Begini Kesibukan Risma di Posko Crisis Air Asia

TEMPO.CO , Surabaya:Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah seorang yang paling sibuk di area Crisis Center Terminal 2, Bandara Juanda, Surabaya. Sejak hari pertama, Risma tidak pernah absen mendampingi keluarga penumpang AirAsia QZ8501.

Begitu pula hari ini, Rabu, 31 Desember 2014. Apalagi ini menjadi hari pertama setelah penemuan korban AirAsia ditemukan. Risma sibuk menghubungi sejumlah kepala daerah yang warganya menjadi korban jatuhnya AirAsia. Melalui telepon, Risma meminta kepala daerah untuk membantu proses identifikasi. "Ini lho Bu ada warganya yang jadi penumpang Air Asia. Saya minta tolong?" kata Risma kepada Bupati Kediri.

Semula bupati itu menyangkal. Tapi Risma menjelaskan dan meyakinkan bahwa ada seorang penumpang yang ternyata warga Kediri. Risma kemudian meminta agar dikirimkan data e-KTP yang di dalamnya terdapat sidik jari yang bersangkutan. "Kirim sidik jari yang di e-KTP itu lho, Bu. Sekalian main-main ke Surabaya," bujuk Risma.

Permintaan Risma itu juga langsung direspon Bupati Pasuruan. Selang beberapa lama setelah ditelepon, sang bupati mengutus seseorang untuk mengirimkan data warga yang dibutuhkan. "Tadi Bupati Pasuruan sudah ngirim orang," ujarnya kepada Tempo.

Kehadiran Risma memang tidak hanya mengurusi warga Surabaya. Tercatat ada 78 penumpang AirAsia yang merupakan warga Surabaya. Sebanyak 41 keluarga penumpang sudah menyerahkan data kepada Tim Disaster Victim Identification.

Tapi selain warga Surabaya, Risma juga menerima curhat dari warga daerah lain. "Bu Risma pilih kasih. Masak cuma warga Surabaya," ujar seorang kerabat korban seperti ditirukan Risma.

Risma pun akhirnya mengakomodir keluhan keluarga korban musibah AirAsia QZ8501. Bahkan ada keluarga korban yang berasal dari Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur minta bantuan ke Risma. Keluarga kesulitan jika harus pulang ke Alor untuk mengambil data korban. Karena itu, mereka meminta Risma untuk menghubungi bupati setempat.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini lantas memerintahkan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Mujamad Fikser untuk mencari tahu kontak Bupati Alor. "Tolong cari nomer hp dan no fax-nya, supaya bisa kirim apa yang diperlukan," ujarnya.

Tidak lama setelah itu, Risma terhubung dengan sang bupati yang warganya ada dalam daftar penumpang AirAsia QZ8501. "Bisa kirim e-KTPnya kan ada finger print. Itu saja, Pak Bupati," ujar Risma.

Dikatakan Risma, banyak kepala daerah yang belum mengetahui ada warganya yang menjadi penumpang AirAsia QZ8501. Karena itu Risma berkoordinasi dengan kepala daerah guna membantu keluarga penumpang. Ia pun tak mengaku keberatan jika harus menjadi tempat mengadu keluarga penumpang.

AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Ahad pagi, 28 Desember 2014. Pesawat itu terbang dari bandara internasional Juanda, Surabaya menuju Changi, Singapura dengan membawa 155 penumpang dan 7 kru. Kepastian pesawat jatuh setelah tim gabungan mencari di sekitar Selat Karimata dan menemukan puing-puing pesawat dan jasad penumpang AirAsia QZ8501.




Bu Risma ini memang cerminan Pemimpin yang di butuhkan Indonesia saat ini. Bu Risma begitu sigap, tanggung jawab, serta Fokus untuk membantu semua Rakyat Surabaya, maupun seluruh Indonesia. Layak untuk mendapat "Standing Applause".

Bu Risma pun, siap untuk meng Akomodir perlindungan rumah-rumah korban Air Asia ini, dengan Tim yang telah di siapkan nya. Waktu pak Celetuk, mendengar hal tersebut, kami merasa: "Ini suatu terobosan baru dan cukup penting".  Bu Risma begitu mengerti warga Indonesia.

Semoga saja Bu Risma bisa dan ingin melanjutkan pekerjaan di bidang Politik yang lebih tinggi posisinya dari saat ini. 

Semangat Pak Jokowi, Bu Risma... !! Hidup Indonesia...!!!

Jokowi: Fokus Saat Ini adalah Evakuasi Penumpang dan Awak Pesawat AirAsia

SURABAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Badan SAR Nasional dan tim gabungan untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap  pesawat AirAsia QZ8501. Pencarian dilakukan untuk menemukan jenazah penumpang dan awak pesawat, juga serpihan dari pesawat AirAsia QZ8501.

"Fokusnya adalah evakuasi penumpang dan awak pesawat terlebih dahulu," ujar Presiden Jokowi saat berada di crisis centre di Bandara Juanda, Surabaya, Selasa (30/12/2014).

Jokowi juga telah memerintahkan tim untuk bergerak melakukan pencarian secara optimal. Pencarian yang dipimpin oleh Basarnas ini akan menggunakan KRI, pesawat, dan heli milik TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk melakukan pencarian di permukaan dan kedalaman laut.
"Besok pagi, kapal dan heli dari laut dan udara akan melakukan pencarian besar-besaran," ucap Jokowi. "Saya perintahkan Basarnas untuk lakukan operasi gabungan untuk mencari, baik pesawat atau penumpang dan awak penumpang," tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga mengucapkan dukacita kepada keluarga penumpang dan awak pesawat AirAsia QZ8501. "Semua berdoa agar seluruh keluarga diberi ketabahan dan kesabaran," ucap Jokowi.

Hari ini, tim SAR gabungan menemukan tiga jenazah yang diduga berasal dari pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi. Tiga jenazah itu mengambang di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Selasa siang.

Ketiga jenazah itu ditemukan dalam kondisi tubuh lengkap. Namun, tim pencari masih belum bisa memastikan identitas ketiga jenazah tersebut.

Kepala Basarnas Marsekal Madya FH Soelistyo juga telah memastikan serpihan-serpihan yang ditemukan di perairan Pangkalan Bun adalah 100 persen milik AirAsia QZ8501 yang hilang sejak Minggu (28/12/2014).


Respon Cepat ala Pak Presiden Jokowi..!! Pemerintah sekarang mempunyai kinerja yang cepat serta jauh lebih baik dari sebelumnya. Dimana Pak Jokowi langsung memerintahkan kepada Pak Jusuf Kalla dan ketua Basarnas, beda 2 hari Pak Jokowi langsung hadir di lokasi kejadian serta lokasi Posko keluarga korban. Beda dengan Pak Esbeye yang gemar menyanyi, Pak Esbeye biasa menyanyi terlebih dahulu, sebelum bertindak. Apakah menyanyi lebih penting?? Konyol..!!  

Pak Celetuk rasa, memang hanya bisa menunggu tim Evakuasi untuk melakukan evakuasi korban pesawat Air asia tersebut, dan Pak Jokowi juga sudah maksimal untuk mengerahkan tenaga, hati, serta pikiran nya. "Biarkan Ahli yang bekerja, kalau tidak pasti akan kacau". 

Pak Celetuk Turut berduka cita yang sebesar-besar nya untuk seluruh korban dan keluarga korban AirAsia QZ8501. Semoga Allah Selalu membantu dan memberikan yang terbaik.

Harga Pertamax Turun Bulan Depan

TEMPO.CO , Jakarta: Turunnya harga minyak dunia, ikut menurunkan harga bahan bakar minyak, termasuk Pertamax. Untuk itu, menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, pihaknya akan memangkas harga jual Pertamax.

Kebijakan itu akan berlaku mulai Januari 2015. "Januari kami akan menurunkan lagi harganya Rp 300 per liter," kata Ahmad di Bandung, Senin 29 Desember 2014. Saat ini harga Pertamax per liter adalah Rp 9.950.

Ahmad mengatakan, turunnya harga minyak dunia tidak otomatis menurunkan harga penjualan di dalam negeri. "Harga minyak dunia itu di luar negeri, di sana, bahwa saat di impor ke Indonesia, ada ongkos angkutan," kata dia.

Khusus soal Premium, dia mengakui, harga produksi di kilang Pertamina mahal. "Betul. Lebih mahal karena kilang itu tua," kata Ahmad.

Setelah kenaikan harga Premium, perbedaan dengan Pertamax tak terlalu besar. Saat in harga Premium adalah Rp 8.500 pre liter.

Menurut Ahmad. pasca naiknya harga BBM bersubsidi, konsumsi Pertamax juga naik. "Tiap daerah berbeda, kalau Jabodetabek itu meningkat 3 kali lipat," kata dia.


Bahan Bakar sekelas Premium, di mata dunia sudah di anggap tidak ada, karena memang sudah banyak bahan bakar tipe lain yang lebih baik, dan lebih lasim di pakai oleh setiap kendaraan bermotor.Biaya pengolahan pun jadi lebih mahal, karena permintaannya sedikit harga nya jadi lebih mahal.

Di Indonesia, kasus fenomena bahan bakar premium, jadi sorotan di negeri-negeri tetangga, karena terbilang aneh, di mana di negara Malaysia, Singapore, dan Thailand sudah tidak menggunakan bahan bakar jenis tersebut. Telah banyak di telusuri, ternyata memang Indonesia memesan khusus untuk pembuatan bahan bakar Premium, dimana seharusnya harga Premium murah sekali, tetapi harganya di naikkan hingga jadi harga yang mahal. Hal tersebut di komando oleh koruptor-koruptor di badan Menteri minyak dan gas di masa pemerintahan Pak Esbeye.

Korupsi tersebut sudah banyak di endus oleh KPK, dan mereka mengumpulkan bukti-bukti terkait, sayang nya pada masa pemerintahan Pak Esbeye hal tersebut masih di tutup-tutupi dengan rapi. Setelah pergantian Presiden, Pak Jokowi mulai mengetahui segalanya serta KPK tidak tertekan lagi. Oleh sebab itu diyakini akan banyak terungkap korupsi-korupsi di pemerintah Pak Esbeye pada tahun 2015 ini.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Ini Sejumlah Politisi yang Terseret Pusaran Korupsi di Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi kembali tersandung kasus korupsi di tahun 2014 ini. Tak hanya sekelas kader partai yang menjadi target penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, KPK juga membidik, bahkan menjadikan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai sebagai tersangka.
Tanpa pandang bulu, dua menteri di era pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pun dijadikan tersangka oleh KPK. Mereka adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Berikut sejumlah politisi yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka:

*1. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Banten oleh Atut Chosiyah (Partai Golkar).
Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah merupakan mantan Ketua DPP Golkar Bidang Pemberdayaan Perempuan. KPK resmi menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013 pada 6 Januari 2014.
Dalam kasus ini, adik Atut yang bernama Tubagus Chaeri Wardana pun ditetapkan sebagai tersangka, bersamaan dengan Atut. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.
KPK pun mengembangkan penyidikan kasus ini ke arah kemungkinan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Atut. Sejauh ini, KPK telah melakukan penelusuran terhadap aset Atut dan menemukan ada ketidaksesuaian antara aset Atut dengan profilnya.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa anak-anak atut, Andiara Aprilia Hikmat dan Andika Hazrumy. Seusai diperiksa, keduanya mengaku diajukan pertanyaan seputar kepemilikan aset-aset keluarganya.

*2. Kasus Dugaan Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Banten oleh Tubagus Chaeri Wardana (Partai Golkar).
Pengusaha bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan merupakan Bendahara DPD Partai Golkar Banten. KPK menjerat Wawan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 13 Januari 2014, tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013, yakni pada 6 Januari 2014. Dari pelacakan aset yang dilakukan KPK, ditemukan sedikitnya 150 item aset milik Wawan yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Aset-aset tersebut berupa mobil, tanah, dan bangunan yang tersebar di sejumlah tempat. Perolehan aset-aset tersebut diduga dari tindak pidana korupsi melalui sekitar 30 perusahaan yang terafiliasi ke Wawan dan kakaknya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan pun diketahui royal membagi-bagikan mobil mewah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga para artis.
Mobil-mobil tersebut diduga untuk menyamarkan pencucian uang yang dilakukan adik dari gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah itu. Adapun artis yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Wawan ialah Irwansyah, Jennifer Dunn, dan Catherine Wilson karena diduga menerima mobil dari Wawan.
KPK pertama kali menetapkan Wawan sebagai tersangka atas dugaan menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terkait sengketa pilkada Lebak. Wawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alkes Tangsel dan Banten. Dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak dan dugaan korupsi alkes Banten, KPK juga menetapkan Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah sebagai tersangka.

*3. Kasus Dugaan Korupsi terkait Perubahan APBN di Kementerian ESDM tahun 2013 oleh Sutan Bhatoegana (Partai Demokrat).
KPK menetapkan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013 pada 13 Mei 2014. Sutan diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan tersebut. Penetapan Sutan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini.
Rudi disebut pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan Bhatoegana. KPK masih akan mengusut dugaan keterlibatan anggota DPR lain dalam kasus tersebut melalui pemeriksaan sejumlah saksi. KPK telah memanggil sejumlah kader Partai Demokrat yang menduduki Komisi VII DPR RI periode 2009-2014. KPK pernah memanggil Efi Susilowati, I Wayan Gunastra, Natasya Tarra, Siti Romlah, dan Tri Yulianto.
Bahkan, KPK juga memeriksa pendiri Partai Demokrat, Ventje Rumangkang sebagai saksi dalam kasus Sutan. Selain itu, KPK juga pernah memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai saksi dalam kasus tersebut.
KPK telah menetapkan kader Partai Demokrat itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, Sutan resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Ia pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

*4. Kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 oleh Suryadharma Ali (PPP).
Suryadharma Ali memegang jabatan penting di partainya, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 pada 22 Mei 2014.
KPK memprediksi nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi penyelenggaran haji 2012/2013 kurang lebih Rp 1,1 triliun. Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis. KPK menganggap kasus penyelenggaraan haji ini telah "menggurita". Kasus ini menjalar karena perbuatan korupsi oleh Suryadharma dilakukan dalam jangka waktu cukup lama dan nilai korupsinya besar. Namun, hingga kini KPK belum menahan mantan Menteri Agama tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, KPK masih mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2010-2011 sehingga Suryadharma belum ditahan. Belum lama ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK belum selesai mengusut kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama karena masih memperdalam penyidikan.
Dari hasil pengusutan itu, KPK menemukan indikasi dugaan korupsi juga terjadi pada penyelenggaraan haji tahun anggaran 2010-2011 dan telah membuka penyelidikan baru mengenai dugaan tersebut.

*5. Kasus Dugaan Pemerasan di Kementerian ESDM oleh Jero Wacik (Partai Demokrat).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pernah menjabat sebagai Wakil Sekekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. KPK menetapkan Jero sebagai tersangka pada 3 September 2014 dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM pada 2011-2013. Penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.
Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, menurut KPK, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.
Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY. Saat diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK, Jero bantah melakukan pemerasan di Kementerian ESDM. Jero mengatakan, ia menerima dana operasional menteri (DOM) sebesar Rp 120 juta per bulan ketika masih menjabat sebagai Menteri ESDM. Namun, ia membantah pernah mengeluhkan jumlah DOM yang kecil di Kementerian ESDM.
Menurut Jero, ia menggunakan DOM sebagai penunjang kegiatannya sebagai menteri sesuai jumlahnya. Jero mengaku tidak tahu mengapa KPK menduga adanya pemerasan di Kementerian ESDM yang dilakukan olehnya.

*6. Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara Pemalsuan Sertifikat Lahan di PN Praya oleh Bambang W Soeharto (Partai Hanura).
KPK menetapkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat lahan di Pengadilan Negeri Praya pada 12 September 2014. Kasus tersebut telah terlebih dahulu menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, Subri, sebagai tersangka.
Bambang diduga bersama-sama pengusaha bernama Lusita Ani Razak menyuap Subri untuk memenangkan perkara pemalsuan sertifikat lahan. Bambang diketahui sebagai Direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah.
Diduga, pemberian suap kepada jaksa Subri berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along tersebut. Pemberian suap diduga dilakukan melalui Lusita Anita Razak yang tertangkap tangan bersama Subri di sebuah kamar hotel di Lombok pada Minggu (15/12/2013).

*7. Kasus Dugaan Suap Terkait Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan Riau oleh Annas Maamun (Partai Golkar).
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur nonaktif Riau merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. KPK menetapkan Annas sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Penetapan Annas sebagai tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan KPK pada 25 September 2014. Selain Annas, dalam tangkap tangan tersebut KPK turut memboyong tujuh orang lainnya ke gedung KPK. KPK telah memeriksa mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Selain Annas, KPK juga menetapkan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka. Dalam kasus ini, perkara Gulat telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat dakwaan Gulat, pengusaha itu disebut memberikan uang kepada Annas terkait dengan pengurusan peralihan status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Gulat menginginkan agar kawasan HTI yang ditanami kelapa sawit tersebut dialihfungsikan menjadi area peruntukan lain (APL).

*8. Kasus Dugaan Suap Terkait Jual Beli Gas Alam di Bangkalan oleh Fuad Amin Imron (Partai Gerindra).
KPK menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Di wilayahnya, Fuad juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan. Fuad ditetapkan sebagai tersangka setelah dijaring KPK dalam operasi tangkap tangan pada 2 Desember 2014.
Dalam tangkap tangan tersebut, KPK juga menangkap ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut bernama Darmono dan langsung menetapkan mereka sebagai tersangka.
Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa. PT MKS bermitra dengan PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.
Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko diduga menyuap Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan, terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke PLTG itu. Meski demikian, PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian, Fuad menerima jatah uang terima kasih.


Wah-wah.. Memang cukup banyak ya, Pelaku Korupsi 2014. Tapi memang belum sampai disana saja, Pak Celetuk rasa memang masih banyak Pelaku Korupsi yang masih belum tertangkap ataupun terungkap. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, akan banyak Koruptor yang akan terungkap. 

Koruptor seperti rumput liar, akarnya akan menancap kuat di tanah, tetapi apabila kita mencabut secara teliti, akan tercabut hingga ke Akarnya, itulah yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Koruptor-koruptor akan di cabut hingga ke Akarnya. Kemungkinan, pada saat sudah banyak yang terungkap, akan mengungkap tokoh-tokoh penting pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi. 

Sangat memungkinkan, bahwa Pak Esbeye juga akan terungkap, bukan sebagai korban tetapi kemungkinan sebagai akar nya. Setiap petunjuk yang di dapat, banyak sekali menunjuk ke pak Esbeye, hanya tinggal menunggu waktu saja hingga terungkap. 

Pak Jokowi pasti akan mengurangi korupsi di Indonesia, dan menciptakan Indonesia menjadi lebih baik. 

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia...!!!

Beda Gaya Blusukan Jokowi dan Gus Dur

TEMPO.CO, Jakarta - Putri bungsu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan ada perbedaan saat ayahnya sebelum dan sesudah menjadi presiden. Perbedaannya, menurut Inayah, sangat mencolok.

"Sebelum jadi presiden, kami enggak tahu Gus Dur di mana dan ngapain. Mungkin istrinya juga enggak tahu," kata Inayah saat membuka haul kelima Gus Dur di Jalan Warung Silah 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Desember 2014.

Inayah mengatakan, Gus Dur jarang sekali berada di rumah lantaran kerap berpergian. Dia menyebut aksi ayahnya itu sebagai blusukan. "Mungkin kalau sekarang disebut blusukan," ujarnya. "(Blusukan) Gus Dur jarang tersentuh."

Istilah blusukan mulai naik daun ketika Joko Widodo terjun langsung ke masyarakat saat menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai Presiden RI ke-7. Jokowi kerap membuat keputusan yang didasari dari hasil blusukannya.

Namun Gus Dur menjadi presiden, Inayah mengatakan, kegiatan Gus Dur lebih terjadwal. "Mungkin ini karena bantuan pasukan pengamanan presiden," ucap Inayah yang disambut gelak tawa pengunjung.

Kendati demikian, Gus Dur tetap meluangkan waktu untuk tetap dekat dengan masyarakat. "Setiap sore saat berada di salah satu rumah di Menteng, Gus Dur buka pintu rumah untuk masyarakat," kata dia.


Pak Gusdur memang sosok yang pantas untuk di tiru. Banyak sekali kebaikan yang di cerminkan dari tindakannya.  Pak Jokowi pun mungkin banyak mempelajari dan menjadikan Alm. Pak Gusdur sebagai contoh dan panutan.

Hal yang paling menggebrak Indonesia adalah, suatu program yang di tetapkan olah Pak Gusdur, yaitu Tahun baru Tionghua, yang sebelumnya terkesan dihalang-halangi serta, harus sembunyi-sembunyi apabila merayakannya. Saat itu adalah suatu Tindakan yang sangat baik, mengingat Indonesia memang terdiri sari berbagai Ras dan Agama, dimana juga pasti akan meningkatkan ke akraban setiap individu rakyat Indonesia. Saudara di tanah yang sama, dan makan dari periuk yang sama. 

Sudah selayaknya, kita semua saling senghargai, menghormati, menyayangi setiap Suku, ras, dan agama di seluruh dunia, terutama Indonesia. 

Pak Gusdur ternyata sering melakukan Open House juga, untuk mendekatkan hati ke Rakyat, gagasan yang sangat bagus untuk Pak Jokowi juga ya, apabila hal tersebut memungkinkan. Dimana Pak Jokowi saat ini masih sangat-sangat sibuk dengan membawa banyak hal berbeda untuk Indonesia kearah yang lebih baik.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Natal Jokowi, Polisi Papua Gelar Pasukan Hari Ini 

TEMPO.CO , Jayapura - Kepolisian Daerah Papua akan melaksanakan apel gelar pasukan pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2014. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, gelar pasukan bersama aparat gabungan dilakukan untuk menyambut acara Natal Nasional 2014 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. "Dalam rangkaian itu, akan ada proses gladi kotor dan gladi bersih sekaligus," kata Yotje di kantornya.

Yotje mengatakan hingga saat ini belum ada penentuan titik rawan yang perlu diwaspadai dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Papua. Menurut Yotje, polisi mengedepankan cipta kondisi terkait dengan kedatangan Jokowi ke Papua.

Untuk itu, Yotje meminta maaf kepada masyarakat Papua jika ada tindakan pengamanan yang dirasa berlebihan saat kunjungan Jokowi. "Saya harapkan semua pihak dapat bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban dalam kunjungan Jokowi ke Papua," katanya.

Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen mengatakan selain Jokowi dan anggota kabinetnya, 400 ribu undangan akan hadir dalam perayaan Natal Nasional 2014 di Stadion Mandala Jayapura. Setelah acara Natal pada 26 Desember 2014, Jokowi akan mengunjungi tiga kota di Papua dan Papua Barat.

Pada 27 Desember 2014, Jokowi mengunjungi Jayapura dan keesokan harinya kunjungan ke Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Rencananya Jokowi akan mengakhiri kunjungan di Kota Sorong Papua Barat pada 29 Desember 2014.

Selain itu, kata Heri, Jokowi akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kampus Universitas Cenderawasih. Setelah itu, ia dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Relawan Jokowi di Gedung Olahraga Waringin Kotaraja. Di Jayapura, Jokowi akan mengunjungi proyek pembangunan Jembatan Holtekamp dan beberapa pasar tradisional.


Bagaimana FPI?? Tidak di Protes Pak Jokowi nya?? Katanya Muslim tidak boleh ikutan perayaan natal??

Pak Jokowi inilah yang memberikan contoh baik dan benar pada Rakyat Indonesia. Menerapkan Bhinekka Tunggal Ika hingga ke hati para Masyarakat nya. Saat ini kita harus melakukan banyak modernisasi untuk menerapkan persatuan bangsa, dari Suku, Ras, serta Agama. Muslim mengikuti dan mengucapkan selamat natal, Umat kristiani mengucapkan Idul fitri dan mengikuti acaranya juga sangat baik, Dan layak untuk di terapkan. Kenapa FPI malah melarang?? 

Pak Celetuk sangat setuju dengan Pak Ahok, Pembubaran FPI adalah satu-satunya jalan keluar..
Semangat Pak Jokowi dan Pak Ahok...!! Hidup Indonesia..!!

-..SELAMAT NATAL UNTUK SEMUA MASYARAKAT INDONESIA..-

Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap' 

TEMPO.CO, Sidoarjo - Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden yang akan mengatur proses pembayaran bagi korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak setelah Presiden Joko Widodo memutuskan akan memberikan dana talangan kepada anak perusahaan keluarga Aburizal Bakrie alias Ical.

"Kami belum tahu bunyi keppres itu, dana talangan itu seperti apa, proses pencairannya bagaimana dan melalui siapa belum tahu, jadi kami masih menunggu," kata Andi ketika ditemui Tempo di rumah makan di Sidoarjo, Senin malam, 22 Desember 2014.

Menurut Andi, pihaknya baru mengetahui informasi itu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu pihaknya mencoba berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait masalah teknis, karena dana yang akan dibuat untuk ganti rugi itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sehingga, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan. "Sesen pun akan dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan," kata dia.

Oleh karena itu, maka Minarak Lapindo sangat berhati-hati dalam proses pembayaran ganti rugi ini. Ia mencontohkan pembayaran ganti rugi ini tidak seperti sulap yang gampang dibolak-balik. "Tak semudah sulap yang tinggal ambil tinggal jalan saja," kata Andi.

Apapun kepres itu, kata dia, akan dipatuhinya meskipun sudah diberikan tenggat selama empat tahun. Hal ini sudah disampaikan ketika ada pertemuan dengan dewan pengarah beberapa waktu lalu.

Saat itu Minarak Lapindo Jaya didesak untuk segera melunasi ganti ruginya kepada korban lumpur Lapindo. Namun, Minarak merasa tidak mampu. "Jika diberi batas waktu seperti sekarang ini, kami bersedia. Makanya, kami dukung langkah pemerintah kali ini," kata Andi.

Namun begitu, Minarak belum mengetahui apakah sistem talangan itu ada suku bunga yang lebih murah daripada bank atau tidak. Sebab, keppres itu sampai sekarang belum dikeluarkan. "Kalau sudah keluar keppres itu kami siap mematuhinya dengan segala konsekuensinya, apa pun itu," kata Andi.

 Si "Penjahat" ini memang seseorang yang tidak tahu malu, Sudah banyak merugikan masyrakat Indonesia, tapi seolah-olah seperti "lenggang kakung" (Santai saja), Seharusnya uang yang dia hambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya kan bisa di pakai sebagai pembayaran utang-utang nya. 

Saat ini pemerintah terpakasa harus menalangi utang-utang Si Penjahat ini, demi kesejahteraan masyarakat serta, penyelesaian masalah politik yang di timbulkan oleh tidakannya. Tidak mudah memang, Tetapi Pak Jokowi memang cepat tanggap dan langsung membuat Solusi terbaik untuk segala pihak. Padahal pada pemerintahan Pak Esbeye hal tersebut seakan-akan sulit sekali serta di ulur-ulur demi "sesuatu". Dilihat sekilas pun, memang sangat terlihat kontras performa kerjanya.

Sudah jelas pihak si penjahat ini harus mengganti uang untuk menalangi utang-utangnya, dan memang harus..!! Pak Jokowi pun pasti akan bertindak tegas dalam masalah ini, meskipun Pak Jokowi pasti punya rencana cadangan tentang hilang/menguapnya uang negara yang di pinjamkan untuk menalangi utang-utang nya,"Karena Penjahat, pasti akan melakukan kejahatan".

Semoga masalah lapindo bisa cepat selesai. Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia..!!