Komnas HAM: Jokowi Dikelilingi Terduga Pelanggar HAM

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh tokoh yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Bahkan beberapa diantaranya masuk menjadi kandidat calon menteri. Salah satu yang menurut dia tak layak masuk dalam jajaran kabinet adalah Wiranto. Wiranto merupakan mantan Panglima ABRI dan menjabat sebagai Ketua Umum partai Hanura.

"Wiranto diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM tahun 1998," kata Natalius, saat dihubungi, Sabtu 25 Oktober 2014. Menurut dia, pelanggaran yang dilakukan oleh Wiranto sama dengan Prabowo Subianto. Wiranto, kata dia, sudah pernah dipanggil Komnas HAM terkait hal itu namun tak datang.
‎
Jika orang-orang tersebut masuk dalam kabinet Jokowi, maka citra masyarakat Indonesia akan tercoreng di dunia internasional. "Ini demi NKRI, jangan sampai pengambil keputusan merupakan orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM," kata dia. Apalagi, Indonesia sudah menjadi anggota dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
‎
Natalius menyayangkan tak dilibatkannya Komnas HAM dalam pembentukan kabinet Jokowi. Komisi, kata dia, sudah pernah mengirimkan surat terkait hal itu namun tak ada tanggapan. Komas HAM juga berencana untuk terus mendorong presiden agar membentuk pengadilan HAM Ad Hoc.

Wiranto dan Ryamizard Ryacudu dikabarkan menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi selama lima tahun ke depan. Wiranto digadang menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Ryamizard diduga akan menjabat Menteri Pertahanan.‎ Selain dua nama tersebut, nama mantan Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Asad Said Ali juga belakangan dikabarkan masuk dalam bursa calon menteri.

‎Mengenai dua nama calon menteri lain, yaitu Ryamizard Ryacudu dan Asad Ali, Natalius mengatakan bahwa keduanya memang taka ada catatan khusus dari Komnas HAM. Namun kedua nama tersebut juga dianggap kurang layak masuk dalam pemerintahan karena saat menjabat, ada beberapa pelanggaran HAM yang belum terselesaikan hingga kini. "Memang dugaan keterlibatan langsung belum ada, namun saat itu mereka masih menjabat sebagai penyelenggara negara, jadi tak layak."


WAduhhh....memang betul juga ya... Karena pada saat kasus pelanggaran HAM besar-besaran yang terjadi di Indonesia tahun 1998 Pak Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI Jenderal. Hal tersebut masih dalam "Zona Kelabu" Politik Indonesia.. Siapa yang bersalah.. 
Tetapi menurut desas - desus dari data yang didapat oleh Pak Celetuk, bahwa ada beberapa hal yang dilakukan Pak Prabowo hingga terjadi pelanggaran HAM (Termasuk kasus Mei '98) tanpa sepengetahuan dari Pak Wiranta.. Alias kreatifitas dari Pak Prabowo sendiri. Disinilah terjadi miskomunikasi dan terjadi kasus besar yang menjadi Blacklist dari PBB.

Apabila Pak Presiden kita memang memilih Pak Wiranto menjadi salah satu menteri, Jelas Dia sudah mempertimbangkan matang matang, apa yang akan terjadi serta latar belakang nya sudah di kupas habis.. Kemungkinan Pak Wiranto memang tidak ikut andil dalam Kasus Mei '98. 

Pak Celetuk rasa, kita harus percaya pada Pak Presiden kita dalam pemelihan menteri, karena Beliau orang yang putih, baik, teliti, bagus, sederhana, serta jujur dan adil.

Hidup Pak Presiden... Change Indonesia!!