3 Amunisi Kubu Ical Kalahkan Agung Cs 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menyatakan kubu Aburizal Bakrie yakin memenangkan pengajuan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Tak ada alasan dari segi hukum, aturan, perundangan serta konstitusi partai untuk mensahkan hasil musyawarah nasional di Ancol," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Desember 2014.

Ada tiga alasan yang membuat kubu Ical yakin pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan yang diajukan berdasarkan hasil munas di Nusa Dua, Bali, pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Pertama, munas tersebut diklaim diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. "Suka atau tidak, DPP ada di bawah pimpinan Pak Ical," ujar Ade.

Kedua, tidak ada ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir pada munas di Ancol. Jika ada segelintir sekretaris DPD, menurut Ade, mereka bukan orang-orang terpilih. Ia menyebutkan satu hingga dua perwakilan daerah yang hadir dalam munas di Ancol tidak cukup mewakili kabupaten dan kota se-Indonesia. "Tidak ada alasan untuk mensahkan hasil munas di Ancol," kata dia.

Ade mengatakan munas di Bali berhasil mengumpulkan 562 suara. Menurut dia, hanya dua organisasi masyarakat yang tidak mengirimkan perwakilan, yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Ketiga, para peserta dalam munas di Bali dinilai membawa mandat penuh partai, tidak seperti para peserta yang hadir di munas Ancol.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang menentang kubu Ical, Agun Gunandjar Sudarsa, menuding munas di Bali sebagai munas ilegal karena inkonstitusional. Menurut dia, munas yang konstitusional merupakan munas yang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Ia menjelaskan ada dua hal mendesak yang harus dilakukan dalam tubuh Partai Golkar.
Pertama, menciptakan demokratisasi dan menghapuskan oligarki, rekayasa, nepotisme, dan korupsi. Kedua, mewujudkan regenerasi kepemimpinan secara menyeluruh. "Tanpa itu, Partai Golkar di 2019 akan jadi dinosaurus," ujar Agun.

Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Pagi tadi kami serahkan dan sudah selesai," kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014.

Menurut Idrus, daftar nama kepengurusan hasil musyawarah nasional Bali itu diterima langsung oleh Menteri Hukum, Yasonna Laoly. Pendaftaran dihadiri pula oleh Aburizal yang didampingi oleh sejumlah pengurus harian dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I.

Menteri Yasonna sudah menerima permohonan pengesahan kepengurusan dari kedua kubu. Namun, Laoly baru akan memutuskan kepengurusan yang sah setelah ada putusan pengadilan. Kini Golkar memiliki dua ketua umum, yakni Aburizal hasil munas Bali dan Agung hasil munas di Jakarta.

"Ada gugatan yang dimasukkan ke pengadilan oleh kubu Priyo Budi Santoso, kami tunggu saja," kata Laoly setelah menerima kedatangan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Golkar di Jakarta, Priyo Budi Santoso, di kantornya, Senin, 8 Desember 2014.

Laoly akan membentuk tim khusus untuk mencermati kedua permohonan itu. Tim khusus, kata Laoly, akan memeriksa kelengkapan berkas kedua pihak dan menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.


Yaa... Memang Pak Bakrie Pintar sekali merekayasa dan melakukan lobby ke Pentolan Golkar yang lain hingga menjadi "Smooth". Sayangnya Pak Bakrie juga banyak melakukan celah dan bertindak "Kasar". Hasilnya?? Tidak Smooth lagi dong.. 

Point 1: Benar... Memang Pak Bakrie mempunyai kuasa untuk menyelengarakan Munas, sayangnya Hal tersebut tak dapat di sangkal.

Point 2: Benar, Karena Pak Bakrie menggunakan keahlian me Lobby nya, hingga banyak Pentolan Golkar yang ikut Munas, Serta Iming-iming "Uang Jajan Rp 500.000.000,- / Orang" jelas memberikan Efek tersendiri pada semua Peserta Munas, termasuk pemilihan nya. Sayangnya Munas Ancol tidak begitu kuat, karena Pentolan Golkar sudah banyak di sikat Pak Bakrie duluan, dan Pak Agung tidak menyangka Perbuatan Pak Bakrie yang sedemikian rupa.

Point 3: Benar, sama dengan Point no 2, Munas Ancol memang kalah cepat dengan Lobby Pak Bakrie, serta tidak ada "Iming-iming" dari Pak Agung. Mungkin memberikan Effect tersendiri ya..

Dari ketiga kesimpulan di atas, Pantas saja Kubu Golkar Pak Bakrie yakin menang, Tetapi ada hal yang dia lupakan. Saat ini Pemerintahan di pegang Oleh Pak Jokowi, berbeda dengan Pak Susilo yang masih mementingkan kepetingan Golongan. Pak Jokowi pasti akan bertindak Adil, jujur, serta tegas. Selama tindakan Pak Jokowi tidak di "Jegal" oleh DPR, DPRD, serta MPR.

Hasil Munas di Bali pun mungkin tidak di terima, karena banyaknya tindakan Kotor dari Kubu Pak Bakrie - Prabowo, serta Munas di Ancol pun malah kemungkinan di terima oleh Pemerintah, karena masih lebih baik Pak Agung, dibanding Pak Bakrie. Iya kan??

Semoga Pemerintah bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat setelah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 8 Desember 2014. Menurut Jokowi, pemerintah dan Demokrat sama-sama setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dijadikan undang-undang.

“Dalam waktu dekat, ya perpu dulu. Kalau diteruskan, bisa saja yang lain, kenapa tidak? Paling tidak (perpu) menjadi pintu masuk (koalisi),” kata Jokowi setelah menerima kedatangan SBY di Istana Merdeka. Perpu yang dikeluarkan pada masa pemerintah SBY itu mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

SBY mengamini bahwa sikapnya sama dengan Jokowi, yakni menggolkan perpu untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Seratus persen. Mudah-mudahan bagus untuk ke depan. Kami bicarakan begitu (perpu) dulu,” katanya.

Sebelumnya, SBY mempersoalkan penolakan Partai Golkar terhadap Perpu Pilkada. Presiden RI ke-6 itu menilai Golkar melanggar janji soal perpu tersebut. Padahal, Demokrat telah mendukung Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Achmad Basarah, mengatakan komunikasi dengan Demokrat belakangan ini kian intensif. Selain membicarakan perpu, kata Basarah, pertemuan perwakilan dua partai membahas soal hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang digulirkan koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Kesamaan sikap Demokrat dengan koalisi Jokowi bakal mengubah peta kekuatan di DPR yang dikuasai koalisi Prabowo.

Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan menyatakan partainya akan mendukung Presiden Jokowi selama kebijakannya sesuai dengan visi-misi Demokrat. Pertemuan SBY dengan Jokowi, kata Sjarifuddin, bukan berarti membuat Demokrat mendukung pemerintah sepenuhnya.

Adapun Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya bakal bertahan di Koalisi Merah Putih. Tapi, menurut dia, ada kemungkinan PAN mendukung pemerintah Jokowi dalam isu lain. Dia mencontohkan, PAN telah bersepakat ihwal terbitnya Perpu Pilkada.

Ketua Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengakui Koalisi Merah Putih tak melulu solid. “Sejak awal kami sadar koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, bukan ideologi,” ujar dia, Gerindra, kata Desmond, bakal mengevaluasi posisi Demokrat ataupun partai lain yang bisa melemahkan kekompakan koalisi Prabowo.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskrido Ambardi, menilai hubungan antara pemerintah dan Demokrat tak permanen. Menurut dia, dukungan itu bergantung pada isu dan bisa mengurangi kekuatan oposisi di parlemen.

“Kalau Demokrat mendukung pemerintah, kekuatan Koalisi Merah Putih bakal berkurang drastis,” ujar Kuskrido. Dia menambahkan, goyahnya koalisi Prabowo juga dipengaruhi oleh konflik internal Partai Golkar, yang terbelah menjadi dua, yaitu kubu Aburizal Bakri dan Agung Laksono


 Persatuan Kubu Demokrat (Pak Susilo) ke Pemerintahan (Pak Jokowi) adalah suatu hal yang telah di tunggu-tunggu, karena memang sudah selayaknya Demokrat melakukan hal tersebut, mengingat Pak Susilo yang telah menjadi mantan Presiden RI sudah banyak mengetahui mekanisme Pemerintahan. Pada saat kemarin, Demokrat yang lebih mendekat ke Partai Golkar, kemungkinan karena kepentingan Golongan yang di janjikan Kubu Parabowo - Bakrie.

Tetapi, meskipun dengan adanya berita Pak Susilo akan mendukung Pemerintahan RI, mungkin bisa lah kita lebih tenang, tetapi kita juga harus menengok ke belakang tentang sepak terjang Pak Susilo dan Partai Demokrat yang memang jago "Pencitraan". 

Sampai saat ini, Pak Celetuk analisa, memang sistem yang di buat Pak Jokowi memiliki Tujuan yang baik, serta memikirkan Negara Indonesia untuk ebih maju, Sudah seharus nya Program dan sistemnya kita Dukung total.

Hanya Waktu yang dapat membuktikan tentang keputusan Pak Susilo dan Demokrat yang merapat pada Pak Jokowi adalah sebuah Pencitraan atau hanya "Pencitraan" saja.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!!

Alasan Agung yang Ngotot Tolak Islah dengan Ical

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menolak islah atau berdamai dengan kubu Aburizal Bakrie. Ia menilai kisruh dan polemik antara ketua umum hasil Musyawarah Nasional di Ancol dan di Bali tak akan bisa diselesaikan dengan islah.

"Islah itu bisa terjadi kalau dua-duanya benar. Kami menganggap Munasi yang di Bali itu tidak benar. Bagaimana bisa islah," kata Agung di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.

Agung menegaskan, pada dasarnya ia enggan bermusuhan terutama sesama anggota partai berlambang pohon beringin. namun, polemik saat ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Agung lebih memilih pengadilan yang menentukan ketua umum sah. "Kalau sudah ada putusannya, kami akan patuhi hukum."

Soal pemecatan, Agung menilai tak ada kader Golkar yang mengalami pemecatan. Keputusan pemecatan dianggap tak punya arti dan legal karena Golkar tak mengakui pelaksanaan Munas di Bali. "Satu kesalahan mereka, Munas tak punya wewenang untk memecat. Munas harusnya merehabilitasi nama."

Agung terpilih sebagai ketua umum berdasarkan musyawarah nasional di Ancol dengan perolehan 147 suara. Dua pesaingnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara dengan satu suara abstain.

Kepengurusan Agung akan bertarung dengan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie sebagai hasil Munas Bali. Jika disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Golkar pimpinan Agung memastikan hengkang dari Koalisi Merah Putih.


Pak Celetuk, sangat tidak suka dengan Tindakan-tindakan Pak Bakrie. Terkesan " Main-main" sekali. Terutama kasus Munas di Bali tersebut. Munas (Musyawaran Nasional) kan digunakan sebagai Diskusi Musyawarah, masa peserta Munas dapat uang jajan / Sogokan Rp 500.000.000,- ?? Untuk apa?? maksudnya apa?? Untuk uang tanda terimakasih karena sudah memilih / setuju dengan keputusan Pak Bakrie??

Kok cara nya kotor sekali ya... Apalagi memang kondisi Partai Golkar, memang koalisi Pak Prabowo, yang memang mereka cocok sekali dalam kinerja "Mementingkan Golongan" saja. Yaa... memang seharusnya Pemerintahlah yang harus bertindak tegas pada Partai Golkar, apabila di temui kondisi-kondisi yang rawan untuk Sistem Pemerintahan termasuk kubu Pak Prabowo pastinya.

Pak Agung yang enggan Islah, memang sebuah keputusan yang baik, mengingat cara kerja Pak Bakrie seperti itu, dan tindakan menyerahkan ke pengadilan sebuah Ide yang bagus. Semoga saja Golkar kedepannya bisa lebih konsisten serta jujur ya..

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla

TEMPO.CO , Jakarta: Calon ketua umum dari Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso Priyo optimistis Munas Golkar Ancol akan didukung pemerintah pusat. "Sudah ada tanda-tanda dukungan dari pemerintah. Salah satunya, dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014.

Priyo bercerita, tiga hari lalu, delapan calon ketua umum melakukan audiensi dengan Jusuf Kalla di Semarang. "Di situ, beliau memberikan restu dan dukungan," ujarnya. Priyo menambahkan, JK mendorong munas tandingan segera dilakukan mumpung kepengurusan hasil munas di Bali masih status quo.

Munas tandingan ini digelar karena sebagian kader Golkar menolak penyelenggaraan Munas di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu. Munas itu memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua umum Golkar periode berikutnya.

Munas tandingan diciptakan oleh calon ketua umum saingan Ical seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan menduduki kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Pusat.

Menurut Pak Celetuk, memang sebaiknya segera di gelar Munas Tandingan. Seperti yang di sorot sebelumnya di Munas Golkar, Nusa Dua - Bali, Munas tersebut diadakan dengan mengundang Antek-antek Golkar yang mendukung Pak Bakrie, serta jelas kubu yang mementingkan golongan saja.

Status posisi hasil munas di bali, memang masih belum solid, karena kondisi Munas nya pun mengandung Konspirasi. Jelas ada baiknya, kalau Anggota Partai Golkar yang tidak setuju dengan Pak Bakrie mengadakan Tandingan nya.

Semoga saja Golkar memiliki jalan keluar yang baik.. Hidup Indonesia..!!!

Survei: Golkar Khianati Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Hasil survei itu menunjukkan popularitas Golkar semakin turun karena sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan sebesar 82,70 persen publik dari 1.200 responden menyayangkan sikap Golkar yang mendukung Pilkada melalui DPRD. "Hanya 9,3 persen publik yang menyatakan mereka mendukung sikap partai beringin," kata dia, Jumat, 5 Desember 2014. Sebanyak 8 persen responden menjawab tidak tahu.

Menurut Adrian, hasil Munas yang menjadi sikap partai itu disayangkan responden karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya berdemokrasi dirampas. "Publik juga menilai Golkar mengkhianati slogannya sendiri yaitu 'suara Golkar suara rakyat'," katanya.
Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dilibatkan dalam survei ini. Margin error kurang lebih 2,9 persen.

Selain itu, sikap Golkar akan menjadi blunder dalam Pemilu 2019 karena dicap sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian.


Golkar..Golkar..Golkar... Kasihan Golkar..
Golkar ini cuma ibarat korban.. Korban apa?? Korban dari kepetingan golongan yang dijalankan Pak Bakrie yang mementingkan Pak Prabowo.. Kubu Prabowolah yang memimpin saat ini, meskipun sebagai bayangan, tapi jelas lah.. Kelihatan sekali bukan??

Golkar ini seharusnya berisi Politikus-politikus Handal.. Tetapi, kenapa saat ini bertindak kacau serta ngawur??  Apa saja yang dijanjikan hingga membuat "mata gelap" Partai Golkar?? Wahh... Rusaklah nama Partai Golkar. Rakyat pun juga sudah ber opini, Bahwa Golkar menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Itu sangat benar, dan Pak Celetuk setuju sekali..!!

Partai kan seharusnya dibuat untuk mengayomi masyarakat, sekarang malah jadi pengayom Golongan dan pribadi saja, sayang sekali bukan?? Dengan sikap partai Golkar seperti ini serta mengepentingkan Golongan, dan tidak mendukung Pemerintahan, akan sangat memeberikan efek negatif pada masyarakat. Pemerintah pun seharusnya bisa bertindak tegas untuk menghentikannya, agar meberikan kepercayaan pada Masyarakat. 

Semoga Pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

SBY Serukan Merapat ke PDIP, Pencitraan kah!?

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.

"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.

Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.


Pak Susilo, menyerukan pendapat, bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP.. Iya kah?? Kenapa Pak Celetuk kurang yakin atas berita tersebut??

Pencitraan?? Yaa...!! benar sekali.. Pak Celetuk, sudah sering mendengar dan melihat "Sinetron" dari Partai Demokrat. Bukan nya tidak percaya sama sekali, tetapi ada kemungkinan adanya Pencitraan dari Demokrat. Selain pencitraan, ada indikasi juga karena Kepentingan Golongan dari Partai Demokrat serta Pak Susilo. Karena, terlihat Golkar sudah mulai Rubuh, dimana kekuatan Golkar akan terbagi, sebaiknya siapkan rencana ke2. Yaitu merapat ke Partai yang terus perlahan-lahan memperkuat Diri, yaitu PDIP. 

Semoga saja, berita dan pernyataan Demokrat saat ini lebih bisa konsisten dan tidak di bumbui dengan keinginan Golongan saja. Buatlah kesatuan dan jalankan misi "Indonesia untuk Maju".

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia..!!!

Fahrurrozi Gubernur FPI Tiru Moto Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta tandingan versi FPI, Fahrrurozi Ishaq, mengaku belum punya kantor untuk menjalankan program kerjanya. "Kantor saya masih di sini (kediamannya)," kata dia di rumahnya di Jalan Masjid 1 Nomor 8, RT 04 RW 04, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2014.

Fahrurrozi atau biasa disapa Bang Rozi mengatakan, masih berdiskusi dengan organisasi-organisasi pendukung untuk menentukan kantornya. Namun, dia tak menjadikan keberadaan kantor ini sebagai prioritas. "Yang penting kerja," kata dia.

Pertanyaan "yang penting kerja" ini sama seperti moto yang biasa disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi menamakan kabinet pemerintahannya dengan sebutan Kabinet Kerja.

Bang Rozi tak menampik jika ada orang yang ingin menyumbangkan bangunan atau uangnya untuk menyewa gedung agar dijadikan kantor. Dia mengatakan menerima siapapun yang mendukungnya untuk maju dan menolak Ahok.

Fahrrurozi juga belum mulai blusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Alasannya, program kerja masih disusun oleh salah satu organisasi yang mendampinginya, Presidium Penyelamatan Jakarta. "Walaupun sudah terhitung kerja secara efektif, tapi kami belum mulai kunjungan karena kami selesaikan perangkat internalnya dulu," kata dia.


Gubernur untuk tandingan Pak Basuki dari FPI?? Hahaha... memang membuat candaan yang sangat lucu juga sangat konyoll.. Mengingat kasus Pak Rhoma Irama yang mengajukan diri jadi Ca Pres.

Suatu hal yang sangat konyol, membuat gubernur yang di tujukan untuk menandingi Pak Basuki, Performa, Kredibilitas, Tegas, dan lugas dalam bekerja. FPI yang berbuat banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan HAM di Indonesia, Karena tindakan itulah saat ini mereka terancam untuk dibubarkan. Bukan salah Pak Jokowi, Pak Basuki, Pemerintah RI, ataupun masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan pihak FPI sendiri. Apa yang ditebar, harus di panen.

Pantas saja Pak Basuki tidak begitu menggubris tentang Hal "Gubernur Tandingan". Karena Konyol sekali ya..  Semoga FPI dan Ormas-ormas nya segera diberantas dengan maksimal.

Semangat Pak Basuki...!!!  Hidup Indonesia..!!