Indonesia menjadi lebih baik. Hal tersebut baru saja muncul dan eksis di Pemerintahan Era Pak Jokowi, tidak seperti pemerintahan sebelumnya. 

Pak Basuki juga ingin mengganti / merotasi anggota Pemerintah Provinsi  untuk membangun kualitas kerja yang lebih baik pastinya. Pekerjaan Rumah Pak Basuki juga cukup berat, selama ini Pak Celetuk lihat dari Pemerintah sebelumnya, masih belum bisa mengatur dan menanggulangi PR tersebut. Tetapi kemungkinan di tangan Pak Jokowi dan Pak Basuki yang Tegas dan berani serta berdedikasi, Pak Celetuk rasa memang bisa diperbaiki, meskipun akan memakan waktu.

Semoga Indonesia menjadi lebih baik...!! Semangat Pak Jokowi dan Pak Basuki...!!!