6 Modus Korupsi Penyusunan APBN Versi KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan enam celah korupsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dana alokasi. Temuan itu berdasarkan kajian KPK terhadap regulasi dan pelaksanaan penganggaran nasional dari sisi eksekutif.

"Celah korupsi pertama, pengalokasian dana optimalisasi tak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 15 kementerian/lembaga yang menerima tambahan belanja tak mengalokasikan dananya pada kegiatan yang sebelumnya ditetapkan," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Senin 1 Desember 2014.

Celah kedua, regulasi yang mengontrol defisit tidak digubris. Pada APBN 2014, terjadi peningkatan defisit sebanyak Rp 21,15 triliun. Pada RAPBN 2014 jumlahnya masih Rp 154,2 trilin, tapi ketika disahkan menjadi Rp 175,35 triliun. Padahal perubahan RUU APBN dapat diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit.

Celah korupsi ketiga ada pada rencana kerja pemerintah yang terus berubah dan tak terevaluasi dengan benar. "Rencana kerja yang sudah dibahas dengan DPR tidak ditetapkan kembali," ujar Busyro. "Ini memberikan hasil yang bias untuk perencanaan tahun-tahun berikutnya."

Celah korupsi keempat pada proses penelahaan dana optimalisasi belum maksimal dalam menyaring program yang tak sesuai dengan rencana kerja kementerian. Akibatnya, banyak program ditetapkan padahal tak sesuai.

Celah korupsi kelima adalah mekanisme dan kriteria pembagian alokasi besaran dana optimalisasi pada masing-masing kementerian/lembaga yang tidak transparan. Pembagian alokasi tersebut diserahkan ke Badan Anggaran dan Komisi di DPR yang ditetapkan dalam rapat internal dan tidak melibatkan pemerintah. "Dampaknya, kementerian/lembaga tidak mengetahui alasan mendapatkan besaran tertentu dalam alokasi tambahan belanja dan tidak siap dalam menjalankan program atau kegiatan," ujar Busyro.

Celah korupsi keenam, tak ada peraturan tentang kriteria pemanfaatan dana optimalisasi. Ini dapat membuka peluang bagi oknum untuk menambah, mengubah, sekaligus menghilangkan poin-poin kriteria agar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu serta membuat kementerian/lembaga dan komisi-komisi tidak mematuhi kriteria yang telah disepakati. "Kami menyarankan mekanisme pembahasan anggaran kementerian/lembaga dengan DPR disempurnakan," kata Busyro.

KPK juga menyarankan penguatan regulasi terkait kriteria pengalokasian dan penggunaan dana optimalisasi dan memformalkan perubahan rencana kerja pemerintah agar tidak berubah-ubah. Kemudian, besaran defisit atas usulan perubahan APBN oleh DPR harus sudah dikontrol ketika masih proses pembahasan.


Beginilah pekerjaan berat KPK, Pak Presiden kita juga mensupport secara solid tentang kinerja KPK untuk menumpas korupsi di Indonesia ini. Semakin lama akan semakin sulit, dikarenakan adanya kubu yang menentang jalannya pemerintahan Pak Jokowi, dimana Pak Jokowi lebih mementingkan Pengayoman Rakyat Indonesia. 

Di lain pihak, DPR di kuasai oleh Kubu pecinta kuda, yang lebih mementingkan Golongan dan pribadi saja. Jelas bertentangan dengan Program Pemerintahan Presiden 2014 saat ini.

Dalam kasus penyusunan APBN, ada kemungkinan paling besar bocor di tangan DPR di kubu pecinta kuda, kenapa?? karena kita melihat latar belakang nya, serta sepak terjang Kubu tersebut.
Posisi DPR yang sulit dipegang Pak Jokowi, dimana KPK yang di Support penuh Oleh pemerintahan Pak Jokowi akan menemukan banyak kesulitan untuk mengecek, menelusuri, dan menindak Korupsi yang berada di tangan-tangan DPR, DPRD. 

Sekarang bagaimana cara Pak Jokowi untuk menuntaskan permasalahan ini..

Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia ..!!

KPK Tangkap Ketua DPRD Bangkalan

TEMPO.CO, Bangkalan - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan KH Fuad Amin Imron ditangkap oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa dinihari, 2 Desember 2014.

Informasi ihwal penangkapan terhadap mantan Bupati Bangkalan itu dengan cepat beredar melalui media sosial dan BlackBerry Messenger. Fuad ditangkap di rumahnya.

Penangkapan Fuad diduga terkait dengan kasus suap. Dalam penangkapan itu, penyidik KPK menemukan satu koper besar berisi uang. Ditemukan juga tiga tas yang juga berisi uang serta surat berharga.

Wartawan Tempo belum mendapatkan informasi yang detail ihwal penangkapan Fuad. Namun Kepala Kepolisian Resor Bangkalan Ajun Komisaris Besar Sulistyono tak menampik kabar penangkapan tersebut. "Iya, benar (Fuad ditangkap)," katanya saat dimintai konfirmasi oleh Tempo, Selasa, 2 Desember 2014.

Menurut Sulistyono, sekitar 30 anggota Polres Bangkalan dikerahkan untuk menyokong tim KPK. "Yang menangkap tetap tim dari KPK," ujarnya.

Sulistyono menjelaskan, permintaan sokongan dari tim KPK yang dipimpin oleh Novel Baswedan itu diterima oleh Polres Bangkalan secara mendadak. "Penangkapan sekitar jam dua belas malam tadi," ucapnya tanpa menyebutkan lokasi penangkapan.


 Wahh.. Baru bekerja sudah terima Suap ya?? Hebat sekali Orang ini..  Salutt...!!! Mengingat kebejatan Pak Fuad, sebagai ketua DPRD kabupaten bangkalan, Dimulai dari Partai Gerindra yang juga merupakan Kubu Pak Prabowo (Pecinta kuda). 

Baru beberapa bulan saja sudah mulai terlihat kebobrokannya serta niat untuk mengutamakan kepentingan Golongan dan Pribadi. Yaa... Tetapi sudah tertebak, karena Kubu Prabowo memang kinerjanya tidak bagus dan mempunyai maksud terselubung di dalam Skenario dan Pencitraan nya

Semoga keadilan selalu di depan, dan Kubu Prabowo bisa di tindak tegas atas perbuatannya.
Hidup Pak Jokowi...!! Suksess..Indonesia!!!

 Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical 

TEMPO.CO, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Partai Golkar versi kubu Aburizal Bakrie yang dihelat di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, resmi dibuka tadi malam. Aburizal Bakrie alias Ical diperkirakan akan memenangi lagi perebutan kursi ketua umum. Ical didukung oleh mayoritas daerah.

Selain dihadiri para tokoh Golkar, perhelatan ini diramaikan pemimpin partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Matta, Ketua Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, sesepuh PAN Amien Rais, dan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan.

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, kehadiran tokoh-tokoh itu menggambarkan bahwa koalisi Prabowo sangat membutuhkan dukungan partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itulah mereka datang untuk mendukung Munas Golkar di Bali. "Koalisi Prabowo butuh Golkar untuk tetap solid di parlemen," katanya saat dihubungi Tempo, 30 November 2014.

Ari mengatakan Fraksi Golkar memiliki kursi dalam jumlah banyak di parlemen. "Kursi Golkar besar jumlahnya. Partai ini merupakan pondasi Koalisi Prabowo," katanya.

Menurut dia, Ical adalah tokoh yang dianggap bisa mengarahkan Golkar untuk tetap mendukung koalisi ini. Ari mengatakan kedatangan para petinggi koalisi Prabowo ke Munas Golkar adalah bentuk intervensi agar posisi ketua umum Golkar dapat kembali diraih oleh Ical. Sehingga Ical bisa terus mengarahkan partai itu untuk mendukung koalisi Prabowo .

"Koalisi Prabowo berkepentingan untuk dukung Ical . Ical juga butuh dukungan Koalisi Prabowo melawan kubu Agung Laksono," kata Ari, yang menyebut hubungan itu dengan simbiosis mutualisme.


Bagaimana nasib Golkar?? Pak Bakrie kemungkinan besar akan berhasil menduduki Posisi ketua umum lagi, dengan berbagai macam cara yang tidak terpuji. Hingga melaksanakan Munas oleh kubu-kubu yang memang berada di pihak Pak Bakrie di Bali. 

Semua yang di lakukan Pak Bakrie dengan menggunakan partai Golkar, semata mata hanya digunakan untuk Kepentingan Golongan dan Pribadi Pak Bakrie sendiri. Partai di tujukan juga untuk mengayomi masyarakat, bukan di buat berbisnis begini kan??

Kondisi ini juga tetap berhubungan erat oleh Kubu Pak Prabowo, yang mungkin memang mengajukan penawaran pada Pak Bakrie untuk mencapai suatu posisi / target tertentu. Apabila mereka ini tidak "Buta" oleh Posisi, Harta, dan Kekuasaan, mungkin bisa menjadi kinerja yang baik untuk Indonesia. Sayangnya tidak..!! 

Semoga Pak Jokowi bisa menumpas Ketidakadilan, dan ketidakbenaran.. Hidup Indonesia..!!

Tw*eter "Saling Sindir Jokowi-SBY"

 TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menengarai status seolah saling sindir di jejaring sosial antara Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ditulis langsung oleh keduanya. "Karena akun resmi di jejaring sosial itu biasanya diurus oleh tim. Jadi, bisa saja ditulis oleh tim, bukan oleh Pak SBY dan Jokowi langsung," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 29 November 2014.

Jumat siang, SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, menulis cuitan yang mengatakan,"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*."

Setelahnya, SBY melanjutkan cuitannya dengan menulis "Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yg terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran & kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi. *SBY*."
Di malam harinya, Jokowi dengan akun resminya menulis status yang seolah membalas cuitan SBY. Ia menulis, "Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja."

Jokowi tak hanya menulis satu, tapi dua status. Status keduanya menyebutkan, "Dan dalam kepemimpinan saya hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya."

Karena belum tentu ditulis langsung oleh Jokowi maupun SBY, Ruhut meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh. Dan, kalaupun ditulis oleh SBY dan Jokowi langsung, Ruhut merasa hubungan keduanya akan tetap baik-baik saja. "Sejauh ini komunikasi di antara keduanya bagus kok," ujarnya.

 

Menurut Pak Celetuk, memang Tweet Pak Jokowi sangat benar. Sangat tepat dan mengena dari Sindiran pak SBY. Malahan tentang : "Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran." . Rakyat Indonesia saat ini sudah lebih berpendidikan dan pintar, mereka bisa membandingkan benar dan salahnya suatu keputusan. Di sinilah terjadi "Pembenaran dari Keputusan Pak Jokowi". Dengan mencabut Subsidi BBm serta mengalirkan Susidi ke sektor lain dengan lebih tepat, dan juga dapat menelusuri dan menindak Mafia Migas secara tepat. 

Sekarang kita dapat membandingkan kinerja keduabelah pihak, Antara Pak SBY dan Pak Jokowi, terlihat seperti timbangan yang berat sebelah. Terlalu timpang..!! Dimana kinerja Pak Jokowi langsung Josss.... meskipun banyak di jegal Oleh Kubu Prabowo, di pusingkan dengan Pencitraan Patai Pak SBY (Demokrat), dll. Tetap terlihat sangat baik kinerjanya, bayangkan apabila tidak ada Ganguan-gangguan dari Tikus-tikus itu. WOWWW... Pasti Mak nyuss yaa.. 

Dibandingkan dengan Kinerja pemerintahan Pak SBY, yaa.. sangat berbeda. yang kesulitan diatasi oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi terlihat mudah, Bahkan Pemerintahan Pak Jokowi terlihat bingung dengan kinerja Pemerintahan kemarin, karena aslinya bisa dengan mudah di kerjakan.. Kenapa hal itu terjadi?? 1.Pencitraan, 2. Kepentingan Golongan, 3. Kepentingan Pribadi. Apabila membuang itu semua, kinerjanya tak akan berbeda dari Pak Jokowi pastinya.

 Keputusan yang di ambil Pak Jokowi, Pak Ahok, Bu Suzi, adalah keputusan dengan tujuan kesejahteraan Rakyat Indonesia, Dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu sudah SOLID dan tak bisa di tawar. Adapun alasan nya, kita harus pahami juga, supaya dapat menerima, dan mensupport. 

 Selama ini, Pak Celetuk dan pengamat Politik lain memantau bahwa penolakan dari kubu-kubu lain, semata-mata memang hanya untuk Pencitraan, usaha Kudeta, kepentingan Golongan, dan Kepentingan Pribadi. 

 Ayo...kerja sama untuk Membangun Indonesia Suksess..!! Semangat Pak Jokowi !!

Ahok Tolak Boy Sadikin, PDIP: Kuncinya di Presiden

TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Sekretaris Internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Denny Iskandar mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih calon Wakil Gubernur DKI. “Kita lihat saja nanti, kan, kuncinya di Presiden,” kata Denny saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 November 2014.

Menurut Denny, PDIP memiliki mekanisme sendiri dan memilih Boy Sadikin, untuk menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok. “Biar nanti Presiden dan Mendagri yang menentukan, apakah Mendagri menyampaikan surat dari Ahok ke Presiden atau tidak,” ujarnya.

Namun, jika nantinya Wakil Gubernur DKI yang terpilih sesuai pilihan Ahok, Denny menyatakan tidak menyalahkan Ahok.

“Ya berarti PDIP kehilangan Kepala Daerah. Kami tidak menyalahkan Ahok, tapi kalau itu terjadi, keterlaluan, karena Mendagri dan Presiden kan masih bagian dari PDIP,” kata dia.

Denny mengingatkan kepada Ahok, dahulu saat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, pasangan Jokowi-Ahok, berangkat dari rumah Ali Sadikin, ayah dari Boy Sadikin. “Saya hanya mengingatkan Ahok saja. Yang jelas, banteng kalau sudah ngamuk akan keluar kandang dan menyeruduk,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan wakil pendamping Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Boy Sadikin. Kepastian itu disampaikan Tjahjo mengutip ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mereka bertemu. Menanggapi usulan tersebut, Ahok mengatakan partai boleh saja mengusulkan siapa yang layak menjadi Wakil Gubernur DKI. "Tapi tetap saya yang menentukan wakil," ujar Ahok.


Pak Celetuk setuju dengan Pak Basuki, kinerja bukan di tentukan oleh "Balas Budi". Memang apa bila dilihat dari sisi Moril, memang ada baiknya Pak Basuki membalas jasa pada keluarga Pak Sadikin. Tetapi dalam pekerjaan (terutama Pemerintahan), tidak bisa sembarangan melakakukan pemilihan wakil Gubernur hanya berdasarkan "Balas Budi". 

Kinerja sangat dibutuhkan disini, apalagi Pak Basuki ini memang suka dengan "Top Speed & Manuver tajam" yang memang sesuai untuk Indonesia saat ini. Indonesia ingin mengalami Perubahan yang baik, Dengan melakukan saran yang di ajukan Bu Megawati seperti mengembalikan ke Pemerintahan sebelum-sebelumnya. Gagasan Bu Mega sama sekali tidak salah, hanya saja kurang tepat kalau untuk di Aplikasikan ke Pemerintahan sekarang. Mungkin Bu Mega bisa paham dan lebih mendukung lagi.

Kinerja, Profesional, Tegas, dan  disiplin. Itu kunci untuk Indonesia maju. Saat ini yang terlihat sesuai dengan kriteria tersebut, Pak Jokowi, Pak Basuki, Bu Suzi. Terobosan baru untuk Indonesia yang akan membawa indonesia jadi lebih baik.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat, Khitabul Umam Wiranu, mengatakan fraksinya mendukung usulan interpelasi Koalisi Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

Namun hingga kini, menurut Khatibul, belum ada anggota Demokrat yang ikut menandatangani pengusulan interpelasi tersebut. "Sejauh ini belum ada anggota yang ikut tanda tangan, tapi pada prinsipnya setuju interpelasi," kata Khatibul melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014.

Khitabul menyatakan Partai Demokrat masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi. "Kami akan menggunakan hak-hak DPR semaksimal mungkin," ujar Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang antusias mengusulkan interpelasi. Saat ditanya apakah ada lobi politik dengan Koalisi Jokowi atau Jusuf Kalla, Khitabul menepisnya. "Ada salah paham di sini, kami pasti melakukan interpelasi yang diawali dengan hak individual anggota DPR bertanya kepada Presiden," ujarnya.

Menurut Khatibul, Fraksi Demokrat telah berkoordinasi dengan Koalisi Prabowo soal interpelasi. Namun, Khitabul enggan menjelaskan isi pembahasan tersebut.


Sejak Pemerintahan Pak Susilo, Partai Demokrat kan memang jago sekali dengan Pencitraan. Seharusnya bertindak secara Transparan saja, mengikuti hak Interpelasi atau menolak. Kalu ikut silahkan tanda tangan, kalau menolak ya tidak usah. Sesuai pernyataan pak Khitabul bahwa partai Demokrat setuju dengan Interpelasi, tetapi tidak tanda tangan. Membingungkan?? Yaa.. memang khas Partai Demokrat.

Pak Celetuk rasa, ini kembali lagi dengan adanya kepentingan Golongan. Dimana Partai Demokrat terlihat setuju di kubu Pecinta Kuda, tetapi masih belum berani menentang Program Pemerintah dengan tujuan Pencitraan ala Pak Esbeye. 

Transparan saja lah, budayakan jujur dan terbuka. Partai itu kan tujuannya juga mengayomi masyarakat, dengan ada nya tindakan seperti ini, misi tersebut pun aka sirna. Kembali ke keputusan Pak Jokowi tentang kenaikan harga BBM, tujuannya memang baik dan benar. Tetapi oleh pihak-pihak Abu-abu di putarbalikan dan mempengaruhi DPR untuk Interpelasi.

Memang "Sulit" menjadi Presiden yang baik dan benar.. Semangat pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

'Jangan Gara-gara Ical, Ada Golkar Perjuangan'

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, mengatakan dalam rapat pleno semalam, kubu Agung Laksono ingin menyelamatkan partai Golkar. Sebelumnya, pleno partai yang dipimpin Agung memutuskan memecat Ketua Umum Aburizal Bakri atau Ical.

“Itu itikad baik. Mereka ingin mengkudeta Ical dengan cara politik demokratis,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 26 November 2014.

Menurutnya, kubu Agung berusaha menyelamatkan partai itu agar tidak didominasi oleh elite partai. Sehingga kudeta ini akan berakhir baik terhadap kondisi kepengurusan Golkar bila diterima pihak Ical. “Selama ini sudah terlihat bagaimana Ical memanfaatkan Golkar untuk kepentingan pribadinya. Sudah saatnya partai itu pecah sementara demi pembaruan,” kata dia menjelaskan.

Ia berharap Ical mengambil sikap ksatria atas kudeta ini. “Dia harus mau turun dengan bermartabat. Jangan sampai gara-gara Ical, muncul Golkar Perjuangan,” kata Kristiadi.

Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru, kata dia, lebih baik bila dilaksanakan Januari nanti. “Mabes Polri melarang Munas 30 November itu tepat. Jangan buru-buru melaksanakan Munas dengan kondisi partai berantakan seperti ini,” kata dia.

Dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tadi malam, memutuskan membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Menurut Muladi, Ketua Mahkamah Partai, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono.


DPR Terpecah... Golkar ikutan "Retak".. Wahh... Tambah sulit ya.. Posisi Ical ingin menguasai Golkar lagi sebagai Ketua, harus kandas. Karena keiinginannya Ical jadi di pecat oleh Golkar. 

Keinginan Ical mungkin juga di dasari oleh rencana-rencana yang yang telah di susun oleh Kubu Pecinta Kuda, karena setelah terjadi problem di kubu Golkar, Ical pun bertemu dengan Pak Prabowo untuk berdiskusi. Apakah rencana yang sudah di susun oleh mereka. Coba kita ikuti dulu ya..

Ical sering sekali memanfaatkan partai Golkar untuk kepentingan Pribadi dan Golongan saja, tanpa memperhatikan Apakah hal tersebut baik untuk Indonesia atau pun untuk kemajuan Partai. Sudah saatnya Golkar mengambil tindakan tegas atas perilaku tersebut. Tindakan pak Agung memang lebih baik, karena apabila di teruskan seperti itu, jelas Golkar akan hancur dan terpecah belah. 

Semoga hal tersebut dapat memberikan Visi yang baik untuk DPR kita. Hidup Indonesia..!!!