Haii... Aku Pak.Cletuk !!

Hallo Masyarakat Indonesia.. Kita masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang hebat. Dari negeri Indonesia yang "HEBAT" buktinya.. Kita menganut dasar PANCASILA, Negara yang DEMOKRASI, Jalur Perdagangan yang sangat BERPOTENSI, serta memiliki kekayaan alam yang membuat decak kagum masyarakat dunia lain.
"Tapi" sayangnya banyak sekali yang menggunakan Hal-hal tersebut dengan salah di tangan yang salah.

Blog Celetuk Politik Indonesia, hanya ingin mendengarkan dan berbicara dari hati, kepada masyarakat lain serta pemerintah agar kami dapat dan bisa berkomunikasi dua arah dengan baik.

Minggu, 30 November 2014

 Di Balik Kehadiran Prabowo Cs di Munas Ical 



TEMPO.CO, Nusa Dua - Musyawarah Nasional Partai Golkar versi kubu Aburizal Bakrie yang dihelat di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, resmi dibuka tadi malam. Aburizal Bakrie alias Ical diperkirakan akan memenangi lagi perebutan kursi ketua umum. Ical didukung oleh mayoritas daerah.

Selain dihadiri para tokoh Golkar, perhelatan ini diramaikan pemimpin partai koalisi pendukung Prabowo Subianto, antara lain Ketua Umum Gerindra Prabowo, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Matta, Ketua Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, sesepuh PAN Amien Rais, dan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan.

Menurut pengamat politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana, kehadiran tokoh-tokoh itu menggambarkan bahwa koalisi Prabowo sangat membutuhkan dukungan partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itulah mereka datang untuk mendukung Munas Golkar di Bali. "Koalisi Prabowo butuh Golkar untuk tetap solid di parlemen," katanya saat dihubungi Tempo, 30 November 2014.

Ari mengatakan Fraksi Golkar memiliki kursi dalam jumlah banyak di parlemen. "Kursi Golkar besar jumlahnya. Partai ini merupakan pondasi Koalisi Prabowo," katanya.

Menurut dia, Ical adalah tokoh yang dianggap bisa mengarahkan Golkar untuk tetap mendukung koalisi ini. Ari mengatakan kedatangan para petinggi koalisi Prabowo ke Munas Golkar adalah bentuk intervensi agar posisi ketua umum Golkar dapat kembali diraih oleh Ical. Sehingga Ical bisa terus mengarahkan partai itu untuk mendukung koalisi Prabowo .

"Koalisi Prabowo berkepentingan untuk dukung Ical . Ical juga butuh dukungan Koalisi Prabowo melawan kubu Agung Laksono," kata Ari, yang menyebut hubungan itu dengan simbiosis mutualisme.


Bagaimana nasib Golkar?? Pak Bakrie kemungkinan besar akan berhasil menduduki Posisi ketua umum lagi, dengan berbagai macam cara yang tidak terpuji. Hingga melaksanakan Munas oleh kubu-kubu yang memang berada di pihak Pak Bakrie di Bali. 

Semua yang di lakukan Pak Bakrie dengan menggunakan partai Golkar, semata mata hanya digunakan untuk Kepentingan Golongan dan Pribadi Pak Bakrie sendiri. Partai di tujukan juga untuk mengayomi masyarakat, bukan di buat berbisnis begini kan??

Kondisi ini juga tetap berhubungan erat oleh Kubu Pak Prabowo, yang mungkin memang mengajukan penawaran pada Pak Bakrie untuk mencapai suatu posisi / target tertentu. Apabila mereka ini tidak "Buta" oleh Posisi, Harta, dan Kekuasaan, mungkin bisa menjadi kinerja yang baik untuk Indonesia. Sayangnya tidak..!! 

Semoga Pak Jokowi bisa menumpas Ketidakadilan, dan ketidakbenaran.. Hidup Indonesia..!!

Sabtu, 29 November 2014

Tw*eter "Saling Sindir Jokowi-SBY"

 TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul menengarai status seolah saling sindir di jejaring sosial antara Presiden Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ditulis langsung oleh keduanya. "Karena akun resmi di jejaring sosial itu biasanya diurus oleh tim. Jadi, bisa saja ditulis oleh tim, bukan oleh Pak SBY dan Jokowi langsung," ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 29 November 2014.

Jumat siang, SBY melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, menulis cuitan yang mengatakan,"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*."

Setelahnya, SBY melanjutkan cuitannya dengan menulis "Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yg terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran & kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi. *SBY*."
Di malam harinya, Jokowi dengan akun resminya menulis status yang seolah membalas cuitan SBY. Ia menulis, "Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja."

Jokowi tak hanya menulis satu, tapi dua status. Status keduanya menyebutkan, "Dan dalam kepemimpinan saya hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya."

Karena belum tentu ditulis langsung oleh Jokowi maupun SBY, Ruhut meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh. Dan, kalaupun ditulis oleh SBY dan Jokowi langsung, Ruhut merasa hubungan keduanya akan tetap baik-baik saja. "Sejauh ini komunikasi di antara keduanya bagus kok," ujarnya.

 

Menurut Pak Celetuk, memang Tweet Pak Jokowi sangat benar. Sangat tepat dan mengena dari Sindiran pak SBY. Malahan tentang : "Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran." . Rakyat Indonesia saat ini sudah lebih berpendidikan dan pintar, mereka bisa membandingkan benar dan salahnya suatu keputusan. Di sinilah terjadi "Pembenaran dari Keputusan Pak Jokowi". Dengan mencabut Subsidi BBm serta mengalirkan Susidi ke sektor lain dengan lebih tepat, dan juga dapat menelusuri dan menindak Mafia Migas secara tepat. 

Sekarang kita dapat membandingkan kinerja keduabelah pihak, Antara Pak SBY dan Pak Jokowi, terlihat seperti timbangan yang berat sebelah. Terlalu timpang..!! Dimana kinerja Pak Jokowi langsung Josss.... meskipun banyak di jegal Oleh Kubu Prabowo, di pusingkan dengan Pencitraan Patai Pak SBY (Demokrat), dll. Tetap terlihat sangat baik kinerjanya, bayangkan apabila tidak ada Ganguan-gangguan dari Tikus-tikus itu. WOWWW... Pasti Mak nyuss yaa.. 

Dibandingkan dengan Kinerja pemerintahan Pak SBY, yaa.. sangat berbeda. yang kesulitan diatasi oleh Pak SBY, oleh Pak Jokowi terlihat mudah, Bahkan Pemerintahan Pak Jokowi terlihat bingung dengan kinerja Pemerintahan kemarin, karena aslinya bisa dengan mudah di kerjakan.. Kenapa hal itu terjadi?? 1.Pencitraan, 2. Kepentingan Golongan, 3. Kepentingan Pribadi. Apabila membuang itu semua, kinerjanya tak akan berbeda dari Pak Jokowi pastinya.

 Keputusan yang di ambil Pak Jokowi, Pak Ahok, Bu Suzi, adalah keputusan dengan tujuan kesejahteraan Rakyat Indonesia, Dan membangun Indonesia menjadi lebih baik. Itu sudah SOLID dan tak bisa di tawar. Adapun alasan nya, kita harus pahami juga, supaya dapat menerima, dan mensupport. 

 Selama ini, Pak Celetuk dan pengamat Politik lain memantau bahwa penolakan dari kubu-kubu lain, semata-mata memang hanya untuk Pencitraan, usaha Kudeta, kepentingan Golongan, dan Kepentingan Pribadi. 

 Ayo...kerja sama untuk Membangun Indonesia Suksess..!! Semangat Pak Jokowi !!

Kamis, 27 November 2014

Ahok Tolak Boy Sadikin, PDIP: Kuncinya di Presiden





TEMPO.CO , Jakarta:Wakil Sekretaris Internal Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta Denny Iskandar mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memilih calon Wakil Gubernur DKI. “Kita lihat saja nanti, kan, kuncinya di Presiden,” kata Denny saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 November 2014.

Menurut Denny, PDIP memiliki mekanisme sendiri dan memilih Boy Sadikin, untuk menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Ahok. “Biar nanti Presiden dan Mendagri yang menentukan, apakah Mendagri menyampaikan surat dari Ahok ke Presiden atau tidak,” ujarnya.

Namun, jika nantinya Wakil Gubernur DKI yang terpilih sesuai pilihan Ahok, Denny menyatakan tidak menyalahkan Ahok.

“Ya berarti PDIP kehilangan Kepala Daerah. Kami tidak menyalahkan Ahok, tapi kalau itu terjadi, keterlaluan, karena Mendagri dan Presiden kan masih bagian dari PDIP,” kata dia.

Denny mengingatkan kepada Ahok, dahulu saat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, pasangan Jokowi-Ahok, berangkat dari rumah Ali Sadikin, ayah dari Boy Sadikin. “Saya hanya mengingatkan Ahok saja. Yang jelas, banteng kalau sudah ngamuk akan keluar kandang dan menyeruduk,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan wakil pendamping Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah Boy Sadikin. Kepastian itu disampaikan Tjahjo mengutip ucapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mereka bertemu. Menanggapi usulan tersebut, Ahok mengatakan partai boleh saja mengusulkan siapa yang layak menjadi Wakil Gubernur DKI. "Tapi tetap saya yang menentukan wakil," ujar Ahok.


Pak Celetuk setuju dengan Pak Basuki, kinerja bukan di tentukan oleh "Balas Budi". Memang apa bila dilihat dari sisi Moril, memang ada baiknya Pak Basuki membalas jasa pada keluarga Pak Sadikin. Tetapi dalam pekerjaan (terutama Pemerintahan), tidak bisa sembarangan melakakukan pemilihan wakil Gubernur hanya berdasarkan "Balas Budi". 

Kinerja sangat dibutuhkan disini, apalagi Pak Basuki ini memang suka dengan "Top Speed & Manuver tajam" yang memang sesuai untuk Indonesia saat ini. Indonesia ingin mengalami Perubahan yang baik, Dengan melakukan saran yang di ajukan Bu Megawati seperti mengembalikan ke Pemerintahan sebelum-sebelumnya. Gagasan Bu Mega sama sekali tidak salah, hanya saja kurang tepat kalau untuk di Aplikasikan ke Pemerintahan sekarang. Mungkin Bu Mega bisa paham dan lebih mendukung lagi.

Kinerja, Profesional, Tegas, dan  disiplin. Itu kunci untuk Indonesia maju. Saat ini yang terlihat sesuai dengan kriteria tersebut, Pak Jokowi, Pak Basuki, Bu Suzi. Terobosan baru untuk Indonesia yang akan membawa indonesia jadi lebih baik.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!


Rabu, 26 November 2014

Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau



TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat, Khitabul Umam Wiranu, mengatakan fraksinya mendukung usulan interpelasi Koalisi Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

Namun hingga kini, menurut Khatibul, belum ada anggota Demokrat yang ikut menandatangani pengusulan interpelasi tersebut. "Sejauh ini belum ada anggota yang ikut tanda tangan, tapi pada prinsipnya setuju interpelasi," kata Khatibul melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014.

Khitabul menyatakan Partai Demokrat masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi. "Kami akan menggunakan hak-hak DPR semaksimal mungkin," ujar Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang antusias mengusulkan interpelasi. Saat ditanya apakah ada lobi politik dengan Koalisi Jokowi atau Jusuf Kalla, Khitabul menepisnya. "Ada salah paham di sini, kami pasti melakukan interpelasi yang diawali dengan hak individual anggota DPR bertanya kepada Presiden," ujarnya.

Menurut Khatibul, Fraksi Demokrat telah berkoordinasi dengan Koalisi Prabowo soal interpelasi. Namun, Khitabul enggan menjelaskan isi pembahasan tersebut.


Sejak Pemerintahan Pak Susilo, Partai Demokrat kan memang jago sekali dengan Pencitraan. Seharusnya bertindak secara Transparan saja, mengikuti hak Interpelasi atau menolak. Kalu ikut silahkan tanda tangan, kalau menolak ya tidak usah. Sesuai pernyataan pak Khitabul bahwa partai Demokrat setuju dengan Interpelasi, tetapi tidak tanda tangan. Membingungkan?? Yaa.. memang khas Partai Demokrat.

Pak Celetuk rasa, ini kembali lagi dengan adanya kepentingan Golongan. Dimana Partai Demokrat terlihat setuju di kubu Pecinta Kuda, tetapi masih belum berani menentang Program Pemerintah dengan tujuan Pencitraan ala Pak Esbeye. 

Transparan saja lah, budayakan jujur dan terbuka. Partai itu kan tujuannya juga mengayomi masyarakat, dengan ada nya tindakan seperti ini, misi tersebut pun aka sirna. Kembali ke keputusan Pak Jokowi tentang kenaikan harga BBM, tujuannya memang baik dan benar. Tetapi oleh pihak-pihak Abu-abu di putarbalikan dan mempengaruhi DPR untuk Interpelasi.

Memang "Sulit" menjadi Presiden yang baik dan benar.. Semangat pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Selasa, 25 November 2014


'Jangan Gara-gara Ical, Ada Golkar Perjuangan'




TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Centre for Strategic of International Studies, J.Kristiadi, mengatakan dalam rapat pleno semalam, kubu Agung Laksono ingin menyelamatkan partai Golkar. Sebelumnya, pleno partai yang dipimpin Agung memutuskan memecat Ketua Umum Aburizal Bakri atau Ical.

“Itu itikad baik. Mereka ingin mengkudeta Ical dengan cara politik demokratis,” kata dia saat dihubungi, Rabu, 26 November 2014.

Menurutnya, kubu Agung berusaha menyelamatkan partai itu agar tidak didominasi oleh elite partai. Sehingga kudeta ini akan berakhir baik terhadap kondisi kepengurusan Golkar bila diterima pihak Ical. “Selama ini sudah terlihat bagaimana Ical memanfaatkan Golkar untuk kepentingan pribadinya. Sudah saatnya partai itu pecah sementara demi pembaruan,” kata dia menjelaskan.

Ia berharap Ical mengambil sikap ksatria atas kudeta ini. “Dia harus mau turun dengan bermartabat. Jangan sampai gara-gara Ical, muncul Golkar Perjuangan,” kata Kristiadi.

Musyawarah Nasional untuk memilih ketua umum baru, kata dia, lebih baik bila dilaksanakan Januari nanti. “Mabes Polri melarang Munas 30 November itu tepat. Jangan buru-buru melaksanakan Munas dengan kondisi partai berantakan seperti ini,” kata dia.

Dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tadi malam, memutuskan membekukan kepengurusan di bawah pimpinan Aburizal Bakrie. Menurut Muladi, Ketua Mahkamah Partai, kepengurusan Aburizal diambil alih oleh Presidium Penyelamatan Partai. Presidium diketuai oleh Wakil Ketua Umum Agung Laksono.


DPR Terpecah... Golkar ikutan "Retak".. Wahh... Tambah sulit ya.. Posisi Ical ingin menguasai Golkar lagi sebagai Ketua, harus kandas. Karena keiinginannya Ical jadi di pecat oleh Golkar. 

Keinginan Ical mungkin juga di dasari oleh rencana-rencana yang yang telah di susun oleh Kubu Pecinta Kuda, karena setelah terjadi problem di kubu Golkar, Ical pun bertemu dengan Pak Prabowo untuk berdiskusi. Apakah rencana yang sudah di susun oleh mereka. Coba kita ikuti dulu ya..

Ical sering sekali memanfaatkan partai Golkar untuk kepentingan Pribadi dan Golongan saja, tanpa memperhatikan Apakah hal tersebut baik untuk Indonesia atau pun untuk kemajuan Partai. Sudah saatnya Golkar mengambil tindakan tegas atas perilaku tersebut. Tindakan pak Agung memang lebih baik, karena apabila di teruskan seperti itu, jelas Golkar akan hancur dan terpecah belah. 

Semoga hal tersebut dapat memberikan Visi yang baik untuk DPR kita. Hidup Indonesia..!!!

Senin, 24 November 2014


Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR



TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo melarang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengar pendapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri.

"Nanti, kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014.

Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. "Biar di sana rampung, baru silakan rapat bersama," ujar Jokowi. "Kan, menteri juga baru sebulan kerja, dipanggil-panggil apanya?"

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno sempat meminta Dewan menunda rapat dengan jajaran pejabat di kementeriannya. Rini menjelaskan bahwa permintaan penundaan rapat itu karena pihaknya menunggu islah di DPR selesai.

"Pada dasarnya begini, ada dua kubu DPR. Kami berharap bisa bersatu jadi dapat berkomunikasi dengan baik," kata Rini di Kementerian BUMN, Senin, 24 November 2014


Bagaimana ini?? DPR masih belum bersatu.... Bagaimana dengan masa depan Indonesia?? Kesulitan ini mulai bermula sejak Pak Jokowi terpilih menjadi Presiden Indonesia. Kubu Pecinta kuda terus saja berusaha untuk menjegal Pak Jokowi. Saat ini DPR tidak 1 suara dan meneruskan Usaha-usaha terselebung mereka. Untuk apa??

Yaa. Memang ada kemungkinan untuk menggulingkan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah memikirkan berbagai macam hal untuk berbagai Program yang akan dan yang sudah di tetapkan di Indonesia ini.Tetapi Kubu Pecinta Kuda selalu menolak dan menganggap bahwa Program Pak Jokowi selalu tidak benar. 

Padahal, setelah menempati posisi di DPR, dan DPRD, seharusnya mereka bekerja secara profesional dan bersiap melaksanakan tugas nya serta selalu mendukung Pemerintahan Indonesia. Saat ini kesannya selalu mencari celah untuk Menggulingkan Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi melakukan ini untuk membuat Indonesia MAJU..

Memang Sulit jadi Presiden yang Baik dan Benar... Menuai banyak musuh... Kelihatannya Pak Jokowi perlu belajar menjinakkan Kuda, biar bisa sukses dan tidak bisa di Jegal.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Minggu, 23 November 2014

Daftar Gebrakan Susi Sebulan Jadi Menteri 



TEMPO.CO, Jakarta - Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 27 Oktober lalu, Susi Pudjiastuti sudah mencuri perhatian masyarakat. Kepada Tempo, Susi mengaku Presiden Jokowi sempat melontarkan maksud penunjukannya.

Susi menceritakan, saat itu Jokowi mengatakan, "Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila." Mendengar itu, Susi menjawab, "ya, Bapak mendapat orang gila.” Hasilnya belum sampai sebulan Susi sudah langsung tancap gas. Berikut daftar gebrakan Menteri Susi:

Moratorium Izin Kapal
Susi mengeluarkan moratorium izin kapal berukuran 30 gross ton (GT) atau lebih untuk membantu nelayan dan menjaga pencurian ikan dari kapal asing. Tidak lama, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sudah menandatangani peraturan yang dibuat Menteri Susi tentang moratorium izin kapal 30 gross ton (GT). "Ini kabar bagus. Akhirnya tak perlu tunggu dua tahun!" kata Susi kepada Tempo Kamis, 6 November 2014.

Menghapus Pungutan Kapal Nelayan
Menteri Susi mencoba membebaskan nelayan dari berbagai pungutan, mulai izin prinsip, pajak pertambahan nilai, pajak impor mesin, hingga pungutan masuk pasar. "Ikan masih di pelelangan saja, nelayan sudah kena pungutan 40 persen. Mana bunga kreditnya (bank) tinggi sampai 12 persen," kata Susi. Dia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota membebaskan berbagai pungutan kepada nelayan dengan kapal di bawah 10 gross ton.

Membuka Data Kapal Ikan
Melalui situs Kementerian, Menteri Susi membuka akses masyarakat mengetahui data kapal ikan yang mendapatkan izin di Indonesia. Tindakan ini supaya masyarakat mengetahui bila terjadi pencurian ikan atau ada kapal yang menyalahi aturan.

Tidak tanggung-tanggung Menteri Susi memberikan hak akses user: kkpindonesia dan password: goodgovernance di situs www.integrasi.djpt.kkp.go.id/webperizinan/. Di situs itu terdapat 4.964 kapal ikan yang sudah mendapat izin dari KKP. Juga tercantum nama perusahaan pemilik kapal tersebut.

Memimpin Penangkapan Kapal Pencuri Ikan
Ketika melakukan kunjungan kerja di pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur, Susi mendapati laporan seringnya kapal asing melakukan pencurian. Susi langsung menggelar rapat bersama TNI Angkatan Laut, Kepolisian, dan Bupati Berau untuk menangkap kapal asing tersebut.

Operasi yang dirancang dini hari itu hanya berhasil menangkap empat kapal saja. Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Susi menjelaskan penyebab hanya sedikit yang ditangkap. "Bensinnya habis, Pak."

Lima hari kemudian, anak buah menteri Susi berhasil menangkap lebih banyak kapal pencuri ikan. Kali ini di laut Natuna, Kepulauan Riau berhasil ditangkap lebih dari lima kapal berisi 61 anak buah kapal berkewarganegaraan asing.

Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan
Menteri Susi lagi-lagi melontarkan ide gilanya. Susi mengaku siap menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menteri Susi mengaku geram dengan aktivitas pencurian ikan. Susi siap mengerahkan pesawat Susi Air miliknya untuk mengebom kapal asing itu satu per satu. "Asalkan Presiden kasih perintah, saya lakukan dengan senang hati," ujar Susi kepada Tempo.

Esoknya ketika bertemu Presiden Joko Widodo, idenya justru didukung. "Sudahlah nggak usah tangkap-tangkap, langsung tenggelamkan. Tenggelamkan 100 kapal biar nanti yang lain mikir," kata Jokowi.

Meskipun ditentang Menkopulhukan, ide Susi justru dibenarkan Undang-undang. "Berdasarkan Pasal 69 UU Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, dalam kondisi tertentu diperbolehkan memusnahkan kapal asing ilegal apabila ditemukan bukti awal yang kuat," kata Mantan Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Adji Sularso.


Pak Celetuk sangat senang melihat Performa Bu Susi sebagai Menteri Kelautan. Pak Jokowi memilih Bu Susi memang tepat dan profesional di bidang nya, serta berpengalaman sebagai Pengusaha. Cara berpikir dan bertindaknya memang berbeda di banding Menteri biasa.

Sepak Terjang Bu Susi ini termasuk Radikal dan membuat banyak Persepsi, tapi inilah tindakan Berani yang dibutuhkan Pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk MAJU.. Pak Jokowi dan Pak Ahok pastinya juga termasuk.

Pada Pemerintahan terdahulu, sulit sekali dan hanya sedikit yang berdedikasi dan Profesional dalam bekerja sebagai pemimpin-pemimpin, menteri, DPR, dan DPRD. Mereka seperti di kekang oleh Partai, golongan, dll. Padahal Di Indonesia ini perlu adanya Perubahan yang pasti, dan bukan di kembalikan ke gaya pemerintahan seperti ORDE LAMA.

Yaa.. Seharus nya Menteri Susi bisa di jadikan contoh yang baik, dan membangun untuk kualitas Menteri-menteri di Indonesia, termasuk DPR dan DPRD.

Hidup Indonesia...!!!

Sabtu, 22 November 2014

Ahok Rela Setiap Hari Tambah 1.000 Musuh, Asal ... 





TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merotasi 2.000 orang pegawainya pada Desember nanti. Menurut dia, kebijakan yang telah ia rencanakan sejak lama itu baru bisa diwujudkan setelah dirinya dilantik menjadi gubernur.

"Dulu bingung karena kalau dicopot harus dipikirin mau dipasang di mana. Tapi kalau sekarang tinggal dicabut saja, 10 ribu juga gampang kok. Cuma buang-buangin orang terus pasang yang baru," katanya di Jakarta, Jumat, 21 November 2014.

Ahok menyatakan, ia menyadari kebijakan tersebut akan membuat sebagian pihak tidak menyukainya dan akan menganggapnya sebagai musuh. "Saya rela tiap hari tambah 1.000 musuh asalkan Jakarta baru bisa terwujud," ujarnya.

Sebelumnya, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan Basuki Tjahaja Purnama punya tiga pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan setelah dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Tiga pekerjaan rumah itu adalah menyelesaikan masalah banjir, layanan transportasi publik, dan reformasi birokrasi," ketika dihubungi Tempo, 19 November 2014.

Menurut Ahok, dia siap menanggung risiko tidak terpilih lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan mendatang. Indonesia secara umum dan Jakarta khususnya, kata Ahok, sebentar lagi akan menghadapi bonus demografi dan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015.

Ahok berharap dapat memanfaatkan momentum situasi tersebut dan dengan dukungan sumber daya manusia yang mampu membantunya. "Yang paling siap menghadapi itu mau tak mau adalah Jakarta, karena semua infrastruktur sudah siap. Orangnya juga cukup pintar semua. Tinggal kita berani saja," ujarnya.


Pak Basuki dan Pak Jokowi  merupakan ciri-ciri pemimpin yang benar dan sesungguhnya. Mereka tidak memikirkan Pencitraan yang kesannya memberikan nama baik saja. Tetapi mereka Fokus bekerja dan mempunyai tujuan Membangun Indonesia menjadi lebih baik. Hal tersebut baru saja muncul dan eksis di Pemerintahan Era Pak Jokowi, tidak seperti pemerintahan sebelumnya. 

Pak Basuki juga ingin mengganti / merotasi anggota Pemerintah Provinsi  untuk membangun kualitas kerja yang lebih baik pastinya. Pekerjaan Rumah Pak Basuki juga cukup berat, selama ini Pak Celetuk lihat dari Pemerintah sebelumnya, masih belum bisa mengatur dan menanggulangi PR tersebut. Tetapi kemungkinan di tangan Pak Jokowi dan Pak Basuki yang Tegas dan berani serta berdedikasi, Pak Celetuk rasa memang bisa diperbaiki, meskipun akan memakan waktu.

Semoga Indonesia menjadi lebih baik...!! Semangat Pak Jokowi dan Pak Basuki...!!!

Kamis, 20 November 2014


Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo




TEMPO.CO, Yogyakarta - Deklarasi struktur permanen Koalisi Merah Putih (KMP) Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai kecaman terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Turunkan Jokowi," teriak massa KMP dalam deklarasi yang berlangsung di Taman Hiburan Rakyat Purowisata, Yogyakarta, Kamis sore, 20 November 2014. Teriakan itu terdengar berkali-kali dari kerumunan massa. "Ganti Prabowo," teriak para peserta deklarasi sesaat kemudian.

Deklarasi KMP di tingkat Yogyakarta ini dihadiri petinggi koalisi di tingkat pusat. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais datang bersamaan di lokasi deklarasi. Mereka disusul Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang hadir bersama rombongan petinggi partai beringin, di antaranya Akbar Tandjung. Selain mereka, ada juga Presiden PKS Anis Matta serta bekas Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, dan penggantinya menurut muktamar di Jakarta, Djan Faridz.

Adapun PBB diwakili oleh Sukmo Harsono. Dalam sambutan, ketua tim pemenangan pemilu PBB itu mengatakan prihatin atas kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Dia bertanya apakah keputusan pemerintah itu menjadi pertanda akan adanya peristiwa yang terjadi dalam dua bulan atau dua tahun mendatang. "Wallahu alam bishawab," katanya tanpa menjelaskan peristiwa yang dimaksud. Ia melanjutkan pidatonya dengan meminta bantuan dari KMP agar PBB bisa kembali meraih kursi di DPR.

Di depan para petinggi KMP itu, enam pimpinan partai tingkat DIY menandatangani kesepakatan koalisi permanen. Mereka adalah Ketua Golkar Gandung Pardiman, Ketua PAN Immawan Wahyudi, Ketua PBB Yunohedi, Ketua PPP Syukri Fadholi, Ketua Gerindra Nuryanto, dan Ketua Demokrat Sukedi.

Koalisi ini bekerja sama secara tetap dalam beberapa hal. Di antaranya dalam menggalang kekuatan di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten serta mendukung calon kepala daerah bersama-sama. "Sejak lama kami memimpikan deklarasi ini," kata Gandung Pardiman.


Pencitraan Dari Kubu Prabowo terus menerus dilancarkan demi menguasai Pemerintahan Indonesia. Untuk apa?? Hanya demi Keuntungan Pribadi dan Golongan saja?? Padahal Pak Jokowi melakukan kebijakan BBM Naik bukan demi keuntungan Pribadi ataupun Golongan, dan sudah jelas bukan Pencitraan.

Pak Jokowi tidak suka Pencitraan, tapi yang penting adalah Kinerjanya. Berat sekali rasanya baru menjabat jadi Presiden tapi sudah memberikan kenaikan BBM pada Rakyatnya. Tapi kembali lagi, Keputusan yang dibuat Pak Jokowi adalah untuk kebaikan Negara Indonesia, dan kebahagiaan Rakyatnya. Banyak yang menentang kenaikan BBM, terutama dari Kubu Prabowo yang menggunakan Pencitraan saja. Dihadapan Rakyat terlihat baik dan lugu, di balik itu kemungkinan akan bertindak KOTOR dan mengutamakan kepentingan golongan.

Masyarakat yang berdemo pun kemungkinan di otaki oleh Kubu Prabowo lagi, demi meraih keuntungan dari Proses Pak Jokowi untuk membangun bangsa Indonesia. Memang Sulit untuk memberantas Kubu tersebut, tapi kami yakin, Pak Jokowi pasti bisa. Yang penting Tegas, Barani, dan Bertanggung jawab.

Semangat Pak Jokowi...!! Sukses Indonesia... !!!

Rabu, 19 November 2014

Bentrok TNI Vs Polri di Batam, Warga Jadi Tameng 





TEMPO.CO, Jakarta - Peristiwa bentrokan dan saling tembak antara anggota TNI dan polisi di Batam, Rabu malam, 19 November 2014, berhenti setelah polisi melibatkan warga. Kala itu, Markas Brigade Mobil di Tembesi yang selama ini tertutup untuk umum dibuka sekitar pukul 22.00 WIB. Warga diperbolehkan masuk dan memenuhi halaman Markas untuk meredam tembakan.

Warga bersemangat menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil mengibarkan bendera Merah Putih. TNI pun akhirnya menghentikan tembakan. Sebelumnya, warga perumahan sekitar Markas sempat kucar-kacir mendengar suara tembakan yang sporadis itu.

Dalam peristiwa itu, seorang anggota TNI dari Kesatuan 134 Tuah Sakti dalam keadaan kritis terkena tembakan. Dan informasi terakhir, korban bernama Praka J.K. Simanjuntak.

Sayangnya, Tempo tak bisa melihat korban. Pintu masuk Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Embung Fatimah, Batu Aji, dijaga ketat oleh tentara bersenjata laras panjang. "Tidak boleh dekat-dekat," ujar seorang prajurit.

Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo sempat mendatangi Markas Brimob. "Saya dihubungi Bapak Presiden Joko Widodo. Dia minta laporan soal peristiwa bentrok TNI vs polisi ini," tutur Soerya Respationo kepada warga yang ada di tempat itu.

Peristiwa ini diawali dari saling melotot antara dua anggota TNI dan dua anggota Brimob di sebuah tempat penjualan bensin eceran. Perkelahian pun tak terhindarkan.

Perkelahian itu berbuntut panjang. Beberapa saat kemudian, prajurit TNI yang terlibat datang membawa rekan-rekannya berjumlah 30-an orang lalu menyerbu Mako Brimob dan memecahkan kaca ruang Barak Teratai.

Anngota TNI juga sempat melancarkan serangan dengan tembakan dari atas bukit mengarah ke Mako Brimob. Tembakan sporadis yang terjadi sejak pukul 20.00 WIB itu behenti setengah jam kemudian.


Wah-wah..!! Pak Celetuk ingat kata-kata :"Mengayomi Masyarakat". Mananya yang mengayomi masyarakat?? malahan berbuat Anarkis, tidak bermoral dan akhirnya jatuh korban dari masyarakat yang tidak salah sama sekali.

Bukankah seharusnya sama Pihak yang berwajib (Polisi, TNI, BRIMOB, SATGAS, PM, POL PP, dll) pada saat bertemu seharusnya menyapa dan merasa bersaudara karena Tugas mereka sama. Di Batam ini malahan seperti musuh Anjing VS Kucing. Hanya karena masalah sepele terjadi pertengkaran, sehingga terlibat baku tembak. Di dekat lingkungan masyarakat lagi. 

Wahh.. Betapa keterlaluannya 2 pihak yang berseteru ini?? Mereka benar-benar harus dihukum yang sangat berat untuk menjadi contoh yang lain sehingga tidak pernah terjadi ke-2 kalinya. Ayo komandannya harus Tegas..!!  Indonesia harus bersatu, Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

Hidup Indonesia...!! Ayo Indonesia SATU.. !!


Selasa, 18 November 2014


Subsidi BBM Dihemat. Dananya Mengalir ke Sini




TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan mengklaim bisa mendapatkan penghematan sebesar Rp 110-140 triliun pada 2015. Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, dana hasil penghematan akan digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin melalui bantuan langsung untuk 15,5 juta keluarga.

Nantinya, setiap keluarga miskin akan mendapatkan bantuan Rp 200 ribu per bulan. Pencairan bantuan tersebut, kata Bambang, dapat dilakukan mulai saat ini sampai 2 Desember 2014. "Sekaligus untuk dua bulan," kata dia. Warga miskin dan hampir miskin, kata Bambang, harus mendapatkan bantuan untuk memperbaiki daya beli.

Selain bantuan warga miskin, pemerintah akan menggunakan dana hasil penghematan untuk membangun irigasi sebesar Rp 16 triliun. Saat ini, kata Bambang, ada 40 persen irigasi yang rusak. Bantuan pupuk, benih, bantuan kapal dan pendingin untuk nelayan juga akan menjadi perhatian. " Salah satu fokus presiden adalah swasembada pangan," ujarnya.

Di sektor energi, kata Bambang, pemerintah akan menerapkan kebijakan ekstensifikasi jaringan gas. Pemerintah akan memperbaiki transportasi umum, memperluas jaringan internet, dan memperbaiki fasilitas kesehatan. "Saat ini ada 86 juta penerima bantuan iuran, bisa saja ditambah tahun depan," kata dia.


Subsidi BBM yang telah berlaku di Indonesia, semakin lama, semakin tidak tepat sasaran nya. Paling banyak penikmat keuntungan Subsidi??? Yaa... Mafia Migas.. Banyak sekali pihak yang berhubungan dengan Mafia di Pemerintahan terakhir sebelum Pak Jokowi. Yang kedua penikmat Subsidi adalah Rakyat-rakyat yang mampu. Disinilah Program Pak Jokowi dilakukan, karena jelas sekali, Subsidi ini tidak sesuai dengan sasaran yang di tentukan. 

Pak Jokowi memulai dan menjalankan Program Bantuan langsung pada keluarga miskin, untuk menekan Koruspi, dan langsung pada masyarakat yang membutuhkan, dengan begitu tidak ada kesempatan untuk korupsi, serta Bantuan trsebut langsung tepat sasaran tanpa bantuan dari pihak-pihak lain.

Target untuk Indonesia adalah Infrastruktur. Penyebaran Infrastrukstur masih banyak Fokus pada kota-kota besar. Saat ini, akan mulai di fokuskan pada bagian ujung kepulauan Indonesia, agak lebih merata. Dengan adanya rencana tersebut, kemungkinan besar dalam 5 tahun kedepan Indonesia akan maju menjadi lebih baik. Hanya saja 1 pesan dari Pak Celetuk:" Moral Indonesia juga perlu Di Gembleng juga".

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Senin, 17 November 2014

BBM Naik Rp 2.000, Tarif Angkutan Naik Pekan Ini




TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menaikkan tarif angkutan umum kendaraan bermotor. Kenaikan ini merupakan dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi yang diberlakukan per hari ini.

"Kami usahakan dalam minggu ini (kenaikannya)," kata Kepala Bidang Angkutan Darat Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel K. melalui pesan pendek, Selasa, 18 November 2014.

Menurut Emanuel, saat ini lembaganya sedang menunggu surat permohonan kenaikan tarif dari Organisasi Angkutan Darat DKI. Setelah masuk, permohonan itu akan dibahas pihaknya. Tarif angkutan umum akan dinaikkan berdasarkan hasil perhitungan Dinas Perhubungan. "Tak ada ketentuan maksimal naik berapa persen," katanya.

Saat ini, kata dia, Dinas Perhubungan dan Dewan Transportasi Kota Jakarta sedang mensurvei dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap industri kendaraan, misalnya harga suku cadang dan kendaraan itu sendiri. Hasil survei ini akan menjadi salah satu bahan bagi pemerintah untuk mengkaji jumlah kenaikan tarif nanti.

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter untuk jenis Premium dan solar semalam. Harga Premium yang semula Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500. Sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.


BBM Naik lagi...!! itu keluhan Masyarakat Indonesia kemarin malam. Antrian SPBU untuk mengisi BBM sampai panjang sekali dan buat macet.

Tetapi Planning ini telah diputuskan Pak Jokowi karena banyak sekali pertimbangan. Yang pasti tujuan utamanya untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia. Kalau di tilik dari sudut pandang kecil, ya memang kelihatan malah menyengsarakan Rakyat Indonesia. Tetapi apabila kita menilik dan meninjau dari sudut pandang lebar, akan banyak sekali manfaatnya. Pembasmian Mafia Migas lebih mudah, Transparansi Proses Export / Import BBM,dan Pengalihan Subsidi ke bagian-bagian lain (Karena Subsidi BBM tidak sesuai dengan target nya). 

Pak Celetuk rasa memang kenaikan BBM perlu dilakukan, untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik kedepannya, dan masyarakat yang kurang mampu akan menerima bantuan lain nya.




Demo Mahasiswa tentang BBM mulai beraksi lagi di sejumlah tempat di Indonesia, ada yang Anarkis, juga ada yang berbuat kericuhan seperti Di Makasar dengan merampas Nozel SPBU dan ngisi Gratis ("Ngisi BBM Gratis di SPBU ini" ucap pelopor demo.). 

Padahal Mahasiswa melalui sekolah Tinggi dengan pendidikan yang cukup, seharusnya mereka malah membantu jalannya pemerintahan agar menjadi lebih baik, bukan Malah berbuat Rusuh dan merampok SPBU. Tindakan seperti itu tidak terlihat seperti Mahasiswa, tetapi seperti Manusia yang tidak berpendidikan.

Semoga ke depannya Indonesia lebih maju, dan bibit muda nya bisa lebih Bermoral lagi. Hidup Indonesia!! Sukses Pak Jokowi !!

Minggu, 16 November 2014



Basmi Mafia Migas, Ini Masukan untuk Faisal Basri





TEMPO.CO , Jakarta - Pengamat energi Mamit Setiawan meminta Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi yang dipimpin Faisal Basri untuk terjun ke lapangan, agar mengetahui pengelolaan sektor Migas dari hulu ke hilir.

Menurut Mamit, hal pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi masalah dan hal-hal yang menyuburkan praktek mafia dalam sektor Migas. Kemudian, kata dia, Faisal dan timnya harus segera bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberantas mafia melalui jalur hukum.

"Ini mendesak dilakukan karena banyak yang memiliki kepentingan, dalam arti ikut terlibat sebagai mafia Migas," kata Mamit kepada Tempo,Ahad, 16 November 2014.

Mamit mengatakan ada banyak tantangan yang bisa menjegal langkah Faisal. Sebab, kata dia, mafia Migas sudah menggurita hingga pada level pengambil keputusan. Karena itu, kata Mamit, pembenahan yang harus dilakukan adalah melemahkan kekuasaan mafia Migas, membenahi praktek bisnis, dan menggandeng penegak hukum, "Karena banyak dugaan aparat kepolisian dan militer yang terlibat dalam kasus penyelundupan Migas," ujarnya.

Mamit juga mengingatkan Faisal Basri untuk menyajikan data yang transparan dan akuntabel mengenai berapa transaksi di sektor Migas. Termasuk, kata dia, transparansi mengenai harga beli, biaya angkut, dan biaya produksi di kilang dalam negeri. "Jika perhitungannya hanya berdasarkan asumsi, akan menjadi celah bagi mafia untuk mengambil margin yang sangat tinggi," katanya.


Pak Celetuk juga mengamati tentang Sektor Migas, banyak sekali celah yang mudah sekali di tembus. Banyak sekali pihak yang seperti Mafia parasit yang mengerogoti nya. Apabila ditelusuri lebih lanjut, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat oleh korupsi yang bermula dari Sektor Migas. 

Dalam pemecahan masalah dari Sektor tersebut, sangat dibutuhkan ketelitian, kejelian, keberanian, dan juga tidak mudah tergoda oleh iming-iming Mafia nya. Pertumbuhan Mafia migas sangat cepat sekali, seperti kanker. KPK pun sulit untuk "Menyapu Bersih" Biang kerok nya. Pada saat Hal tersebut di telusuri akan banyak orang-orang yang tidak disasngka-sangka akan terjaring masalah tersebut, kemungkinan termasuk Pak EsBeYe. 

Semoga kedepannya Pak Presiden, KPK, PPATK, dan BPK serta pembenahan di Sektor Migas bisa berjalan dengan baik dan benar, serta mengungkapkan Pentolan Mafia secara tepat, dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik.

Hidup Indonesia.. Semangat Pak Jokowi !!

Sabtu, 15 November 2014


Tolak Ahok, FPI Diundang Studi Banding ke NTT




KUPANG, KOMPAS.com — Penolakan Front Pembela Islam (FPI) terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menjadi gubernur DKI Jakarta dikomentari oleh anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jefry Un Banunaek.

Menurut Jefry, Ketua FPI Habib Rizieq dan anggota FPI lain seharusnya melakukan studi banding ke NTT soal kebinekaan.

"Saya anggota DPRD dari NTT mengundang Habib Rizieq dan FPI untuk datang studi banding ke NTT guna melihat suasana kebersamaan dalam kehidupan yang harmonis. Walaupun kami di NTT mayoritas beragama Kristen, Ketua DPRD kami seorang Muslim. Harus diakui memang ada pro dan kontra, tetapi itu tidak sama seperti yang dilakukan oleh FPI," tekan Jefry.

Politisi muda asal Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang dikenal vokal itu mengatakan, walaupun dikenal sebagai provinsi yang tertinggal, NTT tidak miskin moral. Seharusnya, kata Jefry, sebagai organisasi yang selalu berada di garda depan, FPI dalam setiap aksinya harus menggambarkan hal yang diwakilinya.

"Kami di NTT semakin hari kian terbuka, dan rasa saling menghargai semakin terpupuk. Perbedaan tentunya ada, tetapi itu harus dipakai untuk membangun, bukan malah menjatuhkan," kata Jefry.

Penolakan terhadap Ahok, menurut Jefry, adalah bentuk perlawanan FPI terhadap konstitusi. Oleh karena itu, Jefry meminta FPI segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, jika masih ingin menjadi pembela yang benar.

Jefry mengatakan, sudah bukan zamannya lagi membangun bangsa menggunakan otot. Sekarang zamannya menggunakan otak.

Jika bicara ekstrem, kata Jefry, orang NTT dikenal sangat ekstrem karena memang besar di alam yang ekstrem.

"Saya yakin FPI adalah organisasi yang lahir untuk membela yang benar. Hanya, FPI sekarang ini sudah ditunggangi untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah bukan menjadi tujuan awal FPI," pungkasnya.



 Pak Jefry, patut di acungi dua Jempol..!! Penolakan Pak Basuki jadi Gubernur adalah ketidaksesuaian dari Bhinneka Tunggal Ika. Pak Basuki sesuai dengan semua Kriteria untuk menjadi Gubernur, dan memiliki kinerja yang bagus, tegas, dan tidak mau berbuat "KOTOR". Tetapi, Hal kelebihan Pak Basuki inilah yang di takuti oleh anggota pemerintah lain yang ingin berbuat "KOTOR". Karena akan jadi lebih sulit.

FPI memang layak untuk di tindak lanjuti dengan sangat Tegas dan Keras, karena sudah tidak sesuai dengan Prinsip ISLAM dan INDONESIA (Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika). Mereka sangat memalukan Muslim dengan telak. FPI saat ini memang di support oleh pemerintah sebelum Pak Jokowi karena suatu tujuan tertentu, dan saat ini tetap di kendalikan oleh Fraksi G*indra yang meskipun terlihat mendukung, tetapi di balik itu, mereka punya tujuan tertentu.

Untuk Himbauan Pak Jefry memang sangat bagus, sesuai dengan Ke Bhinnekaan dan bisa memeberikan contoh yang baik untuk Semua warga Indonesia, bahwa kita semua dapat Bersatu tanpa memandang RAS dan Agama.

Semangat Pak Jokowi dan Pak Ahok.. Hidup Indonesia

Diplomasi Blak-blakan Jokowi Jadi Perhatian Dunia




TEMPO.CO, Jakarta - Ternyata istilah "blusukan" bukan satu-satunya istilah Jawa yang melekat di diri Jokowi. Jokowi juga telah dikenal memperkenalkan "blak-blakan" sebagai ciri khas diplomasinya di pertemuan G20 di Australia.

Dikutip The Conversation pada 15 November 2014, menjadi suatu keajaiban jika konsep diplomasi "blak-blakan" Joko Widodo dapat melampaui Perdana Menteri, Tony Abbott, yang juga dikenal gemar mengeluarkan pernyataan terbuka.

Dalam pertemuan di KTT ASEAN dua hari lalu, Jokowi mengungkapkan bahwa,"Indonesia bersikap terbuka terhadap pasar bebas, tapi tidak ingin hanya menjadi pasar bagi produk negara-negara tetangga."

Sikap terus terang Jokowi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia mendapat perhatian media luar seperti China Post yang memberi judul "Joko Widodo Delivers A Blunt Message to ASEAN". Lalu media online AsiaOne juga menurunkan judul "Jokowi Ushers in Diplomacy Tactic of Being Direct."

Dalam ajang G20, yang berlangsung dari hari ini hingga besok, Joko Widodo dianggap sebagai tamu khusus. Tony Abbot bahkan menyiapkan waktu khusus untuk makan malam berdua guna membicarakan kerja sama bilateral lebih dalam, kemarin malam.

Menurut Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto, Abbot memang telah kesengsem ingin berdekatan dengan Jokowi sejak pelantikan di MPR pada 20 Oktober lalu. "Saat itu Abbot mengatakan akan mengatur duduk berdekatan dengan Jokowi di KTT G 20," kata Andi kepada pers.

Pemimpin Indonesia yang sangat tertarik dengan agenda infrastruktur ini juga banyak diincar media luar negeri sebagai laporan mereka. Menurut The Conversation, agenda domestik Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur dalam skala nasional akan menjadi agenda utama Jokowi di forum internasional ini.

Mantap...!! Itu ungkapan Pak Celetuk ... 

Selama ini pada saat jadi Gubernur, Capres, Dan akhirnya menjadi Presiden, Pak Jokowi memang Seseorang yang Blak-Blakan. Pak Celetuk Pernah beberapa kali mendengar dari Tim Sukses Pak Jokowi, bahwa memang Terus terang sekali dan terbuka terhadap kritik meskipun seorang Anak muda sekalipun.

Saat ini Pak Jokowi ingin memulai melebarkan Infrastruktur Indonesia ke pulau-pulau lain seperti, Kalimantan, Irian, Sulawesi, serta Sumatera. Pak Jokowi juga merangkul investor-investor luar negeri untuk menanam modal di indonesia, serta tidak lupa mengutamakan Investor dalam negeri juga.

Rencana tersebut sangat-sangat baik, dimana akan memberikan Kemajuan Infrastruksur, Devisa serta perluasan penduduk di kepulauan-kepulauan Indonesia. Luar negeri pun juga sangat menyetujui rencana tersebut, karena Indonesia akan lebih mudah merevolusi Perdagangan Global lebih Intens.

Maju Indonesia..!! Semangat Pak Jokowi..!! 

Kamis, 13 November 2014

Ahok Didukung MUI Asal...


TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut Wakil Ketua MUI Ma'ruf Amin, lembaganya mendukung Ahok lantaran taat pada konstitusi.

“Kami sesuai dengan aturan saja. Kalau kemudian yang terjadi seperti itu (Ahok gubernur), kita harus bisa terima,” ujar Ma'ruf ketika dihubungi, Kamis, 13 November 2014.

Menurut Ma’ruf, MUI menyerahkan sepenuhnya mekanisme penyelesaian polemik pengangkatan Ahok sebagai gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

MUI, kata dia, berurusan dengan Ahok hanya untuk hubungan formal. Dia mencontohkan saat acara rapat kerja MUI DKI Jakarta Rabu kemarin. Sesuai tradisi, ujar Ma'ruf, MUI selalu mengundang Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan pengarahan saat pembukaan acara. Kebetulan, kata dia, yang menjadi pelaksana tugas Gubernur Jakarta adalah Ahok.

Meski demikian, Ma'ruf mengatakan MUI tak terlibat dalam kisruh pengangkatan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia optimis DPRD punya landasan berpikir tersendiri dan akan menghasilkan kesepakatan yang tidak melenceng dari konstitusi. “ Nanti kalau ada penyelesaiannya di sana, kami akan dukung,” ujarnya.

Akhir-akhir ini, FPI berdemo menolak pelantikan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam aksi yang digelar pada Senin, 10 November lalu, pimpinan FPI berorasi yang berisi cacian kepada Ahok. Bahkan seorang ustadz yang biasa berceramah di televisi saat berorasi dalam aksi kemarin menyebut Ahok Iblis. Tak hanya di jalanan, menjegal Ahok juga terjadi di kursi parlemen. Di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik dari Fraksi Gerindra dan Abraham Lunggana atau Haji Lulung dari Fraksi PPP.

 Bagi Pak Celetuk, memang Pak Basuki pantas untuk di dukung... Tidak ada alasan untuk tidak mendukungnya. Kita lihat dari cara kerja dan komitmen dalam bekerja sangat bagus sekali. 
Pak Basuki memang ingin membuat Indonesia untuk lebih maju.

Pemerintah saat ini dalam DPR dan DPRD pasti menginginkan Indonesia untuk lebih baik, hanya saja saat ini ada Problem dari Fraksi Grindra yang menjalankan Pemerintah Abu-abu demi kepentingan Golongan dan Pribadi. Menurut kami inilah awal mula keretakan Indonesia. Secepatnya Hal seperti ini harus diperbaiki, dan yang Bertindak Busuk segera disingkirkan selamanya. 

Dengan Kombinasi Pemerintahan yang di bentuk Pak Jokowi saat ini, pasti akan berjalan lancar dan Indonesia menjadi lebih baik, Asal Indonesia bersatu, dan Fraksi jegal-jegalan sudah di singkirkan.

Semangat Pak Jokowi dan Pak Ahok.. Hidup Indonesia..

Kuasa Hukum: Mana Buktinya FPI Rasis...



 

TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam melaporkan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, Rabu, 12 November 2014. Ahok dilaporkan karena dituding melakukan pecemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap FPI.

Menurut kuasa hukum FPI, Sugito Atmo Pawito, Ahok juga telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya dengan membawa surat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri untuk membubarkan FPI. "Ini yang kami masalahkan," kata dia.

Pawiro menjelaskan, unjuk rasa pada 10 November 2014 bukan hanya FPI yang datang ke Balai Kota. Aksi itu, kata dia, merupakan gabungan dari masyarakat Jakarta, dan FPI adalah salah satu yang ikut. "Tapi Ahok selalu menyebut FPI," ujar dia. Aksi demo itu menuntut Ahok tidak dilantik sebagai Gubernur DKI karena, salah satunya, nonmuslim.

Sugito Atmo Pawiro mendatangi Polda Metro Jaya didampingi beberapa anggota FPI serta Koordinator Gerakan Masyarakat Jakarta, Endang. Mereka membeberkan beberapa lembar laporan di antaranya cuplikan dipublikasi media berjudul "Ahok Curigai Masa Bayaran FPI, FPI Tidak Layak di Bumi Indonesia, FPI Permalukan Islam, Bubarkan, serta FPI Rasis dan Sebarkan Kebencian."

"Mana buktinya FPI rasis dan sebarkan kebencian. Ada bukti lainnya seperti pemberitaan media televisi yang memuat tentang pernyataan langsung Ahok yang sudah dibuat dalam bentuk cakram padat (CD)," ungkap Pawiro.

Menurut Pawiro, FPI juga akan menempuh judicial review terkait dengan jabatan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bila Ahok panggilan Basuki, tetap dilantik sebagai gubernur pada Jumat ini, 14 November 2014.

FPI dikenal sebagai organisasi masyarakat yang kerap unjuk rasa dengan cara kekerasan. Selain sweeping, ormas yang dimotori Rizieq Shihab ini juga sering bentrok dengan aparat keamanan ketika turun ke jalan. Alasan itulah yang kemudian memicu tuntutan agar FPI dibubarkan.

Ahok pun membuat rekomendasi pembubaran FPI yang dikirim ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI. Yaitu kerapnya ormas itu melakukan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas, hingga melanggar konstitusi.

BUKTI FPI RASIS DAN ANARKIS?? Wahh... sayang nya banyak banget.. Banyak sekali saksi dan bukti yang bertebaran di mana-mana. Di media Online pun banyak sekali Foto maupun Video yang terekam tindakan-tindakan yang sangat Anarkis dan Rasis. 

 Pak Celetuk pun kebingungan dengan Maksud FPI yang menyatakan bahwa "Pak Ahok Non Muslim". Pak Ahok mengakui bahwa Dirinya Muslim, yang ke-dua bahwa Negara Indonesia menganut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kerja Pak Ahok juga sangat bagus performanya. Kurang apalagi sekarang?? Sulit Indonesia mencari Pemimpin seperti Pak Jokowi dan Pak Basuki.

Bangsa Indonesia pastinya ingin MAJU, Ormas FPI inilah yang membuat Indonesia susah untuk maju, apalagi Ormas macam FPI ini di pelihara oleh pemerintah di Kubu "Pecinta kuda" serta Partai nya. Ayo...Semangat Indonesia.. MAJU!!

Selasa, 11 November 2014

Bubarkan FPI, Gerindra: Ahok Bodoh atau Pintar? 





TEMPO.CO, Jakarta - Langkah Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengirim surat pembubaran Front Pembela Islam ditentang anggota dewan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Abdul Ghoni menyebut Ahok-sapaan Basuki- tak berpendidikan.


"Ahok itu goblok atau pintar sih? Kalau punya intel seharusnya dia tahu. Kemarin itu bukan FPI. Itu gabungan seluruh ormas," kata Ghoni di Gedung DPRD, Selasa, 12 November 2014.


Ghoni mengatakan yang berunjuk rasa menuntut Ahok mundur pada Senin, 10 November 2014 bukan hanya FPI melainkan 99 organisasi massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jakarta.


Langkah Ahok itu dinilai Ghoni malah akan menimbulkan persoalan baru yaitu memancing emosi massa FPI. "Semula ormas kondusif, jadi tidak kondusif," ucap Ghoni.

Ahok hari ini mengirim surat rekomendasi pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI, di antaranya adalah kerapnya ormas itu melakukan tindakan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, serta menimbulkan kemacetan lalu lintas sehingga telah melanggar konstitusi.


 Pak Celetuk mengutip kata-kata Abdul Ghoni: "Ahok itu goblok atau pintar sih? Kalau punya intel seharusnya dia tahu. Kemarin itu bukan FPI. Itu gabungan seluruh ormas,"

Seharusnya kata-kata tersebut untuk Pak Ghoni sendiri. Hal tersebut hanya rekayasa dari pentolan-pentolan yang menyelenggarakan Demo. Nah.. yang jadi pertimbangan adalah, Pak Ghoni tidak ingin FPI dibubarkan, pastinya ada suatu maksud yang tersembunyi. Apakah Grindra yang menyuport FPI selama ini?? 

Apalagi keinginan Grindra dan FPI sama, ingin Pak Ahok turun dan menguasai pemerintahan Indonesia. Kalau memang Grindra ingin Indonesia Maju dan sukses, masa membela sesuatu yang sudah jelas-jelas salah..?? Kecuali ada maksud terselubung dan Partai Grindra juga bemasalah.

Semangat pak Jokowi dan Pak Ahok...!!! Sukses Indonesia..!!

Senin, 10 November 2014


Hasut Massa Tolak Ahok, Bos FPI Terancam Pidana




TEMPO.CO, Jakarta - Polisi menyebutkan pimpinan Front Pembela Islam, M. Rizieq Shihab, bisa terkena tindak pidana penghasutan karena sejumlah perkataannya dalam demonstrasi menolak Basuki Tjahaja Purnama Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Juru bicara Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto, mengatakan, syaratnya, Ahok harus melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya.

"Harus ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan," ujarnya kepada Tempo, Senin, 10 November 2014.

Front Pembela Islam kembali menolak pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta. Pada aksi ini, pimpinan FPI, M. Rizieq Shihab, meneriakkan nada-nada provokasi dan penghasutan. Salah satunya adalah akan melempari Ahok jika mantan Bupati Belitung Timur itu blusukan. Mereka menolak Ahok karena agama yang dianutnya.

Rikwanto mengatakan polisi tak bisa langsung menangkap Rizieq meskipun penghasutan itu terjadi di depan publik. Jika terjadi hal semacam itu di lapangan, menurut Rikwanto, kepolisian hanya bisa melakukan penjagaan sekaligus pemantauan terhadap jalannya aksi. "Kami imbau jangan melakukan hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban," katanya.

Pada aksi kali ini, ada sekitar 2.000 orang dari FPI yang turun. Akibat aksi tersebut, jalan di sekitar Balai Kota DKI sempat ditutup.

FPI ini selalu tidak kapok, Bagaimana Indonesia bisa maju?? mereka sebagai Front Pembela Islam, tetap mereka tidak mencerminkan sifat dasar yang diajarkan "Muslim". Apakah tidak malu menyebut dirinya Islam?? Kasihan kan agama Muslim yang lain, pasti malu sekali melihat tindakan mereka..

FPI sudah banyak melakukan kerugian yang cukup besar di Indonesia, mereka banyak melakukan Kejahatan, Perusakan, Pencurian, Pelanggaran HAM, Penyiksaan, Penghinaan, Pembuat Onar, Perusak Tata tertib. Semua hal tersebut ada sukti dan saksinya. Bagaimana Hal tersebut bisa bertahan selama ini?? Apakah ada hubungan FPI dengan Pemerintah sebelumnya??

Foto Kejahatan FPI: 
 







Tetapi di Pemerintahan Pak Jokowi dan Gubernur DKI Pak Ahok, pasti akan memberikan Keadilan  dan ketegasan yang berbeda. Sudah selayaknya FPI di tindak tegas. FPI di bubarkan, Ketua / wakil ketua di penjara, anggota yang berbuat onar juga dipenjara.

Tindakan Pak Ahok sangat baik, karena memang dia melindungi Warga Indonesia, dan ingin membuat Indonesia Maju.. Semangat Pak Ahok !! Indonesia Suksess !!

Minggu, 09 November 2014


Jokowi Tak Perlu Malu Akui "Kartu Sakti" Lanjutan Program SBY





JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, Presiden Joko Widodo seharusnya tak malu mengakui bahwa tiga kartu sakti yang diluncurkannya, yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kelanjutan dari program-program pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini hal yang sangat positif bila Jokowi ternyata mau melanjutkan program SBY dan Jokowi tidak perlu malu mengakuinya karena program ini memang bagus untuk rakyat," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (9/10/2014).

Hendri menjelaskan, Jokowi terkesan mewacanakan bahwa program ini adalah sesuatu yang baru. Hal ini, kata dia, akan menyulitkan pemerintah. Menurut dia, dari pernyataan sejumlah menteri, program kartu sakti Jokowi tak terlepas dari program pemerintahan sebelunya.

"Kalau mengacu pada pernyataan beberapa menteri nya ini memang kelanjutan program SBY. Waktu peluncurannya pun mirip saat SBY meluncurkan program ini, jelang pengurangan subsidi BBM diluncurkan," ujar Hendri.

Dia mencontohkan, peluncuran kartu-kartu ini menimbulkan polemik karena Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu. Menurut Hendri, jika program ini memang kelanjutan dari program SBY, maka tak perlu konsultasi dengan DPR.

"Bila melanjutkan program SBY, mestinya program ini ada di ranah yang aman-aman saja lah," ujar Hendri.

Hal lainnya, lanjut dia, Jokowi juga tidak perlu pusing dengan masalah anggaran untuk ketiga program tersebut. Jika meneruskan program lama, maka anggaran dapat diambil secara legal dari APBN yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada pertanyaan dan perdebatan dari berbagai pihak mengenai dari mana dana untuk membiayai program kartu sakti itu berasal.

"Harusnya sejak awal terbuka saja sehingga tidak banyak perdebatan seperti saat ini," ujar Hendri.

"Banyak hal terkait komunikasi politik yang harus dibenahi Jokowi. Termasuk pemilihan satu pesan kunci untuk meminimalisir kebingungan publik," kata Hendri.

Sebelumnya, sumber dana pengadaan tiga kartu yang diluncurkan Jokowi dipertanyakan Dewan. Pemerintah menyebut dana pengadaan berasal dari CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).


Pak Susilo waktu menjabat Presiden, memang pernah  mengkonsep tentang  Kartu Sakti juga, sayang nya Hal tersebut masih banyak terbentur dengan Infrastruktur, dan ijin, serta masalah waktu juga.. Tak lama kemudian Pak Susilo sudah habis masa menjabatnya sebagai presiden. Pak Jokowi yang menggantikan nya melihat Ide yang bagus tersebut dan segera menjalankan nya, segera menata infrastruktur, ijin, dan kerjasamanya meskipun sebelum dilantik jadi Presiden Indonesia. 

Ide "Kartu Sakti" tersebut bisa menjadi peranan penting untuk Masyarakat Indonesia demi memperbaiki kualitas dan moral Bangsa. Apabila Ide yang sudah terwujud dan menjadi Program ini bisa berjalan dengan lancar, serta di dukung total oleh Pemerintah Indonesia (termasuk DPR dan DPRD) jelas bisa menjadi awal perubahan Indonesia.

Ayo Indonesia MAJU !!! Semangat Pak Jokowi !!!

Sabtu, 08 November 2014

Politisi PAN Berharap Blusukan Ala Menteri Lanjut di Tingkat Daerah




JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno berharap agar aksi blusukan yang dilakukan oleh jajaran menteri di Kabinet Kerja tak hanya sebatas aksi seremonial semata. Aksi blusukan itu diharapkan dapat diteruskan oleh para pejabat terutama pejabat daerah.
“Memang diharapkan dengan adanya gaya blusukan ini, di tingkat daerah dapat ditiru. Jadi jangan hanya membuat laporan saja, tetapi melihat secara langsung kondisi di lapangan,” kata Teguh dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/11/2014).

Seperti diberitakan, sejumlah menteri mulai turun ke lapangan untuk mengecek kinerja jajarannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka diantaranya Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Teguh pun mengapresiasi aksi blusukan yang dilakukan jajaran menteri yang berada di jajaran kabinet Presiden Joko Widodo. Menurut dia, apa yang mereka lakukan sesuai dengan nama kabinet mereka yakni Kabinet Kerja.

“Apa yang dilakukan para menteri ini tentu merupakan angin segar yang harus dilanjutkan. Ini memberikan sinyal positif bahwa ini adalah Kabinet Kerja,” kata dia.
Meski begitu, ia mengingatkan, bahwa aksi blusukan itu tak hanya sebatas show off. Perlu ada formulasi kebijakan yang diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama paska blusukan dilakukan.


Pak Celetuk juga suka dengan gaya bekerja Pak Jokowi mulai saat jadi Gubernur, hingga saat sesudah menjadi Presiden. Gaya bekerjanya masih sama, suka seklai blusukan. Hal tersebut juga menjadi contoh Tatanan Kabinet Pemerintahan Indonesia, serta mereka pun melakukan hal yang sama, karena memang hal tersebut terbukti efektif. 

Pak Celetuk yakin, kalau Menteri-menteri sudah banyak memberikan contoh yang baik, hal tersebut pasti akan di contoh oleh bagian tingkat Daerah. Bagian tingkat Daerah memang posisi yang paling dekat dengan masyarakat, jadi dengan melakukan "Blusukan", pastinya sangat penting dalam bekerja. Memposisikan diri seperti Masyarakat biasa, akan lebih mudah mendengarkan keluh-kesah Rakyat Indonesia dan kehidupan mereka.

Semoga semua lapis pemerintahan bisa bekerja dengan lebih baik dibanding Pemerintahan Sebelumnya. Suksess Indonesia!!!

PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok




TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung bekas calon presiden Prabowo Subianto membentuk sekretariat gabungan di tingkat pusat. Kini giliran DKI Jakarta yang akan membentuk kesekretariatan yang sama.

"Nanti ada pengukuhan struktur KMP di DKI," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 7 November 2014. Acara pengukuhan digelar di Hotel Gran Melia pada Selasa, 11 November 2014.

Pembentukan kesekretariatan ini, ujar Taufik, mengikuti pola yang sama dengan apa yang dilakukan di tingkat pusat. "Kami ikut cara pusat," ucap dia. Untuk struktur kesekretariatan, ia mengatakan, telah dibahas pada Jumat malam.
Selain mengukuhkan struktur sekretariat, Taufik mengatakan kesekretariatan juga membahas sikap KMP terhadap pelantikan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi gubernur definitif.

Sikap KMP, ujar dia, sudah sangat jelas menolak Ahok menjadi Gubernur DKI. "Dari dulu juga kami sudah menolak," kata Taufik. Menurut dia, apa yang ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Ahok soal Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, Bupati salah kaprah.

Pengangkatan gubernur, tutur Taufik, bukan menggunakan Pasal 203, tetapi Pasal 174. Pasal 203 dalam perppu itu mengatur pengangkatan gubernur berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Pasal 174 menjelaskan pengangkatan gubernur berdasar Undang-Undang 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta. Pemilihan Jokowi-Ahok dalam Pilkada 2012 menggunakan Undang-Undang 29 Tahun 2007. Buktinya, kata dia, pemilihan berlangsung dua putaran.

Adapun pembahasan pembentukan sekretariat melibatkan seluruh petinggi partai cabang DKI Jakarta, termasuk Abraham Lunggana alias Haji Lulung, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Jakarta. Maka ia menjamin semua partai yang tergabung dalam KMP bakal hadir, termasuk PPP.

Dalam struktur kesekretariatan KMP DKI, Taufik menjabat ketua. Lima pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi adalah Partai Keadilan Sejahtera, Golkar, PPP, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional--yang memperoleh jatah wakil ketua. Posisi sekretaris dijabat Zainuddin, Ketua Fraksi Golkar.

Hahaha... Aneh-aneh aja.. !! Pak Celetuk bingung dengan tindakan "Mereka", yang pingin: jegal men Jegal. Padahal cari Gubernur yang bener kayak sekarang aja susah nya amit-amit. Pak Basuki sudah kerja dengan bener. Yaa...masih aja disalahin dan dijegal-jegal. Apa aja sih yang dipikirin tukang "Jegal" ini?? (Bukan "Jagal")

Emang nya kalau di ganti Gubernur Jakarta (Selain Pak Ahok) nya, emang bisa lebih baik dari sekarang?? Pak Ahok selama pek Celetuk pantau, memang mengerjakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, tegas, tidak kompromi, dan jelas target nya untuk membangun Indonesia jadi lebih baik.

Emang apa Target dari Kubu Si Penjegal Pak Ahok?? Untuk keuntungan Golongan dan pribadi??

Ayo.. Buat Indonesia Lebih Baik!! Semangatt !!!

Kamis, 06 November 2014


Mobil Amien Ditembak, PAN Se-Yogya Diminta Waspada 




TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Yogyakarta Heru Purwadi menginstruksikan semua kader dan simpatisan Partai Amanat Nasional di wilayah Kota Yogyakarta dan kabupaten lain DIY siaga menyusul teror penembakan ke kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Amanat Nasional Amien Rais, Kamis, 6 November 2014.

“Semua kami minta waspada dan mengamankan diri masing-masing,” kata Heru kepada Tempo, Kamis, 6 November 2014.

Pada Kamis dinihari, terjadi teror penembakan terhadap kediaman Amien Rais. Mobil milik Amien yang terparkir di garasi ditembak orang tak dikenal. Saat kejadian, Amien Rais masih tidur.

“Teror seperti ini sudah di luar batas dan membuat perasaan orang benar-benar tak aman,” ujar Heru. Meski demikian, Heru tak mau berspekulasi jauh soal motif penembakan itu, apakah ada kaitannya dengan aktivitas politik Amien Rais.

Amien sempat menjadi kontroversi terutama terkait dengan pernyataan-pernyataannya selama pemilu presiden lalu. Sehubungan dengan instruksi untuk semua kader dan simpatisan PAN, Heru mengatakan akan berkoordinasi dengan semua pengurus dalam waktu dekat.

PAN merupakan partai yang termasuk memiliki basis massa paling besar di Yogyakarta. Kursi-kursi yang diraih di parlemen saat pemilu legislatif, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, selalu berkejaran dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.




Pak Celetuk, mendapat berita dari Anggota Politik lain nya, bahwa memang ada kemungkinan kalau ini masalah Aktivitas politik Amien Rais. Ada kemungkinan bahwa, Pak Amien Rais yang terlihat bergabung dan mendukung Pak WAPRES kita, menuai saingan dengan Saingan Pak Jokowi yang hingga saat ini terlihat sekali sepak terjang nya untuk mengubah Pemerintahan yang sudah di duduki Pak Jokowi serta tidak mendukung program-programnya.


Saat ini memang kita harus waspada terhadap setiap langkah yang akan kita ambil, apalagi masalah Politik, tetapi kalau misal kita tidak berani / takut terus menerus, sampai kapan kita akan bangkit?? kita harus berani dan mulai mengambil tindakan untuk membuat Indonesia jadi lebih baik.

Pak Jokowi pun pasti merasakan kesulitan untuk menata Pemerintahan  agar bisa bekerja dengan maksimal, dan efisien, karena banyak sekali pihak yang ingin menjegalnya, meskipun terlihat mendukung dan melakukan pencitraan dengan baik. Tetapi Masyarakat Indonesia sudah pintar saat ini dan mengetahui apa maksud-maksud terselubung itu. Semoga mereka yang saat ini menolak, mulai memihak dan mendukung Program-program Pemerintahan saat ini.

Hidup Indonesia!! Semangat Pak Jokowi

Rabu, 05 November 2014


Ahok Bisa Dimakzulkan seperti Aceng Fikri?




JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Gerindra di DPRD DKI, Abdul Ghoni, menyarankan Pelaksana Tugas (Plt) Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama memperbaiki gaya komunikasi apabila kelak resmi menjadi gubernur DKI.

Bila tidak, Ghoni berpendapat, bukan tidak mungkin Ahok akan menemui nasib seperti mantan Bupati Garut Aceng Fikri yang dimakzulkan di tengah masa jabatannya pada 2012.

"Ahok bisa saja seperti Aceng kalau dia tidak bisa lebih santun dalam berbicara," kata Ghoni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Ghoni berpendapat, sikap Ahok kerap menyakiti perasaan warga Jakarta. Dia pun menyebutkan soal larangan pemotongan hewan kurban di sekolah dan pelarangan ondel-ondel.

Bila sampai masyarakat hilang kesabaran, kata Ghoni, bukan tidak mungkin mereka mendesak DPRD DKI memakzulkan Basuki. Dia pun berpendapat Basuki punya hubungan buruk dengan DPRD DKI, yang lagi-lagi karena pernyataan kontroversial Basuki.

Beberapa waktu lalu, Basuki mengibaratkan anggota DPRD sebagai calo. Pernyataan itu terlontar di tengah pro dan kontra pemilu kepala daerah langsung atau dikembalikan lewat DPRD.

"Apakah dengan berseteru dengan DPRD, (maka) programnya bisa jalan? Makanya, ucapan-ucapannya itu jangan melukai. Jangan suka sesumbar. Antara DPRD dan gubernur tidak bisa dipisahkan bekerjanya berdasarkan tupoksi masing-masing," ujar dia.



Wahhh... Bagi Pak Celetuk, Pak Basuki merupakan terobosan yang cukup besar.. Dan kami rasa penting untuk Indonesia maju. Pak Ahok, punya cara yang khas dalam berbicara. Terus terang, jujur, terbuka, dan berani. Pemimpin seperti itulah yang bisa bawa perubahan di Indonesia dan DKI Jakarta.

Tentang pelarangan berbagai hal yang di ungkapkan Pak Ahok, mungkin ada juga beberapa hal yang sudah dipertimbangkan.. Misalkan pemotongan hewan kurban, Siswa siswi yang melihat kan juga akan memberikan dampak Psikis yang kurang baik kan?? Contoh nya seperti itu. Pada saat kita mendengerkan hanya dari 1 pihak, kesannya pasti ada yang kurang, tapi setelah di bicarakan dari 2 pihak, pasti akan jelas alasannya. Ada baik nya kan kalau di dengarkan secara lengkap, bari ditanggapi.

Pak Ahok pun pasti juga sudah siap atas resiko yang akan dia dapatkan pada saat memimpin DKI Jakarta, termasuk ancaman dimakzulkan di tengah masa jabatannya. Selama ini Gubernur sebelum Pak Jokowi, gampang-gampang saja di setir oleh DPRD, tapi saat ini sudah mulai berubah dan jelas tidak akan mudah di setir lagi. Kalau cuma di setir terus oleh DPRD, Jakarta akan tetap saja seperti dulu-dulu. Dengan adanya Pak Basuki, pasti jadi berubah yang kemungkinan akan jadi lebih baik..

Hidup Indonesia...!!!

Selasa, 04 November 2014

Politisi PDI-P Sebut Prabowo Setuju Pembagian Pimpinan Alat Kelengkapan DPR 60:40



JAKARTA, KOMPAS.com – PDI Perjuangan yakin adanya titik temu antara dua kubu yang berkonflik dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Politisi PDI-P Aria Bima mengatakan, lobi-lobi dilakukan untuk mendekatkan dua kepentingan yang berbeda.

"Persepsinya harus diubah. Bukan bagi-bagi kekuasaan. Proporsional, representasi," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.
Aria mengatakan, pihaknya tidak meminta kocok ulang pimpinan alat kelengkapan DPR. Namun, Koalisi Indonesia Hebat tetap meminta 16 pimpinan AKD.

Agar target tersebut tercapai, Aria mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah elite partai seperti Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hassan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya mau ngobrol sama Syarief Hasan untuk lobi dengan Demokrat. Demokrat ada titik terang, PAN setuju. Gerindra setuju 40-60. Pak Prabowo bilang ke saya," ucap Aria.

Sedangkan politisi Senior PDI-P Pramono Anung melakukan lobi dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Lalu bagaimana dengan PKS? "ARB akan beri ruang jalan tengah. Kalau semua ikut masa dia (PKS) tidak ikut," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto berharap konflik di DPR dapat diselesaikan pekan ini atau paling lambat pekan depan. Setya enggan menjelaskan detail isi pertemuan antara kubu KIH dengan Koalisi Merah Putih.


Pak Celetuk merasa adanya pihak - pihak yang selalu mementingkan keingin pribadi dan golongan saja. Disini bukan kekuasaan yang harus di dapatkan, tapi bagaimana memediasi Rakyat Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik. Kalau anggota pemerintahan saja sudah tidak sama pendapat nya. bagaimana cara membuat Indonesia Sukses..? 

Apalagi dengan adanya keributan di DPR serta membanting meja yang ada di ruangan DPR. Mereka bertindak seperti preman yang memperebutkan kekuasaan Di Pasar. Sangat memalukan sekali tindakannya. Bagaimana cara memimpin Rakyat kalau tindakannya saja tidak bermoral??

Ayolah... Pak Celetuk yakin, Anggota Pemerintahan bisa 1 suara, jangan memntingkan keinginan Golongan / pribadi saja. Utamakan Pemerintahan yang saat ini sudah berjalan, jangan mau mengikuti pemerintahan "Bayangan" yang konyol.

Ayo... Sama-sama membangun Indonesia Sukses..!!!

Senin, 03 November 2014

Calon Jaksa Agung Diminta Revolusi Mental





TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mencatat beberapa tugas yang harus dilakukan Jaksa Agung baru nanti. Utamanya, menurut Direktur Advokasi Oce Madril, merevolusi mental sumber daya manusia di institusi tersebut.

"Mengubah budaya Kejaksaan menjadi lebih partisipatif dalam memberantas korupsi," kata Oce kepada Tempo, Selasa, 4 November 2014. Jadi harus punya visi dan misi bagaimana merevolusi mental." Oce menilai, Kejaksaan cenderung lambat mereformasi birokrasi, dibandingkan lembaga hukum lain.

Oce meminta Presiden berhati-hati memilih Jaksa Agung. Jika salah pilih, maka citra Jokowi menjadi taruhan. Terutama dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi.

Presiden Jokowi saat ini sedang memilih Jaksa Agung. Pekan lalu, Andi Widjajanto menyebutkan lima calon, yakni Mas Achmad Santosa (mantan komisioner KPK), Muhammad Yusuf (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Hamid Awaluddin (mantan Menteri Hukum dan HAM), Widyo Pramono (Jaksa Agung Muda Pidana Khusus), serta Andhi Nirwanto (Wakil Jaksa Agung).

Belakangan, muncul nama M. Prasetyo, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum, yang kini anggota DPR dari Partai NasDem. Nama Prasetyo disorongkan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Pak Celetuk Setuju dengan "Revolusi Mental". Kelemahan utama di Indonesia adalah Revolusi Mental. Untuk merevolusi itu suatu hal yang sangat sulit sekali, tapi dengan upaya, dan jerih payah Presiden saat ini, pasti akan membawa suatu perubahan yang lebih baik.

Mental Indonesia itu sulit sekali untuk dibimbing, Sudah banya Presiden yang menjabat di Indonesia, malahan yang terakhir kinerjanya menurun, serta Mental Indonesia di ombang-ambingkan. Sudah lama Masyarakat Indonesia ingin perubahan, dan pemimpin yang bukan wajah-wajah lama karena mengharapkan secercah harapan.
Disinilah muncul Pak Jokowi, yang terlihat mampu memimpin dan membawa perubahan untuk Rakyat Indonesia jadi lebih baik. Semoga harapan kita bisa terkabul dan Negara Indonesia jadi semakin maju.

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia!!!

Minggu, 02 November 2014

  
Harga BBM Naik Picu Pertumbuhan Ekonomi, Asal...



TEMPO.CO , Jakarta: Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Alasannya, dana yang semula untuk subsidi BBM dapat digunakan pemerintah untuk mengembangkan pembangunan dalam negeri.

"Kenaikan harga BBM berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi asal dananya harus digunakan untuk pengeluaran yang produktif," kata Lana saat dihubungi Tempo, Ahad, 2 November 2014.

Lana mencontohkan, dana dari alokasi subsidi BBM dapat digunakan pemerintah untuk menunjang pembangunan infrastruktur dalam negeri. Pembangunan infrastruktur dirasa produktif sebab dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan partisipasi masyarakat dala kegiatan perekonomian.

Lana tidak menampik jika daya beli masyarakat akan turun beberapa saat setelah harga BBM dinaikkan. Tapi, hal ini tak dilihat sebagai suatu yang buruk karena masyarakat akan sadar bahwa pengurangan subsidi BBM ini akan berbalik lagi membawa keuntungan bagi mereka.
"Kalau infrastruktur, seperti jalan-jalan besar, sudah bagus, yang untung kan mereka juga," kata Lana.

Adapun, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi pada kuartal III sekitar 5,1 persen. Total keseluruhan pertumbuhan ekonomi tahun ini diprediksi sebesar 5,2 persen. Hal ini sesuai dengan revisi target pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia awal tahun ini dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen karena melihat kondisi ekonomi Indonesia melemah.

Namun, dengan pengurangan subsidi BBM, Lana melihat sisi positif bagi perekonomian Indonesia. "Jika dimanfaatkan dengan efektif, kenaikan harga BBM justru dapat menyumbang petumbuhan ekonomi hingga 5,6 persen di tahun depan," kata Lana.

 Pak Celetuk juga merasa dengan kenaikan BBM bisa membantu pertumbuhan Ekonomi Indonesia, tetapi saat ini banyak rakyat yang belum paham dan sulit sekali untuk menjelaskan. Dan pastinya banyak sekali yang akan menjegal Pemerintahan Jokowi karena kasus kenaikan BBM, padahal untuk kebaikan kita sendiri.

Saat ini memang Subsidi BBM terlalu kacau.. Banyak sekali pihak yang berurusan dengan BBM dan melakukan banyak sekali korupsi serta kebocoran dana dimana-mana.. Kemungkinan Pak Jokowi ingin membersihkan kasus-kasus tersebut, dan memulai serta membangun dari awal lagi.

Dengan begitu Pak Jokowi dan kabinet nya bisa mengontrol dengan lebih baik, agar tidak terjadi seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Pemerintah yang kemarin-kemarin terlalu kotor, hingga sulit sekali meluruskan benag kusut nya.

Pak Celetuk yakin, Pak Jokowi pasti telah memikirkan tentang BBM dengan baik. Serta apapun langkah yang akan diambil untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia !!