Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla

TEMPO.CO , Jakarta: Calon ketua umum dari Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso Priyo optimistis Munas Golkar Ancol akan didukung pemerintah pusat. "Sudah ada tanda-tanda dukungan dari pemerintah. Salah satunya, dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014.

Priyo bercerita, tiga hari lalu, delapan calon ketua umum melakukan audiensi dengan Jusuf Kalla di Semarang. "Di situ, beliau memberikan restu dan dukungan," ujarnya. Priyo menambahkan, JK mendorong munas tandingan segera dilakukan mumpung kepengurusan hasil munas di Bali masih status quo.

Munas tandingan ini digelar karena sebagian kader Golkar menolak penyelenggaraan Munas di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu. Munas itu memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua umum Golkar periode berikutnya.

Munas tandingan diciptakan oleh calon ketua umum saingan Ical seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan menduduki kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Pusat.

Menurut Pak Celetuk, memang sebaiknya segera di gelar Munas Tandingan. Seperti yang di sorot sebelumnya di Munas Golkar, Nusa Dua - Bali, Munas tersebut diadakan dengan mengundang Antek-antek Golkar yang mendukung Pak Bakrie, serta jelas kubu yang mementingkan golongan saja.

Status posisi hasil munas di bali, memang masih belum solid, karena kondisi Munas nya pun mengandung Konspirasi. Jelas ada baiknya, kalau Anggota Partai Golkar yang tidak setuju dengan Pak Bakrie mengadakan Tandingan nya.

Semoga saja Golkar memiliki jalan keluar yang baik.. Hidup Indonesia..!!!

Survei: Golkar Khianati Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Hasil survei itu menunjukkan popularitas Golkar semakin turun karena sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan sebesar 82,70 persen publik dari 1.200 responden menyayangkan sikap Golkar yang mendukung Pilkada melalui DPRD. "Hanya 9,3 persen publik yang menyatakan mereka mendukung sikap partai beringin," kata dia, Jumat, 5 Desember 2014. Sebanyak 8 persen responden menjawab tidak tahu.

Menurut Adrian, hasil Munas yang menjadi sikap partai itu disayangkan responden karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya berdemokrasi dirampas. "Publik juga menilai Golkar mengkhianati slogannya sendiri yaitu 'suara Golkar suara rakyat'," katanya.
Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dilibatkan dalam survei ini. Margin error kurang lebih 2,9 persen.

Selain itu, sikap Golkar akan menjadi blunder dalam Pemilu 2019 karena dicap sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian.


Golkar..Golkar..Golkar... Kasihan Golkar..
Golkar ini cuma ibarat korban.. Korban apa?? Korban dari kepetingan golongan yang dijalankan Pak Bakrie yang mementingkan Pak Prabowo.. Kubu Prabowolah yang memimpin saat ini, meskipun sebagai bayangan, tapi jelas lah.. Kelihatan sekali bukan??

Golkar ini seharusnya berisi Politikus-politikus Handal.. Tetapi, kenapa saat ini bertindak kacau serta ngawur??  Apa saja yang dijanjikan hingga membuat "mata gelap" Partai Golkar?? Wahh... Rusaklah nama Partai Golkar. Rakyat pun juga sudah ber opini, Bahwa Golkar menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Itu sangat benar, dan Pak Celetuk setuju sekali..!!

Partai kan seharusnya dibuat untuk mengayomi masyarakat, sekarang malah jadi pengayom Golongan dan pribadi saja, sayang sekali bukan?? Dengan sikap partai Golkar seperti ini serta mengepentingkan Golongan, dan tidak mendukung Pemerintahan, akan sangat memeberikan efek negatif pada masyarakat. Pemerintah pun seharusnya bisa bertindak tegas untuk menghentikannya, agar meberikan kepercayaan pada Masyarakat. 

Semoga Pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

SBY Serukan Merapat ke PDIP, Pencitraan kah!?

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.

"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.

Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.


Pak Susilo, menyerukan pendapat, bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP.. Iya kah?? Kenapa Pak Celetuk kurang yakin atas berita tersebut??

Pencitraan?? Yaa...!! benar sekali.. Pak Celetuk, sudah sering mendengar dan melihat "Sinetron" dari Partai Demokrat. Bukan nya tidak percaya sama sekali, tetapi ada kemungkinan adanya Pencitraan dari Demokrat. Selain pencitraan, ada indikasi juga karena Kepentingan Golongan dari Partai Demokrat serta Pak Susilo. Karena, terlihat Golkar sudah mulai Rubuh, dimana kekuatan Golkar akan terbagi, sebaiknya siapkan rencana ke2. Yaitu merapat ke Partai yang terus perlahan-lahan memperkuat Diri, yaitu PDIP. 

Semoga saja, berita dan pernyataan Demokrat saat ini lebih bisa konsisten dan tidak di bumbui dengan keinginan Golongan saja. Buatlah kesatuan dan jalankan misi "Indonesia untuk Maju".

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia..!!!

Fahrurrozi Gubernur FPI Tiru Moto Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta tandingan versi FPI, Fahrrurozi Ishaq, mengaku belum punya kantor untuk menjalankan program kerjanya. "Kantor saya masih di sini (kediamannya)," kata dia di rumahnya di Jalan Masjid 1 Nomor 8, RT 04 RW 04, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2014.

Fahrurrozi atau biasa disapa Bang Rozi mengatakan, masih berdiskusi dengan organisasi-organisasi pendukung untuk menentukan kantornya. Namun, dia tak menjadikan keberadaan kantor ini sebagai prioritas. "Yang penting kerja," kata dia.

Pertanyaan "yang penting kerja" ini sama seperti moto yang biasa disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi menamakan kabinet pemerintahannya dengan sebutan Kabinet Kerja.

Bang Rozi tak menampik jika ada orang yang ingin menyumbangkan bangunan atau uangnya untuk menyewa gedung agar dijadikan kantor. Dia mengatakan menerima siapapun yang mendukungnya untuk maju dan menolak Ahok.

Fahrrurozi juga belum mulai blusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Alasannya, program kerja masih disusun oleh salah satu organisasi yang mendampinginya, Presidium Penyelamatan Jakarta. "Walaupun sudah terhitung kerja secara efektif, tapi kami belum mulai kunjungan karena kami selesaikan perangkat internalnya dulu," kata dia.


Gubernur untuk tandingan Pak Basuki dari FPI?? Hahaha... memang membuat candaan yang sangat lucu juga sangat konyoll.. Mengingat kasus Pak Rhoma Irama yang mengajukan diri jadi Ca Pres.

Suatu hal yang sangat konyol, membuat gubernur yang di tujukan untuk menandingi Pak Basuki, Performa, Kredibilitas, Tegas, dan lugas dalam bekerja. FPI yang berbuat banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan HAM di Indonesia, Karena tindakan itulah saat ini mereka terancam untuk dibubarkan. Bukan salah Pak Jokowi, Pak Basuki, Pemerintah RI, ataupun masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan pihak FPI sendiri. Apa yang ditebar, harus di panen.

Pantas saja Pak Basuki tidak begitu menggubris tentang Hal "Gubernur Tandingan". Karena Konyol sekali ya..  Semoga FPI dan Ormas-ormas nya segera diberantas dengan maksimal.

Semangat Pak Basuki...!!!  Hidup Indonesia..!! 

6 Modus Korupsi Penyusunan APBN Versi KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan enam celah korupsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dana alokasi. Temuan itu berdasarkan kajian KPK terhadap regulasi dan pelaksanaan penganggaran nasional dari sisi eksekutif.

"Celah korupsi pertama, pengalokasian dana optimalisasi tak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 15 kementerian/lembaga yang menerima tambahan belanja tak mengalokasikan dananya pada kegiatan yang sebelumnya ditetapkan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Senin 1 Desember 2014.

Celah kedua, regulasi yang mengontrol defisit tidak digubris. Pada APBN 2014, terjadi peningkatan defisit sebanyak Rp 21,15 triliun. Pada RAPBN 2014 jumlahnya masih Rp 154,2 trilin, tapi ketika disahkan menjadi Rp 175,35 triliun. Padahal perubahan RUU APBN dapat diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.

Celah korupsi ketiga ada pada rencana kerja pemerintah yang terus berubah dan tak terevaluasi dengan benar. "Rencana kerja yang sudah dibahas dengan DPR tidak ditetapkan kembali," ujar Busyro. "Ini memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya."

Celah korupsi keempat pada proses penelahaan dana optimalisasi belum maksimal dalam menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kerja kementerian. Akibatnya, banyak program ditetapkan padahal tak sesuai.

Celah korupsi kelima adalah mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang tidak transparan. Pembagian alokasi tersebut diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi di DPR yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan pemerintah. "Dampaknya, kementerian/lembaga tidak mengetahui alasan mendapatkan besaran tertentu dalam alokasi tambahan belanja dan tidak siap dalam menjalankan program atau kegiatan," ujar Busyro.

Celah korupsi keenam, tak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah, mengubah, sekaligus menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat kementerian/lembaga dan komisi-komisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati. "Kami menyarankan mekanisme pembahasan anggaran kementerian/lembaga dengan DPR disempurnakan," kata Busyro.

KPK juga menyarankan penguatan regulasi terkait kriteria pengalokasian dan penggunaan dana optimalisasi dan memformalkan perubahan rencana kerja pemerintah agar tidak berubah-ubah. Kemudian, besaran defisit atas usulan perubahan APBN oleh DPR harus sudah dikontrol ketika masih proses pembahasan.


Beginilah pekerjaan berat KPK, Pak Presiden kita juga mensupport secara solid tentang kinerja KPK untuk menumpas korupsi di Indonesia ini. Semakin lama akan semakin sulit, dikarenakan adanya kubu yang menentang jalannya pemerintahan Pak Jokowi, dimana Pak Jokowi lebih mementingkan Pengayoman Rakyat Indonesia. 

Di lain pihak, DPR di kuasai oleh Kubu pecinta kuda, yang lebih mementingkan Golongan dan pribadi saja. Jelas bertentangan dengan Program Pemerintahan Presiden 2014 saat ini.

Dalam kasus penyusunan APBN, ada kemungkinan paling besar bocor di tangan DPR di kubu pecinta kuda, kenapa?? karena kita melihat latar belakang nya, serta sepak terjang Kubu tersebut.
Posisi DPR yang sulit dipegang Pak Jokowi, dimana KPK yang di Support penuh Oleh pemerintahan Pak Jokowi akan menemukan banyak kesulitan untuk mengecek, menelusuri, dan menindak Korupsi yang berada di tangan-tangan DPR, DPRD. 

Sekarang bagaimana cara Pak Jokowi untuk menuntaskan permasalahan ini..

Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia ..!!

KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan

TEMPO.CO, Bangkalan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan KH Fuad Amin Imron ditangkap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari, 2 Desember 2014.

Informasi ihwal penangkapan terhadap mantan Bupati Bangkalan itu dengan cepat beredar melalui media sosial dan BlackBerry Messenger. Fuad ditangkap di rumahnya.

Penangkapan Fuad diduga terkait dengan kasus suap. Dalam penangkapan itu, penyidik KPK menemukan satu koper besar berisi uang. Ditemukan juga tiga tas yang juga berisi uang serta surat berharga.

Wartawan Tempo belum mendapatkan informasi yang detail ihwal penangkapan Fuad. Namun Kepala Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Besar Sulistyono tak menampik kabar penangkapan tersebut. "Iya, benar (Fuad ditangkap)," katanya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Selasa, 2 Desember 2014.

Menurut Sulistyono, sekitar 30 anggota Polres Bangkalan dikerahkan untuk menyokong tim KPK. "Yang menangkap tetap tim dari KPK," ujarnya.

Sulistyono menjelaskan, permintaan sokongan dari tim KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan itu diterima oleh Polres Bangkalan secara mendadak. "Penangkapan sekitar jam dua belas malam tadi," ucapnya tanpa menyebutkan lokasi penangkapan.


 Wahh.. Baru bekerja sudah terima Suap ya?? Hebat sekali Orang ini..  Salutt...!!! Mengingat kebejatan Pak Fuad, sebagai ketua DPRD kabupaten bangkalan, Dimulai dari Partai Gerindra yang juga merupakan Kubu Pak Prabowo (Pecinta kuda). 

Baru beberapa bulan saja sudah mulai terlihat kebobrokannya serta niat untuk mengutamakan kepentingan Golongan dan Pribadi. Yaa... Tetapi sudah tertebak, karena Kubu Prabowo memang kinerjanya tidak bagus dan mempunyai maksud terselubung di dalam Skenario dan Pencitraan nya

Semoga keadilan selalu di depan, dan Kubu Prabowo bisa di tindak tegas atas perbuatannya.
Hidup Pak Jokowi...!! Suksess..Indonesia!!!

 Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical 

TEMPO.CO, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Partai Golkar versi kubu Aburizal Bakrie yang dihelat di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, resmi dibuka tadi malam. Aburizal Bakrie alias Ical diperkirakan akan memenangi lagi perebutan kursi ketua umum. Ical didukung oleh mayoritas daerah.

Selain dihadiri para tokoh Golkar, perhelatan ini diramaikan pemimpin partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Matta, Ketua Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, sesepuh PAN Amien Rais, dan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan.

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, kehadiran tokoh-tokoh itu menggambarkan bahwa koalisi Prabowo sangat membutuhkan dukungan partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itulah mereka datang untuk mendukung Munas Golkar di Bali. "Koalisi Prabowo butuh Golkar untuk tetap solid di parlemen," katanya saat dihubungi Tempo, 30 November 2014.

Ari mengatakan Fraksi Golkar memiliki kursi dalam jumlah banyak di parlemen. "Kursi Golkar besar jumlahnya. Partai ini merupakan pondasi Koalisi Prabowo," katanya.

Menurut dia, Ical adalah tokoh yang dianggap bisa mengarahkan Golkar untuk tetap mendukung koalisi ini. Ari mengatakan kedatangan para petinggi koalisi Prabowo ke Munas Golkar adalah bentuk intervensi agar posisi ketua umum Golkar dapat kembali diraih oleh Ical. Sehingga Ical bisa terus mengarahkan partai itu untuk mendukung koalisi Prabowo .

"Koalisi Prabowo berkepentingan untuk dukung Ical . Ical juga butuh dukungan Koalisi Prabowo melawan kubu Agung Laksono," kata Ari, yang menyebut hubungan itu dengan simbiosis mutualisme.


Bagaimana nasib Golkar?? Pak Bakrie kemungkinan besar akan berhasil menduduki Posisi ketua umum lagi, dengan berbagai macam cara yang tidak terpuji. Hingga melaksanakan Munas oleh kubu-kubu yang memang berada di pihak Pak Bakrie di Bali. 

Semua yang di lakukan Pak Bakrie dengan menggunakan partai Golkar, semata mata hanya digunakan untuk Kepentingan Golongan dan Pribadi Pak Bakrie sendiri. Partai di tujukan juga untuk mengayomi masyarakat, bukan di buat berbisnis begini kan??

Kondisi ini juga tetap berhubungan erat oleh Kubu Pak Prabowo, yang mungkin memang mengajukan penawaran pada Pak Bakrie untuk mencapai suatu posisi / target tertentu. Apabila mereka ini tidak "Buta" oleh Posisi, Harta, dan Kekuasaan, mungkin bisa menjadi kinerja yang baik untuk Indonesia. Sayangnya tidak..!! 

Semoga Pak Jokowi bisa menumpas Ketidakadilan, dan ketidakbenaran.. Hidup Indonesia..!!