Alasan Agung yang Ngotot Tolak Islah dengan Ical

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menolak islah atau berdamai dengan kubu Aburizal Bakrie. Ia menilai kisruh dan polemik antara ketua umum hasil Musyawarah Nasional di Ancol dan di Bali tak akan bisa diselesaikan dengan islah.

"Islah itu bisa terjadi kalau dua-duanya benar. Kami menganggap Munasi yang di Bali itu tidak benar. Bagaimana bisa islah," kata Agung di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.

Agung menegaskan, pada dasarnya ia enggan bermusuhan terutama sesama anggota partai berlambang pohon beringin. namun, polemik saat ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Agung lebih memilih pengadilan yang menentukan ketua umum sah. "Kalau sudah ada putusannya, kami akan patuhi hukum."

Soal pemecatan, Agung menilai tak ada kader Golkar yang mengalami pemecatan. Keputusan pemecatan dianggap tak punya arti dan legal karena Golkar tak mengakui pelaksanaan Munas di Bali. "Satu kesalahan mereka, Munas tak punya wewenang untk memecat. Munas harusnya merehabilitasi nama."

Agung terpilih sebagai ketua umum berdasarkan musyawarah nasional di Ancol dengan perolehan 147 suara. Dua pesaingnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara dengan satu suara abstain.

Kepengurusan Agung akan bertarung dengan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie sebagai hasil Munas Bali. Jika disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Golkar pimpinan Agung memastikan hengkang dari Koalisi Merah Putih.


Pak Celetuk, sangat tidak suka dengan Tindakan-tindakan Pak Bakrie. Terkesan " Main-main" sekali. Terutama kasus Munas di Bali tersebut. Munas (Musyawaran Nasional) kan digunakan sebagai Diskusi Musyawarah, masa peserta Munas dapat uang jajan / Sogokan Rp 500.000.000,- ?? Untuk apa?? maksudnya apa?? Untuk uang tanda terimakasih karena sudah memilih / setuju dengan keputusan Pak Bakrie??

Kok cara nya kotor sekali ya... Apalagi memang kondisi Partai Golkar, memang koalisi Pak Prabowo, yang memang mereka cocok sekali dalam kinerja "Mementingkan Golongan" saja. Yaa... memang seharusnya Pemerintahlah yang harus bertindak tegas pada Partai Golkar, apabila di temui kondisi-kondisi yang rawan untuk Sistem Pemerintahan termasuk kubu Pak Prabowo pastinya.

Pak Agung yang enggan Islah, memang sebuah keputusan yang baik, mengingat cara kerja Pak Bakrie seperti itu, dan tindakan menyerahkan ke pengadilan sebuah Ide yang bagus. Semoga saja Golkar kedepannya bisa lebih konsisten serta jujur ya..

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla

TEMPO.CO , Jakarta: Calon ketua umum dari Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso Priyo optimistis Munas Golkar Ancol akan didukung pemerintah pusat. "Sudah ada tanda-tanda dukungan dari pemerintah. Salah satunya, dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014.

Priyo bercerita, tiga hari lalu, delapan calon ketua umum melakukan audiensi dengan Jusuf Kalla di Semarang. "Di situ, beliau memberikan restu dan dukungan," ujarnya. Priyo menambahkan, JK mendorong munas tandingan segera dilakukan mumpung kepengurusan hasil munas di Bali masih status quo.

Munas tandingan ini digelar karena sebagian kader Golkar menolak penyelenggaraan Munas di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu. Munas itu memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua umum Golkar periode berikutnya.

Munas tandingan diciptakan oleh calon ketua umum saingan Ical seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan menduduki kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Pusat.

Menurut Pak Celetuk, memang sebaiknya segera di gelar Munas Tandingan. Seperti yang di sorot sebelumnya di Munas Golkar, Nusa Dua - Bali, Munas tersebut diadakan dengan mengundang Antek-antek Golkar yang mendukung Pak Bakrie, serta jelas kubu yang mementingkan golongan saja.

Status posisi hasil munas di bali, memang masih belum solid, karena kondisi Munas nya pun mengandung Konspirasi. Jelas ada baiknya, kalau Anggota Partai Golkar yang tidak setuju dengan Pak Bakrie mengadakan Tandingan nya.

Semoga saja Golkar memiliki jalan keluar yang baik.. Hidup Indonesia..!!!

Survei: Golkar Khianati Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Hasil survei itu menunjukkan popularitas Golkar semakin turun karena sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan sebesar 82,70 persen publik dari 1.200 responden menyayangkan sikap Golkar yang mendukung Pilkada melalui DPRD. "Hanya 9,3 persen publik yang menyatakan mereka mendukung sikap partai beringin," kata dia, Jumat, 5 Desember 2014. Sebanyak 8 persen responden menjawab tidak tahu.

Menurut Adrian, hasil Munas yang menjadi sikap partai itu disayangkan responden karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya berdemokrasi dirampas. "Publik juga menilai Golkar mengkhianati slogannya sendiri yaitu 'suara Golkar suara rakyat'," katanya.
Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dilibatkan dalam survei ini. Margin error kurang lebih 2,9 persen.

Selain itu, sikap Golkar akan menjadi blunder dalam Pemilu 2019 karena dicap sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian.


Golkar..Golkar..Golkar... Kasihan Golkar..
Golkar ini cuma ibarat korban.. Korban apa?? Korban dari kepetingan golongan yang dijalankan Pak Bakrie yang mementingkan Pak Prabowo.. Kubu Prabowolah yang memimpin saat ini, meskipun sebagai bayangan, tapi jelas lah.. Kelihatan sekali bukan??

Golkar ini seharusnya berisi Politikus-politikus Handal.. Tetapi, kenapa saat ini bertindak kacau serta ngawur??  Apa saja yang dijanjikan hingga membuat "mata gelap" Partai Golkar?? Wahh... Rusaklah nama Partai Golkar. Rakyat pun juga sudah ber opini, Bahwa Golkar menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Itu sangat benar, dan Pak Celetuk setuju sekali..!!

Partai kan seharusnya dibuat untuk mengayomi masyarakat, sekarang malah jadi pengayom Golongan dan pribadi saja, sayang sekali bukan?? Dengan sikap partai Golkar seperti ini serta mengepentingkan Golongan, dan tidak mendukung Pemerintahan, akan sangat memeberikan efek negatif pada masyarakat. Pemerintah pun seharusnya bisa bertindak tegas untuk menghentikannya, agar meberikan kepercayaan pada Masyarakat. 

Semoga Pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

SBY Serukan Merapat ke PDIP, Pencitraan kah!?

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.

"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.

Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.


Pak Susilo, menyerukan pendapat, bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP.. Iya kah?? Kenapa Pak Celetuk kurang yakin atas berita tersebut??

Pencitraan?? Yaa...!! benar sekali.. Pak Celetuk, sudah sering mendengar dan melihat "Sinetron" dari Partai Demokrat. Bukan nya tidak percaya sama sekali, tetapi ada kemungkinan adanya Pencitraan dari Demokrat. Selain pencitraan, ada indikasi juga karena Kepentingan Golongan dari Partai Demokrat serta Pak Susilo. Karena, terlihat Golkar sudah mulai Rubuh, dimana kekuatan Golkar akan terbagi, sebaiknya siapkan rencana ke2. Yaitu merapat ke Partai yang terus perlahan-lahan memperkuat Diri, yaitu PDIP. 

Semoga saja, berita dan pernyataan Demokrat saat ini lebih bisa konsisten dan tidak di bumbui dengan keinginan Golongan saja. Buatlah kesatuan dan jalankan misi "Indonesia untuk Maju".

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia..!!!

Fahrurrozi Gubernur FPI Tiru Moto Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta tandingan versi FPI, Fahrrurozi Ishaq, mengaku belum punya kantor untuk menjalankan program kerjanya. "Kantor saya masih di sini (kediamannya)," kata dia di rumahnya di Jalan Masjid 1 Nomor 8, RT 04 RW 04, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2014.

Fahrurrozi atau biasa disapa Bang Rozi mengatakan, masih berdiskusi dengan organisasi-organisasi pendukung untuk menentukan kantornya. Namun, dia tak menjadikan keberadaan kantor ini sebagai prioritas. "Yang penting kerja," kata dia.

Pertanyaan "yang penting kerja" ini sama seperti moto yang biasa disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi menamakan kabinet pemerintahannya dengan sebutan Kabinet Kerja.

Bang Rozi tak menampik jika ada orang yang ingin menyumbangkan bangunan atau uangnya untuk menyewa gedung agar dijadikan kantor. Dia mengatakan menerima siapapun yang mendukungnya untuk maju dan menolak Ahok.

Fahrrurozi juga belum mulai blusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Alasannya, program kerja masih disusun oleh salah satu organisasi yang mendampinginya, Presidium Penyelamatan Jakarta. "Walaupun sudah terhitung kerja secara efektif, tapi kami belum mulai kunjungan karena kami selesaikan perangkat internalnya dulu," kata dia.


Gubernur untuk tandingan Pak Basuki dari FPI?? Hahaha... memang membuat candaan yang sangat lucu juga sangat konyoll.. Mengingat kasus Pak Rhoma Irama yang mengajukan diri jadi Ca Pres.

Suatu hal yang sangat konyol, membuat gubernur yang di tujukan untuk menandingi Pak Basuki, Performa, Kredibilitas, Tegas, dan lugas dalam bekerja. FPI yang berbuat banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan HAM di Indonesia, Karena tindakan itulah saat ini mereka terancam untuk dibubarkan. Bukan salah Pak Jokowi, Pak Basuki, Pemerintah RI, ataupun masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan pihak FPI sendiri. Apa yang ditebar, harus di panen.

Pantas saja Pak Basuki tidak begitu menggubris tentang Hal "Gubernur Tandingan". Karena Konyol sekali ya..  Semoga FPI dan Ormas-ormas nya segera diberantas dengan maksimal.

Semangat Pak Basuki...!!!  Hidup Indonesia..!! 

6 Modus Korupsi Penyusunan APBN Versi KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan enam celah korupsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dana alokasi. Temuan itu berdasarkan kajian KPK terhadap regulasi dan pelaksanaan penganggaran nasional dari sisi eksekutif.

"Celah korupsi pertama, pengalokasian dana optimalisasi tak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 15 kementerian/lembaga yang menerima tambahan belanja tak mengalokasikan dananya pada kegiatan yang sebelumnya ditetapkan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Senin 1 Desember 2014.

Celah kedua, regulasi yang mengontrol defisit tidak digubris. Pada APBN 2014, terjadi peningkatan defisit sebanyak Rp 21,15 triliun. Pada RAPBN 2014 jumlahnya masih Rp 154,2 trilin, tapi ketika disahkan menjadi Rp 175,35 triliun. Padahal perubahan RUU APBN dapat diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.

Celah korupsi ketiga ada pada rencana kerja pemerintah yang terus berubah dan tak terevaluasi dengan benar. "Rencana kerja yang sudah dibahas dengan DPR tidak ditetapkan kembali," ujar Busyro. "Ini memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya."

Celah korupsi keempat pada proses penelahaan dana optimalisasi belum maksimal dalam menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kerja kementerian. Akibatnya, banyak program ditetapkan padahal tak sesuai.

Celah korupsi kelima adalah mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang tidak transparan. Pembagian alokasi tersebut diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi di DPR yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan pemerintah. "Dampaknya, kementerian/lembaga tidak mengetahui alasan mendapatkan besaran tertentu dalam alokasi tambahan belanja dan tidak siap dalam menjalankan program atau kegiatan," ujar Busyro.

Celah korupsi keenam, tak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah, mengubah, sekaligus menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat kementerian/lembaga dan komisi-komisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati. "Kami menyarankan mekanisme pembahasan anggaran kementerian/lembaga dengan DPR disempurnakan," kata Busyro.

KPK juga menyarankan penguatan regulasi terkait kriteria pengalokasian dan penggunaan dana optimalisasi dan memformalkan perubahan rencana kerja pemerintah agar tidak berubah-ubah. Kemudian, besaran defisit atas usulan perubahan APBN oleh DPR harus sudah dikontrol ketika masih proses pembahasan.


Beginilah pekerjaan berat KPK, Pak Presiden kita juga mensupport secara solid tentang kinerja KPK untuk menumpas korupsi di Indonesia ini. Semakin lama akan semakin sulit, dikarenakan adanya kubu yang menentang jalannya pemerintahan Pak Jokowi, dimana Pak Jokowi lebih mementingkan Pengayoman Rakyat Indonesia. 

Di lain pihak, DPR di kuasai oleh Kubu pecinta kuda, yang lebih mementingkan Golongan dan pribadi saja. Jelas bertentangan dengan Program Pemerintahan Presiden 2014 saat ini.

Dalam kasus penyusunan APBN, ada kemungkinan paling besar bocor di tangan DPR di kubu pecinta kuda, kenapa?? karena kita melihat latar belakang nya, serta sepak terjang Kubu tersebut.
Posisi DPR yang sulit dipegang Pak Jokowi, dimana KPK yang di Support penuh Oleh pemerintahan Pak Jokowi akan menemukan banyak kesulitan untuk mengecek, menelusuri, dan menindak Korupsi yang berada di tangan-tangan DPR, DPRD. 

Sekarang bagaimana cara Pak Jokowi untuk menuntaskan permasalahan ini..

Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia ..!!

KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan

TEMPO.CO, Bangkalan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan KH Fuad Amin Imron ditangkap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari, 2 Desember 2014.

Informasi ihwal penangkapan terhadap mantan Bupati Bangkalan itu dengan cepat beredar melalui media sosial dan BlackBerry Messenger. Fuad ditangkap di rumahnya.

Penangkapan Fuad diduga terkait dengan kasus suap. Dalam penangkapan itu, penyidik KPK menemukan satu koper besar berisi uang. Ditemukan juga tiga tas yang juga berisi uang serta surat berharga.

Wartawan Tempo belum mendapatkan informasi yang detail ihwal penangkapan Fuad. Namun Kepala Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Besar Sulistyono tak menampik kabar penangkapan tersebut. "Iya, benar (Fuad ditangkap)," katanya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Selasa, 2 Desember 2014.

Menurut Sulistyono, sekitar 30 anggota Polres Bangkalan dikerahkan untuk menyokong tim KPK. "Yang menangkap tetap tim dari KPK," ujarnya.

Sulistyono menjelaskan, permintaan sokongan dari tim KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan itu diterima oleh Polres Bangkalan secara mendadak. "Penangkapan sekitar jam dua belas malam tadi," ucapnya tanpa menyebutkan lokasi penangkapan.


 Wahh.. Baru bekerja sudah terima Suap ya?? Hebat sekali Orang ini..  Salutt...!!! Mengingat kebejatan Pak Fuad, sebagai ketua DPRD kabupaten bangkalan, Dimulai dari Partai Gerindra yang juga merupakan Kubu Pak Prabowo (Pecinta kuda). 

Baru beberapa bulan saja sudah mulai terlihat kebobrokannya serta niat untuk mengutamakan kepentingan Golongan dan Pribadi. Yaa... Tetapi sudah tertebak, karena Kubu Prabowo memang kinerjanya tidak bagus dan mempunyai maksud terselubung di dalam Skenario dan Pencitraan nya

Semoga keadilan selalu di depan, dan Kubu Prabowo bisa di tindak tegas atas perbuatannya.
Hidup Pak Jokowi...!! Suksess..Indonesia!!!