Begini Kesibukan Risma di Posko Crisis Air Asia

TEMPO.CO , Surabaya:Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi salah seorang yang paling sibuk di area Crisis Center Terminal 2, Bandara Juanda, Surabaya. Sejak hari pertama, Risma tidak pernah absen mendampingi keluarga penumpang AirAsia QZ8501.

Begitu pula hari ini, Rabu, 31 Desember 2014. Apalagi ini menjadi hari pertama setelah penemuan korban AirAsia ditemukan. Risma sibuk menghubungi sejumlah kepala daerah yang warganya menjadi korban jatuhnya AirAsia. Melalui telepon, Risma meminta kepala daerah untuk membantu proses identifikasi. "Ini lho Bu ada warganya yang jadi penumpang Air Asia. Saya minta tolong?" kata Risma kepada Bupati Kediri.

Semula bupati itu menyangkal. Tapi Risma menjelaskan dan meyakinkan bahwa ada seorang penumpang yang ternyata warga Kediri. Risma kemudian meminta agar dikirimkan data e-KTP yang di dalamnya terdapat sidik jari yang bersangkutan. "Kirim sidik jari yang di e-KTP itu lho, Bu. Sekalian main-main ke Surabaya," bujuk Risma.

Permintaan Risma itu juga langsung direspon Bupati Pasuruan. Selang beberapa lama setelah ditelepon, sang bupati mengutus seseorang untuk mengirimkan data warga yang dibutuhkan. "Tadi Bupati Pasuruan sudah ngirim orang," ujarnya kepada Tempo.

Kehadiran Risma memang tidak hanya mengurusi warga Surabaya. Tercatat ada 78 penumpang AirAsia yang merupakan warga Surabaya. Sebanyak 41 keluarga penumpang sudah menyerahkan data kepada Tim Disaster Victim Identification.

Tapi selain warga Surabaya, Risma juga menerima curhat dari warga daerah lain. "Bu Risma pilih kasih. Masak cuma warga Surabaya," ujar seorang kerabat korban seperti ditirukan Risma.

Risma pun akhirnya mengakomodir keluhan keluarga korban musibah AirAsia QZ8501. Bahkan ada keluarga korban yang berasal dari Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur minta bantuan ke Risma. Keluarga kesulitan jika harus pulang ke Alor untuk mengambil data korban. Karena itu, mereka meminta Risma untuk menghubungi bupati setempat.

Mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ini lantas memerintahkan Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Mujamad Fikser untuk mencari tahu kontak Bupati Alor. "Tolong cari nomer hp dan no fax-nya, supaya bisa kirim apa yang diperlukan," ujarnya.

Tidak lama setelah itu, Risma terhubung dengan sang bupati yang warganya ada dalam daftar penumpang AirAsia QZ8501. "Bisa kirim e-KTPnya kan ada finger print. Itu saja, Pak Bupati," ujar Risma.

Dikatakan Risma, banyak kepala daerah yang belum mengetahui ada warganya yang menjadi penumpang AirAsia QZ8501. Karena itu Risma berkoordinasi dengan kepala daerah guna membantu keluarga penumpang. Ia pun tak mengaku keberatan jika harus menjadi tempat mengadu keluarga penumpang.

AirAsia QZ8501 hilang kontak pada Ahad pagi, 28 Desember 2014. Pesawat itu terbang dari bandara internasional Juanda, Surabaya menuju Changi, Singapura dengan membawa 155 penumpang dan 7 kru. Kepastian pesawat jatuh setelah tim gabungan mencari di sekitar Selat Karimata dan menemukan puing-puing pesawat dan jasad penumpang AirAsia QZ8501.




Bu Risma ini memang cerminan Pemimpin yang di butuhkan Indonesia saat ini. Bu Risma begitu sigap, tanggung jawab, serta Fokus untuk membantu semua Rakyat Surabaya, maupun seluruh Indonesia. Layak untuk mendapat "Standing Applause".

Bu Risma pun, siap untuk meng Akomodir perlindungan rumah-rumah korban Air Asia ini, dengan Tim yang telah di siapkan nya. Waktu pak Celetuk, mendengar hal tersebut, kami merasa: "Ini suatu terobosan baru dan cukup penting".  Bu Risma begitu mengerti warga Indonesia.

Semoga saja Bu Risma bisa dan ingin melanjutkan pekerjaan di bidang Politik yang lebih tinggi posisinya dari saat ini. 

Semangat Pak Jokowi, Bu Risma... !! Hidup Indonesia...!!!

Jokowi: Fokus Saat Ini adalah Evakuasi Penumpang dan Awak Pesawat AirAsia

SURABAYA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Badan SAR Nasional dan tim gabungan untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap  pesawat AirAsia QZ8501. Pencarian dilakukan untuk menemukan jenazah penumpang dan awak pesawat, juga serpihan dari pesawat AirAsia QZ8501.

"Fokusnya adalah evakuasi penumpang dan awak pesawat terlebih dahulu," ujar Presiden Jokowi saat berada di crisis centre di Bandara Juanda, Surabaya, Selasa (30/12/2014).

Jokowi juga telah memerintahkan tim untuk bergerak melakukan pencarian secara optimal. Pencarian yang dipimpin oleh Basarnas ini akan menggunakan KRI, pesawat, dan heli milik TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk melakukan pencarian di permukaan dan kedalaman laut.
"Besok pagi, kapal dan heli dari laut dan udara akan melakukan pencarian besar-besaran," ucap Jokowi. "Saya perintahkan Basarnas untuk lakukan operasi gabungan untuk mencari, baik pesawat atau penumpang dan awak penumpang," tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga mengucapkan dukacita kepada keluarga penumpang dan awak pesawat AirAsia QZ8501. "Semua berdoa agar seluruh keluarga diberi ketabahan dan kesabaran," ucap Jokowi.

Hari ini, tim SAR gabungan menemukan tiga jenazah yang diduga berasal dari pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang kontak pada Minggu (28/12/2014) pagi. Tiga jenazah itu mengambang di perairan dekat Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Selasa siang.

Ketiga jenazah itu ditemukan dalam kondisi tubuh lengkap. Namun, tim pencari masih belum bisa memastikan identitas ketiga jenazah tersebut.

Kepala Basarnas Marsekal Madya FH Soelistyo juga telah memastikan serpihan-serpihan yang ditemukan di perairan Pangkalan Bun adalah 100 persen milik AirAsia QZ8501 yang hilang sejak Minggu (28/12/2014).


Respon Cepat ala Pak Presiden Jokowi..!! Pemerintah sekarang mempunyai kinerja yang cepat serta jauh lebih baik dari sebelumnya. Dimana Pak Jokowi langsung memerintahkan kepada Pak Jusuf Kalla dan ketua Basarnas, beda 2 hari Pak Jokowi langsung hadir di lokasi kejadian serta lokasi Posko keluarga korban. Beda dengan Pak Esbeye yang gemar menyanyi, Pak Esbeye biasa menyanyi terlebih dahulu, sebelum bertindak. Apakah menyanyi lebih penting?? Konyol..!!  

Pak Celetuk rasa, memang hanya bisa menunggu tim Evakuasi untuk melakukan evakuasi korban pesawat Air asia tersebut, dan Pak Jokowi juga sudah maksimal untuk mengerahkan tenaga, hati, serta pikiran nya. "Biarkan Ahli yang bekerja, kalau tidak pasti akan kacau". 

Pak Celetuk Turut berduka cita yang sebesar-besar nya untuk seluruh korban dan keluarga korban AirAsia QZ8501. Semoga Allah Selalu membantu dan memberikan yang terbaik.

Harga Pertamax Turun Bulan Depan

TEMPO.CO , Jakarta: Turunnya harga minyak dunia, ikut menurunkan harga bahan bakar minyak, termasuk Pertamax. Untuk itu, menurut Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang, pihaknya akan memangkas harga jual Pertamax.

Kebijakan itu akan berlaku mulai Januari 2015. "Januari kami akan menurunkan lagi harganya Rp 300 per liter," kata Ahmad di Bandung, Senin 29 Desember 2014. Saat ini harga Pertamax per liter adalah Rp 9.950.

Ahmad mengatakan, turunnya harga minyak dunia tidak otomatis menurunkan harga penjualan di dalam negeri. "Harga minyak dunia itu di luar negeri, di sana, bahwa saat di impor ke Indonesia, ada ongkos angkutan," kata dia.

Khusus soal Premium, dia mengakui, harga produksi di kilang Pertamina mahal. "Betul. Lebih mahal karena kilang itu tua," kata Ahmad.

Setelah kenaikan harga Premium, perbedaan dengan Pertamax tak terlalu besar. Saat in harga Premium adalah Rp 8.500 pre liter.

Menurut Ahmad. pasca naiknya harga BBM bersubsidi, konsumsi Pertamax juga naik. "Tiap daerah berbeda, kalau Jabodetabek itu meningkat 3 kali lipat," kata dia.


Bahan Bakar sekelas Premium, di mata dunia sudah di anggap tidak ada, karena memang sudah banyak bahan bakar tipe lain yang lebih baik, dan lebih lasim di pakai oleh setiap kendaraan bermotor.Biaya pengolahan pun jadi lebih mahal, karena permintaannya sedikit harga nya jadi lebih mahal.

Di Indonesia, kasus fenomena bahan bakar premium, jadi sorotan di negeri-negeri tetangga, karena terbilang aneh, di mana di negara Malaysia, Singapore, dan Thailand sudah tidak menggunakan bahan bakar jenis tersebut. Telah banyak di telusuri, ternyata memang Indonesia memesan khusus untuk pembuatan bahan bakar Premium, dimana seharusnya harga Premium murah sekali, tetapi harganya di naikkan hingga jadi harga yang mahal. Hal tersebut di komando oleh koruptor-koruptor di badan Menteri minyak dan gas di masa pemerintahan Pak Esbeye.

Korupsi tersebut sudah banyak di endus oleh KPK, dan mereka mengumpulkan bukti-bukti terkait, sayang nya pada masa pemerintahan Pak Esbeye hal tersebut masih di tutup-tutupi dengan rapi. Setelah pergantian Presiden, Pak Jokowi mulai mengetahui segalanya serta KPK tidak tertekan lagi. Oleh sebab itu diyakini akan banyak terungkap korupsi-korupsi di pemerintah Pak Esbeye pada tahun 2015 ini.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Ini Sejumlah Politisi yang Terseret Pusaran Korupsi di Tahun 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah politisi kembali tersandung kasus korupsi di tahun 2014 ini. Tak hanya sekelas kader partai yang menjadi target penangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, KPK juga membidik, bahkan menjadikan sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai sebagai tersangka.
Tanpa pandang bulu, dua menteri di era pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pun dijadikan tersangka oleh KPK. Mereka adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali.
Berikut sejumlah politisi yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka:

*1. Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Banten oleh Atut Chosiyah (Partai Golkar).
Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah merupakan mantan Ketua DPP Golkar Bidang Pemberdayaan Perempuan. KPK resmi menetapkan Atut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013 pada 6 Januari 2014.
Dalam kasus ini, adik Atut yang bernama Tubagus Chaeri Wardana pun ditetapkan sebagai tersangka, bersamaan dengan Atut. Keduanya diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara.
KPK pun mengembangkan penyidikan kasus ini ke arah kemungkinan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Atut. Sejauh ini, KPK telah melakukan penelusuran terhadap aset Atut dan menemukan ada ketidaksesuaian antara aset Atut dengan profilnya.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa anak-anak atut, Andiara Aprilia Hikmat dan Andika Hazrumy. Seusai diperiksa, keduanya mengaku diajukan pertanyaan seputar kepemilikan aset-aset keluarganya.

*2. Kasus Dugaan Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi Pengadaan Alkes Banten oleh Tubagus Chaeri Wardana (Partai Golkar).
Pengusaha bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan merupakan Bendahara DPD Partai Golkar Banten. KPK menjerat Wawan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada 13 Januari 2014, tidak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2011-2013, yakni pada 6 Januari 2014. Dari pelacakan aset yang dilakukan KPK, ditemukan sedikitnya 150 item aset milik Wawan yang diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.
Aset-aset tersebut berupa mobil, tanah, dan bangunan yang tersebar di sejumlah tempat. Perolehan aset-aset tersebut diduga dari tindak pidana korupsi melalui sekitar 30 perusahaan yang terafiliasi ke Wawan dan kakaknya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Wawan pun diketahui royal membagi-bagikan mobil mewah untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga para artis.
Mobil-mobil tersebut diduga untuk menyamarkan pencucian uang yang dilakukan adik dari gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah itu. Adapun artis yang pernah diperiksa KPK terkait kasus Wawan ialah Irwansyah, Jennifer Dunn, dan Catherine Wilson karena diduga menerima mobil dari Wawan.
KPK pertama kali menetapkan Wawan sebagai tersangka atas dugaan menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar terkait sengketa pilkada Lebak. Wawan kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan alkes Tangsel dan Banten. Dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak dan dugaan korupsi alkes Banten, KPK juga menetapkan Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah sebagai tersangka.

*3. Kasus Dugaan Korupsi terkait Perubahan APBN di Kementerian ESDM tahun 2013 oleh Sutan Bhatoegana (Partai Demokrat).
KPK menetapkan mantan Ketua Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kementerian ESDM tahun 2013 pada 13 Mei 2014. Sutan diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN Perubahan tersebut. Penetapan Sutan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini.
Rudi disebut pernah menyerahkan 200.000 dollar AS kepada Sutan Bhatoegana. KPK masih akan mengusut dugaan keterlibatan anggota DPR lain dalam kasus tersebut melalui pemeriksaan sejumlah saksi. KPK telah memanggil sejumlah kader Partai Demokrat yang menduduki Komisi VII DPR RI periode 2009-2014. KPK pernah memanggil Efi Susilowati, I Wayan Gunastra, Natasya Tarra, Siti Romlah, dan Tri Yulianto.
Bahkan, KPK juga memeriksa pendiri Partai Demokrat, Ventje Rumangkang sebagai saksi dalam kasus Sutan. Selain itu, KPK juga pernah memeriksa mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai saksi dalam kasus tersebut.
KPK telah menetapkan kader Partai Demokrat itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Setelah dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, Sutan resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi VII DPR RI. Ia pun dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

*4. Kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 oleh Suryadharma Ali (PPP).
Suryadharma Ali memegang jabatan penting di partainya, yaitu sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. KPK menetapkan mantan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun anggaran 2012-2013 pada 22 Mei 2014.
KPK memprediksi nilai kerugian negara akibat dugaan korupsi penyelenggaran haji 2012/2013 kurang lebih Rp 1,1 triliun. Suryadharma diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memanfaatkan dana setoran awal haji oleh masyarakat untuk membiayai pejabat Kementerian Agama dan keluarganya naik haji. Keluarga yang ikut diongkosi antara lain para istri pejabat Kementerian Agama.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan laporan hasil analisis transaksi mencurigakan yang memperlihatkan bahwa Suryadharma mengajak 33 orang berangkat haji. KPK juga menduga ada penggelembungan harga terkait dengan katering, pemondokan, dan transportasi jemaah haji.
Terkait penyidikan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah anggota DPR, keluarga Suryadharma, dan politisi PPP yang ikut dalam rombongan haji gratis. KPK menganggap kasus penyelenggaraan haji ini telah "menggurita". Kasus ini menjalar karena perbuatan korupsi oleh Suryadharma dilakukan dalam jangka waktu cukup lama dan nilai korupsinya besar. Namun, hingga kini KPK belum menahan mantan Menteri Agama tersebut.
Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, KPK masih mendalami dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2010-2011 sehingga Suryadharma belum ditahan. Belum lama ini, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa KPK belum selesai mengusut kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama karena masih memperdalam penyidikan.
Dari hasil pengusutan itu, KPK menemukan indikasi dugaan korupsi juga terjadi pada penyelenggaraan haji tahun anggaran 2010-2011 dan telah membuka penyelidikan baru mengenai dugaan tersebut.

*5. Kasus Dugaan Pemerasan di Kementerian ESDM oleh Jero Wacik (Partai Demokrat).
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pernah menjabat sebagai Wakil Sekekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. KPK menetapkan Jero sebagai tersangka pada 3 September 2014 dalam kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM pada 2011-2013. Penetapan Jero sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretariat Jenderal ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno.
Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut. Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, menurut KPK, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.
Menurut KPK, uang yang diterima Jero diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, termasuk untuk pencitraan di hadapan Presiden SBY. Saat diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik KPK, Jero bantah melakukan pemerasan di Kementerian ESDM. Jero mengatakan, ia menerima dana operasional menteri (DOM) sebesar Rp 120 juta per bulan ketika masih menjabat sebagai Menteri ESDM. Namun, ia membantah pernah mengeluhkan jumlah DOM yang kecil di Kementerian ESDM.
Menurut Jero, ia menggunakan DOM sebagai penunjang kegiatannya sebagai menteri sesuai jumlahnya. Jero mengaku tidak tahu mengapa KPK menduga adanya pemerasan di Kementerian ESDM yang dilakukan olehnya.

*6. Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara Pemalsuan Sertifikat Lahan di PN Praya oleh Bambang W Soeharto (Partai Hanura).
KPK menetapkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Bambang Wiratmadji Soeharto sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat lahan di Pengadilan Negeri Praya pada 12 September 2014. Kasus tersebut telah terlebih dahulu menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, Subri, sebagai tersangka.
Bambang diduga bersama-sama pengusaha bernama Lusita Ani Razak menyuap Subri untuk memenangkan perkara pemalsuan sertifikat lahan. Bambang diketahui sebagai Direktur PT Pantai Aan yang melaporkan Sugiharta alias Along atas tuduhan mencaplok lahan kawasan wisata milik PT Pantai Aan di Selong Belanak, Praya Barat, Lombok Tengah.
Diduga, pemberian suap kepada jaksa Subri berkaitan dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen lahan dengan terdakwa Sugiharto alias Along tersebut. Pemberian suap diduga dilakukan melalui Lusita Anita Razak yang tertangkap tangan bersama Subri di sebuah kamar hotel di Lombok pada Minggu (15/12/2013).

*7. Kasus Dugaan Suap Terkait Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan Riau oleh Annas Maamun (Partai Golkar).
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur nonaktif Riau merupakan Ketua DPD Golkar Provinsi Riau. KPK menetapkan Annas sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 kepada Kementerian Kehutanan.
Penetapan Annas sebagai tersangka merupakan hasil operasi tangkap tangan KPK pada 25 September 2014. Selain Annas, dalam tangkap tangan tersebut KPK turut memboyong tujuh orang lainnya ke gedung KPK. KPK telah memeriksa mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Selain Annas, KPK juga menetapkan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia di Riau Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka. Dalam kasus ini, perkara Gulat telah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dalam surat dakwaan Gulat, pengusaha itu disebut memberikan uang kepada Annas terkait dengan pengurusan peralihan status hutan tanaman industri (HTI) seluas 140 hektar di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Gulat menginginkan agar kawasan HTI yang ditanami kelapa sawit tersebut dialihfungsikan menjadi area peruntukan lain (APL).

*8. Kasus Dugaan Suap Terkait Jual Beli Gas Alam di Bangkalan oleh Fuad Amin Imron (Partai Gerindra).
KPK menetapkan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Di wilayahnya, Fuad juga merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan. Fuad ditetapkan sebagai tersangka setelah dijaring KPK dalam operasi tangkap tangan pada 2 Desember 2014.
Dalam tangkap tangan tersebut, KPK juga menangkap ajudan Fuad bernama Rauf, Direktur PT Media Karya Sentosa Antonio Bambang Djatmiko, dan anggota TNI Angkatan Laut bernama Darmono dan langsung menetapkan mereka sebagai tersangka.
Saat penangkapan, KPK juga menyita tiga koper besar berisi uang lebih dari Rp 3 miliar yang diduga suap dari PT Media Karya Sentosa. PT MKS bermitra dengan PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit listrik tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.
Direktur PT MKS Antonio Bambang Djatmiko diduga menyuap Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan, terkait jual-beli gas alam oleh PT MKS dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore. Gas itu seharusnya dialirkan untuk pembangkit listrik, salah satunya untuk PLTG Gili Timur di Bangkalan. Namun, gas tersebut tidak pernah sampai ke PLTG itu. Meski demikian, PT MKS terus mendapatkan kontrak pembelian, Fuad menerima jatah uang terima kasih.


Wah-wah.. Memang cukup banyak ya, Pelaku Korupsi 2014. Tapi memang belum sampai disana saja, Pak Celetuk rasa memang masih banyak Pelaku Korupsi yang masih belum tertangkap ataupun terungkap. Di masa pemerintahan Pak Jokowi, akan banyak Koruptor yang akan terungkap. 

Koruptor seperti rumput liar, akarnya akan menancap kuat di tanah, tetapi apabila kita mencabut secara teliti, akan tercabut hingga ke Akarnya, itulah yang dilakukan Pak Jokowi saat ini. Koruptor-koruptor akan di cabut hingga ke Akarnya. Kemungkinan, pada saat sudah banyak yang terungkap, akan mengungkap tokoh-tokoh penting pada pemerintahan sebelum Pak Jokowi. 

Sangat memungkinkan, bahwa Pak Esbeye juga akan terungkap, bukan sebagai korban tetapi kemungkinan sebagai akar nya. Setiap petunjuk yang di dapat, banyak sekali menunjuk ke pak Esbeye, hanya tinggal menunggu waktu saja hingga terungkap. 

Pak Jokowi pasti akan mengurangi korupsi di Indonesia, dan menciptakan Indonesia menjadi lebih baik. 

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia...!!!

Beda Gaya Blusukan Jokowi dan Gus Dur

TEMPO.CO, Jakarta - Putri bungsu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wulandari Wahid, mengatakan ada perbedaan saat ayahnya sebelum dan sesudah menjadi presiden. Perbedaannya, menurut Inayah, sangat mencolok.

"Sebelum jadi presiden, kami enggak tahu Gus Dur di mana dan ngapain. Mungkin istrinya juga enggak tahu," kata Inayah saat membuka haul kelima Gus Dur di Jalan Warung Silah 10, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Desember 2014.

Inayah mengatakan, Gus Dur jarang sekali berada di rumah lantaran kerap berpergian. Dia menyebut aksi ayahnya itu sebagai blusukan. "Mungkin kalau sekarang disebut blusukan," ujarnya. "(Blusukan) Gus Dur jarang tersentuh."

Istilah blusukan mulai naik daun ketika Joko Widodo terjun langsung ke masyarakat saat menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai Presiden RI ke-7. Jokowi kerap membuat keputusan yang didasari dari hasil blusukannya.

Namun Gus Dur menjadi presiden, Inayah mengatakan, kegiatan Gus Dur lebih terjadwal. "Mungkin ini karena bantuan pasukan pengamanan presiden," ucap Inayah yang disambut gelak tawa pengunjung.

Kendati demikian, Gus Dur tetap meluangkan waktu untuk tetap dekat dengan masyarakat. "Setiap sore saat berada di salah satu rumah di Menteng, Gus Dur buka pintu rumah untuk masyarakat," kata dia.


Pak Gusdur memang sosok yang pantas untuk di tiru. Banyak sekali kebaikan yang di cerminkan dari tindakannya.  Pak Jokowi pun mungkin banyak mempelajari dan menjadikan Alm. Pak Gusdur sebagai contoh dan panutan.

Hal yang paling menggebrak Indonesia adalah, suatu program yang di tetapkan olah Pak Gusdur, yaitu Tahun baru Tionghua, yang sebelumnya terkesan dihalang-halangi serta, harus sembunyi-sembunyi apabila merayakannya. Saat itu adalah suatu Tindakan yang sangat baik, mengingat Indonesia memang terdiri sari berbagai Ras dan Agama, dimana juga pasti akan meningkatkan ke akraban setiap individu rakyat Indonesia. Saudara di tanah yang sama, dan makan dari periuk yang sama. 

Sudah selayaknya, kita semua saling senghargai, menghormati, menyayangi setiap Suku, ras, dan agama di seluruh dunia, terutama Indonesia. 

Pak Gusdur ternyata sering melakukan Open House juga, untuk mendekatkan hati ke Rakyat, gagasan yang sangat bagus untuk Pak Jokowi juga ya, apabila hal tersebut memungkinkan. Dimana Pak Jokowi saat ini masih sangat-sangat sibuk dengan membawa banyak hal berbeda untuk Indonesia kearah yang lebih baik.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Natal Jokowi, Polisi Papua Gelar Pasukan Hari Ini 

TEMPO.CO , Jayapura - Kepolisian Daerah Papua akan melaksanakan apel gelar pasukan pada hari ini, Rabu, 24 Desember 2014. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende, gelar pasukan bersama aparat gabungan dilakukan untuk menyambut acara Natal Nasional 2014 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. "Dalam rangkaian itu, akan ada proses gladi kotor dan gladi bersih sekaligus," kata Yotje di kantornya.

Yotje mengatakan hingga saat ini belum ada penentuan titik rawan yang perlu diwaspadai dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Papua. Menurut Yotje, polisi mengedepankan cipta kondisi terkait dengan kedatangan Jokowi ke Papua.

Untuk itu, Yotje meminta maaf kepada masyarakat Papua jika ada tindakan pengamanan yang dirasa berlebihan saat kunjungan Jokowi. "Saya harapkan semua pihak dapat bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban dalam kunjungan Jokowi ke Papua," katanya.

Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen mengatakan selain Jokowi dan anggota kabinetnya, 400 ribu undangan akan hadir dalam perayaan Natal Nasional 2014 di Stadion Mandala Jayapura. Setelah acara Natal pada 26 Desember 2014, Jokowi akan mengunjungi tiga kota di Papua dan Papua Barat.

Pada 27 Desember 2014, Jokowi mengunjungi Jayapura dan keesokan harinya kunjungan ke Wamena di Kabupaten Jayawijaya. Rencananya Jokowi akan mengakhiri kunjungan di Kota Sorong Papua Barat pada 29 Desember 2014.

Selain itu, kata Heri, Jokowi akan menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di Kampus Universitas Cenderawasih. Setelah itu, ia dijadwalkan melakukan pertemuan dengan Relawan Jokowi di Gedung Olahraga Waringin Kotaraja. Di Jayapura, Jokowi akan mengunjungi proyek pembangunan Jembatan Holtekamp dan beberapa pasar tradisional.


Bagaimana FPI?? Tidak di Protes Pak Jokowi nya?? Katanya Muslim tidak boleh ikutan perayaan natal??

Pak Jokowi inilah yang memberikan contoh baik dan benar pada Rakyat Indonesia. Menerapkan Bhinekka Tunggal Ika hingga ke hati para Masyarakat nya. Saat ini kita harus melakukan banyak modernisasi untuk menerapkan persatuan bangsa, dari Suku, Ras, serta Agama. Muslim mengikuti dan mengucapkan selamat natal, Umat kristiani mengucapkan Idul fitri dan mengikuti acaranya juga sangat baik, Dan layak untuk di terapkan. Kenapa FPI malah melarang?? 

Pak Celetuk sangat setuju dengan Pak Ahok, Pembubaran FPI adalah satu-satunya jalan keluar..
Semangat Pak Jokowi dan Pak Ahok...!! Hidup Indonesia..!!

-..SELAMAT NATAL UNTUK SEMUA MASYARAKAT INDONESIA..-

Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap' 

TEMPO.CO, Sidoarjo - Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden yang akan mengatur proses pembayaran bagi korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak setelah Presiden Joko Widodo memutuskan akan memberikan dana talangan kepada anak perusahaan keluarga Aburizal Bakrie alias Ical.

"Kami belum tahu bunyi keppres itu, dana talangan itu seperti apa, proses pencairannya bagaimana dan melalui siapa belum tahu, jadi kami masih menunggu," kata Andi ketika ditemui Tempo di rumah makan di Sidoarjo, Senin malam, 22 Desember 2014.

Menurut Andi, pihaknya baru mengetahui informasi itu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu pihaknya mencoba berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait masalah teknis, karena dana yang akan dibuat untuk ganti rugi itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sehingga, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan. "Sesen pun akan dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan," kata dia.

Oleh karena itu, maka Minarak Lapindo sangat berhati-hati dalam proses pembayaran ganti rugi ini. Ia mencontohkan pembayaran ganti rugi ini tidak seperti sulap yang gampang dibolak-balik. "Tak semudah sulap yang tinggal ambil tinggal jalan saja," kata Andi.

Apapun kepres itu, kata dia, akan dipatuhinya meskipun sudah diberikan tenggat selama empat tahun. Hal ini sudah disampaikan ketika ada pertemuan dengan dewan pengarah beberapa waktu lalu.

Saat itu Minarak Lapindo Jaya didesak untuk segera melunasi ganti ruginya kepada korban lumpur Lapindo. Namun, Minarak merasa tidak mampu. "Jika diberi batas waktu seperti sekarang ini, kami bersedia. Makanya, kami dukung langkah pemerintah kali ini," kata Andi.

Namun begitu, Minarak belum mengetahui apakah sistem talangan itu ada suku bunga yang lebih murah daripada bank atau tidak. Sebab, keppres itu sampai sekarang belum dikeluarkan. "Kalau sudah keluar keppres itu kami siap mematuhinya dengan segala konsekuensinya, apa pun itu," kata Andi.

 Si "Penjahat" ini memang seseorang yang tidak tahu malu, Sudah banyak merugikan masyrakat Indonesia, tapi seolah-olah seperti "lenggang kakung" (Santai saja), Seharusnya uang yang dia hambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya kan bisa di pakai sebagai pembayaran utang-utang nya. 

Saat ini pemerintah terpakasa harus menalangi utang-utang Si Penjahat ini, demi kesejahteraan masyarakat serta, penyelesaian masalah politik yang di timbulkan oleh tidakannya. Tidak mudah memang, Tetapi Pak Jokowi memang cepat tanggap dan langsung membuat Solusi terbaik untuk segala pihak. Padahal pada pemerintahan Pak Esbeye hal tersebut seakan-akan sulit sekali serta di ulur-ulur demi "sesuatu". Dilihat sekilas pun, memang sangat terlihat kontras performa kerjanya.

Sudah jelas pihak si penjahat ini harus mengganti uang untuk menalangi utang-utangnya, dan memang harus..!! Pak Jokowi pun pasti akan bertindak tegas dalam masalah ini, meskipun Pak Jokowi pasti punya rencana cadangan tentang hilang/menguapnya uang negara yang di pinjamkan untuk menalangi utang-utang nya,"Karena Penjahat, pasti akan melakukan kejahatan".

Semoga masalah lapindo bisa cepat selesai. Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia..!!

Gubernur FPI Pantang Ucap Selamat Natal ke Ahok!!

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta versi Front Pembela Islam (FPI), Fahrurrozi Ishaq, melarang umat Islam mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen.

Menurut Fahrurrozi, pelarangan itu mengacu fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan Buya Hamka pada 7 Maret 1981. "Bagi umat Islam, hukumnya haram mengucapkan selamat Natal," katanya kepada Tempo, Senin, 22 Desember 2014.

Fatwa tersebut berisi larangan penggunaan aksesori Natal, ucapan selamat Natal, membantu orang Nasrani dalam perayaan dan pengamanan Natal, serta imbauan agar pengusaha tidak memaksa karyawan muslim menggunakan aksesori Natal.

Menurut Fahrurrozi, fatwa yang dikeluarkan Buya Hamka saat menjabat Ketua MUI belum dicabut hingga kini. Jadi, mantan Wakil Ketua Majelis Syariat Partai Persatuan Pembangunan itu mengimbau umat Islam berpegang pada fatwa Buya Hamka itu.

Sebelumnya, larangan yang sama dikeluarkan oleh Jemaah Ansharusy Syariah (JAS). Kelompok sempalan Jamaah Ansharus Tauhid pimpinan Abu Bakar Baasyir tersebut meminta umat Islam tak mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani.

Acuan yang dipakai JAS dan Fahrurrozi sama, yakni fatwa MUI yang diterbitkan Buya Hamka. Bahkan kelompok ini tak memperbolehkan ada atribut atau aksesori Natal di tempat umum.


Wahh.. Memang FPI banget lah... Metode, Moral, dan Kepandaian ala FPI memang konyol dan sangat memprihatinkan. Seperti yang kita telah ketahui, Negara indonesia memang menganut 5 agama yang saling berdampingan, bukan memusuhi. Saat ini FPI selalu menggempur agama-agama lain, tanpa Hormat, santun, dan tak bermoral. Padahal di lain pihak, agama lain tidak berlaku seperti itu pada FPI... kenapa??

Menurut "kacamata" Pak Celetuk, Indonesia dan negara-negara Asia lain nya banyak mengalami kemajuan dalam Evolusi Agama, di Indonesia sendiri juga seperti itu. Muslim dari tahun 2005 - hingga 2014 ini sudah berbeda. Muslim sudah memasuki tahap Moderat, modern sekali malah. Mereka saling menghargai, berpartisipasi, dan berkomunikasi. Muslim membantu acara-acara agama lain, dimana agama lain juga saling mambantu saat Idul Fitri, dll. Banyak Uztad yang juga mendalam Muslim Moderat, mereka banyak mengajarkan untuk saling menghormati agama lain, termasuk mengucapkan Selamat Natal.

Dimana FPI jelas bukan mengalami kemajuan ya... jelas sekali mengalami "Kemunduran", Padahal Agama Muslim, dan agama lain nya mengalami kemajuan secara drastis. Bagaimana bisa Indonesia bisa maju, kalau FPI tetap merebak?? Memang sesuai kata Pak Basuki, Pembubaran FPI satu-satunya cara yang tepat.

Pak Celetuk sangat setuju dengan gagasan Pak Basuki... Semangat Pak Basuki...!! Hidup Indonesia..!!

'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'??

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Lalu Mara mengatakan keluarga Aburizal tidak bersalah soal kekurangan bayar korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur. Dia mengklaim keluarga Aburizal telah mengeluarkan dana lebih besar dari yang seharusnya, yakni lebih dari Rp 8 triliun.

"Meski mereka tidak salah, tidak punya kepemilikan secara langsung, tapi mereka tetap bantu," kata dia dalam pesan singkat yang diterima Tempo, Ahad, 21 Desember 2014.

Politikus Golkar itu menegaskan keputusan Mahkamah Agung pun menyatakan perusahaan Bakrie tidak bersalah. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyatakan kasus Lapindo sebagai bencana nasional.

Lalu Mara menjelaskan saham keluarga Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, di PT Energi Mega Persada Tbk hanya sekitar 30 persen dari. Sedangkan, kata dia, PT Energi sendiri mempunyai saham sekitar 50 persen di PT Minarak Lapindo. Sisanya, PT Medco E&P Brantas mempunyai saham 32 persen dan saham PT Santos 18 persen di Minarak Lapindo.

"Untung ibu Bakrie (almarhumah) meminta anak-anakanya untuk membantu dengan membeli aset masyarakat di peta terdampak," ujarnya.

Sebelumnya, PT Minarak Lapindo menyatakan tak bisa lagi melunasi pembayaran sebesar Rp 781 miliar. Satu-satunya jalan keluar yang ditemukan, pemerintah menalangi sementara dengan jaminan aset Lapindo. Oleh sebab itu, pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2015 untuk membayar ke 20 persen rakyat di area terdampak.

Perjanjiannya, pemerintah turut menyita 80 persen tanaha area terdampak yang sudah dibeli Lapindo sebagai ganti rugi.

"Apa kamu pikir kalau Lapindo bersalah, presiden Joko Widodo mau (mengambil alih pembayaran), pasti tidak! Pemerintah tahu Bakrie tidak bersalah, makanya lakukan ini," katanya.


 Pak Bakrie ini memang bisa di golongkan sebagai "PENJAHAT". Banyak melakukan kebohongan, tindakan licik, dan merugikan banyak orang. Awal mulanya gara-gara perusahaan si Penjahat melakukan pengoboran minyak, tetapi "Safety Seal" yang seharusnya di pasang, tidak di lakukan untuk mengurangi ongkos operasional dan prosedur.

Akhirnya terjadi bencana alam di Sidoarjo dengan merugikan Indonesia dan masyarakat sekitar, karena di sebabkan Si Penjahat Bakrie ini, setelah itu pun dia telah banyak mengumbar janji akan mengganti seluruh kerugian. Tetapi, di tahap awal saja sudah banyak kendala dan alasan dari di Penjahat ini. Kendala dan alasan yang berbelit-belit serta tidak masuk akal terus di lancarkan untuk berusaha melarikan diri secara terus menerus.

Padahal, pada saat yang bersamaan Putri si Penjahat juga menikah, dan mengeluarkan dana hingga Puluhan Milliar rupiah yang di support si Bakrie ini.. Bayangkan saja Hati masyarakat yang tertipu dan di rugikan oleh tindakan Orang ini..!?  Hingga terakhir si Penjahat menyatakan bahwa sudah tidak kuat untuk membayar tanggung jawabnya,  tetapi bertepatan dengan waktu itu Dia melakukan Munas Golkar di bali, dengan menyewa seluruh Hotel, dan memberikan "Uang Jajan" pada peserta Munas Rp 500.000.000,- / kepala (Untuk sogokan hak kepemilihan Bakrie) dengan total Ratusan milliar hingga Triliunan rupiah. 

Dengan perilaku seperti itu, apakah masuk akal bahwa Dia tidak bisa membayar hutang sebesar 781 milliar? Aneh kan??

Pak Jokowi berbeda dengan Pak Esbeye, Pak Esbeye masih bisa "Dibeli" dan "Ditipu" oleh Si Penjahat, tetapi Pak Jokowi tidak akan bisa. Pak Esbeye pada jaman terdahulu telah melakukan "Deal" pada Bakrie dengan sesuatu hal. Yang memang terlihat sekali kan Sepak terjang Esbeye dan metode Pencitraannya.

Pak Jokowi mau menutup utang di Penjahat, karena memikirkan Rakyat Indonesia yang kesulitan dan di rugikan oleh Si Penjahat ini. Bukan karena mengakui bahwa "Bencana alam" tetapi dengan alasan Mengayomi Rakyat dan Kesejahteraan. Seharusnya pemerintah Indonesia bisa bertindak lebih tegas lagi, dengan menyita seluruh Asset Si Penjahat, hingga menyentuh Angka rupiah yang sesuai dengan utangnya, Agar dapat menjadi contoh pengusaha yang lain.

Hidup Indonesia...!! Semangat Pak Jokowi..!!

Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Syura Front Pembela Islam Misbachul Anam meminta Presiden Joko Widodo tidak mengucapkan selamat Natal. Sebab, kata Misbach, Jokowi murtad atau keluar dari Islam jika mengucapkan selamat kepada umat Kristiani yang merayakan momen kelahiran Yesus Kristus tersebut.

"Haram hukumnya mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam. Tak terkecuali bagi Presiden Jokowi," kata Misbach kepada Tempo, Kamis, 18 Desember 2014.

Misbach mengatakan ucapan Natal membuat orang Islam murtad karena berarti mengakui eksistensi agama lain. Sebab, Natal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kelahiran Yesus Kristus. "Jadi, ketika ada orang Islam yang mengucapkan Natal, artinya mereka memberi selamat atas kelahiran Yesus," ujarnya.

Dengan pengertian itu, menurut Misbach, perdebatan seputar ucapan selamat Natal memiliki dampak serius bagi keyakinan seorang muslim. "Padahal dalam Islam jelas Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan," katanya.

Misbach meminta prinsip akidah tersebut dihormati oleh pemeluk agama lain. Menurut dia, akidah tidak bisa dipermainkan dan seseorang atau instansi yang memaksakan pelanggaran akidah bisa dipidana. "Karena mereka memaksakan sesuatu terhadap norma keagamaan tertentu," ucapnya.

Berbeda dengan FPI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bersikap toleran. Organisasi berbasis Islam terbesar di Indonesia berpendapat, memberi ucapan selamat Natal merupakan wujud toleransi beragama. Sikap itu dinilai tidak akan mempengaruhi akidah dan identitas seorang. "Sikap saling menghormati seperti itu tidak ada urusannya dengan pengakuan imani," kata Slamet Effendy Yusuf, salah satu Ketua NU.


FPI...FPI... tinggal menghitung hari saja hingga dibubarkan.. Selalu berbuat masalah, dan tidak punya moral serta Toleran. Sering berbuat Anarkis, tidak tahu diri, dan merasa paling benar. Seperti kata pepatah: "di atas langit, masih ada langit". Jangan merasa paling benar, karena pasti ada yang lebih benar lagi.

Indonesia kan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila, Apanya yang Pak Jokowi "Kafir"?? Jelas Pak Jokowi tidak melanggar apapun, dari Muslim, Hukum, hingga Politik. Karena memang Pak Jokowi sebagai Presiden di Indonesia, memang harus melakukan hal tersebut serta memahami negaranya. 

Kalau memang FPI tidak setuju dengan Hukum Indonesia, dan tidak sesuai dengan sistem Pemerintahan, lebih baik keluar saja dari Indonesia dan pergi saja ke Negara lain. Pasti Indonesia sangat senang dan terbantu, mengurangi anarkisme, dan populasi. Seperti yang kita tahu FPI banyak melakukan tindakan-tindakan yang sangat memalukan Muslim, Indonesia, dan masyarakat.

Padahal ORMAS Muslim yang lain bisa Toleran, berpendidikan, santun, serta bermoral, apakah tidak bisa mencontoh hal tersebut dan menerapkan nya??

Sudah seharusnya Indonesia melakukan tindak serius berupa pembubaran, serta menindak Hukum pada Ketua-ketua FPI.

Semangat Pak Jokowi... !! Hidup Indonesia..!!!

Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi ??

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono meminta rakyat tak menyalahkan Presiden Joko Widodo atas jebloknya kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. SBY berpesan agar rakyat memberi kesempatan kepada Jokowi untuk mengurus masalah ini. "Beri Pak Jokowi kesempatan & berikan pula dukungan untuk atasi masalah ini," cuit SBY.

SBY menyatakan selalu optimistis masalah ini dapat diatasi oleh pemerintah Jokowi. Masa depan perekonomian Indonesia jangka panjang juga tetap cerah, pertumbuhan bakal meningkat yang ditopang dengan membaiknya investasi dan perdagangan. "Saya selalu sampaikan optimisme: Presiden Jokowi & pemerintahannya akan bisa mengatasi tantangan ekonomi di tahun-tahun sulit ini," kata SBY.

Rakyat, kata SBY, diminta jangan panik meski kurs rupiah terhadap dolar AS melemah. Pasar juga disarankan tak terlalu cemas. "Yang penting dengan sense of crisis yang dimiliki, Presiden & pemerintah segera menentukan solusi, policy response & aksi nyata yang jitu," ujar SBY.

SBY menyatakan pula agar pemerintah saat ini segera mengambil langkah-langkah cepat dan tepat. SBY juga meminta agar tak disalahkan. "Tentu saja, pemerintah tak perlu gemar menyalahkan pihak lain. Sejak 20 Oktober 2014, tugas saya sudah di tangannya," kata SBY.

Dalam beberapa waktu terakhir, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat melemah hingga mendekati 13.000. Pada penutupan perdagangan kemarin, kurs rupiah kembali menguat pada level 12.667 per dolar AS.

Kesulitan Pak Jokowi saat ini bukan saja mengatasi perekonomian Indonesia saja, tetapi kesejahteraan Rakyat Indonesia secara luas masih dalam perbaikan. Banyak sekali yang harus diperbaiki. Semenjak habisnya jabatan Pak Esbeye tahun 2014 ini, Pak Esbeye banyak sekali membuat undang-undang, membuat banyak kesepakatan di pemerintahan, serta membuat kontrak-kontrak dengan Perusahaan Lokal, ataupun Internasional. 

Program-program Pak Esbeye inilah yang banyak membuat "Collapse" Perekonomian Indonesia, Perusahaan ataupun Investor kurang percaya dengan Sistem-sistem Indonesia tersebut, mangakibatkan Perekonomian Indonesia jadi Goyah. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastilah paham, dampak-dampak yang terjadi ini pun semua berhubungan/berkaitan dengan peninggalan Pemerintah yang lama. Pemerintah baru yang harus menyelesaikan masalah-masalah yang di timbulkan sebelumnya. 

Koalisi Prabowo pun tetap masih menghantui Pemerintah Indonesia, jelas Kubu Pak Esbeye masih memiliki hubungan dengan nya, serta rencana-rencana tersebut telah di ambil keputusannya tepat sebelum masa Kepresidenan Pak Esbeye selesai. Semua ini di gunakan untuk "Mengganjal" Pak Jokowi (Pribadi yang di sukai rakyat Indonesia) untuk memberikan kesan bahwa Pak Jokowi pun tidak sebaik Pak Esbeye. Sayangnya, rencana-rencana licik tersebut terkuak dengan sendirinya, karena ketidak Konsistenan dari Koalisi Prabowo - Esbeye sendirilah. Rakyat Indonesiapun sudah semakin pintar saat ini, serta cukup banyak yang menyimak tentang Politik, sehingga merekapun sudah tahu tentang "Pencitraan" dan "Penjegalan" yang sudah disiapkan tersebut.

Pak Esbeye membela pak Jokowi?? Yahh...bisa dipastikan karena "pencitraan" dan juga kesan "Pahlawan" yang di tujukan untuk mengambil Simpati rakyat Indonesia. Tetapi, dengan Kesabaran, Ketegasan, dan Kebaikan Pak Jokowi, pasti bisa mengatasi "Masalah-masalah" tersebut.

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia..!!!

Ahok, Gubernur Pertama yang Lantik Wakilnya

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, merupakan gubernur pertama di Indonesia yang melantik wakilnya. Hari ini, Rabu 17 Desember 2014, Ahok akan melantik Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Kewenangan kepala daerah melantik wakilnya itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota. Peraturan Pemerintah yang diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Desember 2014 itu merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota, mengatur wakil gubernur dilantik gubernur paling lama dua hari setelah diterimanya Keputusan Presiden. Bila gubernur berhalangan melantik wakilnya, maka menteri dalam negeri yang menggantikan.

Ahok sudah lama menaksir Djarot. Ketika masih menjabat sebagai Wakil Gubernur, Ahok sudah menyanjung Djarot. "Kalau saya boleh memilih, saya ingin Pak Djarot," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 25 Maret 2014.

Lain waktu, Ahok mengatakan, dasar pemilihan Djarot karena pesan orang tua. "Orang tua saya pernah bilang, cari teman lebih tua dan berpengalaman," kata Ahok. Pengalaman yang dimaksud adalah ketika 10 tahun Djarot memimpin Kota Blitar.


Pak Basuki, memang Gubernur yang sesuai untuk Jakarta, apalagi nantinya akan berpasangan dengan Pak Djarot. Pak Djarot memang memiliki kapasitas seorang Wakil Gubernur yang mempunyai performa baik. Alangkah baiknya apabila memang Pak Basuki, yang melantik Pak Djarot untuk menjadi Wakil nya. 

Untuk kedepannya, semoga Kolaborasi Basuki - Djarot bisa memimpin Jakarta jadi lebih baik, dan tegas untuk Jakarta. Semangat Pak Basuki...!!! Hidup..Indonesia..!!!

'Jokowi Lebih Pantas Pimpin PDIP Dibanding Mega' 

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei nasional regenerasi partai politik dari Cyrus Network menyatakan Joko Widodo dianggap lebih mampu memimpin PDI Perjuangan dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Hasil survei itu menyebutkan Jokowi memperoleh dukungan 26,1 persen suara jika Megawati mencalonkan diri menjadi ketua umum. Megawati menduduki posisi ketiga dengan 16,7 persen suara.

Megawati dikalahkan Puan maharani, anak kandungnya, yang mengumpulkan 18,6 persen suara dari 1.200 responden yang disurvei. "Temuan ini sangat menarik, ada indikasi separuh pendukung PDIP melihat regenerasi partai penting untuk ditindaklanjuti," kata Chief Executive Operation Cyrus Network Hasan Nasbi di kafe d'Consulate, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2014.

Dalam survei itu, responden pun menganggap Jokowi mampu memimpin PDIP andaikan Megawati tidak mencalonkan diri lagi. Jokowi menduduki posisi pertama dengan 29,3 persen suara. Sedangkan Puan mengekor di posisi kedua dengan 24,5 persen. Disusul oleh tokoh lainnya, seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (12,4 persen), dan politikus senior Pramono Anung (8,3 persen).

Riset regenerasi partai itu dilakukan pada 1-7 Desember 2014 terhadap 1.200 responden di 33 provinsi. Wawancara dengan responden dilakukan secara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei sebanyak 95 persen dengan margin of error 3,1 persen.

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, tidak terlalu sepakat dengan penelitian tersebut. Sebab, riset ini tidak memfokuskan sistem yang dibangun partai, melainkan hanya melihat figur tokoh. "Ini tidak sehat bagi partai ke depannya, bisa menjadi jebakan gawat untuk partai," ujar Eva.

Sekalipun mendulang suara tertinggi, kata Eva, Jokowi tak akan mau menjabat sebagai ketua umum. Justru, Jokowi yang meminta Mega untuk memimpin PDIP. "Karena kepemimpinan Bu Mega berbeda dengan ketum partai lain. Beliau berhasil membentuk solidaritas partai dan tidak otoriter."


Mungkin memang ada benarnya, kalau saja Pak Jokowi menjabat jadi Ketua Umum PDIP. Tatapi Pak Jokowi belum tentu mau untuk  menjadi Ketua Umum Partai kan?? Pak Jokowi merasa harus konsentrasi kerja sebagai Presiden RI. 

Sebagai Ketua Umum, Bu Megawati saya rasa masih cukup baik dan layak, meskipun kadang mementingkan golongan / pribadi. Tetapi hal tersebut masih bisa di bilang normal, dan tidak berlebihan (mengingat kubu koalisi Prabowo). Selain itu Bu Megawati juga beberapakali melahirkan pemimpin yang cukup baik dan berkualitas di mata Indonesia, dan juga sesuai kata pak Jokowi:  "Karena kepemimpinan Bu Mega berbeda dengan ketum partai lain. Beliau berhasil membentuk solidaritas partai dan tidak otoriter."

Pak Celetuk rasa coba dipertimbangkan kembali, serta Bu Mega bisa memeperbaiki diri untuk menyempurnakan dirinya sebagai pemimpin PDIP yang lebih baik.

Sukses.. Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia..!!

Ahok: Kelemahan Saya Sudah Cina, Kafir Pula 

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan mulai terbiasa dengan kecaman-kecaman warga yang diterimanya setiap mengeluarkan kebijakan. Warga, kata Ahok, sering kali mengumpat jika keinginannya tak dikabulkan oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Di saat itu, warga serempak menyalahkan Basuki lantaran tak memerintahkan anak buahnya agar menuruti keinginan warga. "Saat seperti itu, kelemahan saya diungkit. Mudah saja, sudah Cina, kafir pula," kata Ahok saat memberi sambutan dalam acara Demokrasi Tanpa Korupsi di Museum Nasional, Ahad, 14 Desember 2014. (Baca: Ahok Wajibkan Angkot Berargometer Tahun Depan)

Ahok menuturkan, salah satu contoh kasusnya yakni rencana penggusuran Kalijodo. Warga berkukuh mempertahankan tempat tinggal mereka. Namun di sisi lain, penggusuran tersebut bertujuan memindahkan anak-anak yang ada di wilayah tersebut agar mendapat pendidikan layak dan mengubah tempat itu menjadi ruang terbuka hijau.

Kasus lainnya, ujar Ahok, upaya pengawasan distribusi minuman keras. Ketimbang melarang, ia memilih memperketat pengawasan distribusi mulai dari pabrik hingga konsumen. Alasannya, banyak turis di Ibu Kota yang juga membutuhkan minuman tersebut.

Kasus yang tak kalah memusingkan, kata Ahok, yakni pembebasan lahan dalam proyek sodetan Ciliwung. Ahok menjelaskan proyek tersebut diselesaikan dengan menentukan harga appraisal dan konsinyasi pengadilan lantaran adanya tarik ulur harga antara warga dan pemerintah. "Kami harus memaksakan orang agar taat hukum. Kalau tidak, ngelunjak semua," kata dia.

Ahok mengatakan ketiga kasus tersebut membuatnya menjadi sasaran empuk kemarahan warga. "Kata orang, seribu teman kurang, satu musuh terlalu banyak. Kalau saya, 50 orang musuh juga tak apa, toh sudah telanjur banyak," ujar Ahok.


Negara Indonesia memiliki landasan hukum yang unik. Menganut pada Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila. Dilihat dari segi hukum, sosial, serta budaya, Posisi Pak Basuki sebagai pemimpin Jakarta tidak salah sedikit pun. Karena memang seperti itulah Landasan hukum Indonesia.

Banyak sekali Masyarakat yang menjelek-jelekan Pak Basuki di Indonesia ini, Yang kesatu:  Mungkin ada hubungannya dengan partai "Payah" Pak Basuki yang dulu. Yang kedua: Mungkin ada hubungannya dengan si "Anarkis" FPI, Yang ketiga: Masyarakat yang merasa tertindas, padahal setelah program Pak Basuki sudah berjalan, mereka akan berterimakasih atas kebijaksanaannya. Yang ke empat: Kurangnya Pendidikan dan moral mereka, karena itu tidak paham dengan Landasan hukum dan kepercayaan Negara Indonesia.

Pada saat ini, banyak masyarakat yang pendidikannya cukup dan Bermoral, tidak membantah serta menerima dengan "Welcome" Pemimipin seperti Pak Basuki. Karena mereka paham bahwa Posisi Pak Basuki tidak salah, serta kecakapan bekerjanya sangat baik, dan Tegas. Tidak seperti sebelum Pak Jokowi, semuanya kacau, membingungkan, dan banyak yang Korup.. Jelas tidak punya alasan untuk menolakkan?? Paling tidak ada secercah harapan untuk Indonesia lebih maju.

Semangat Pak Ahok...!! Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia..!!

Longsor Banjarnegara, Jokowi Fokus Urus Evakuasi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan langkah yang menjadi prioritas dalam penanganan bencana longsor di Dusun Jemblung,Desa Sampang,Kecamatan Karangkobar,Kabupaten Banjarnegara adalah kecepatan evakuasi.

"Kalau untuk masalah bantuan tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kecepatan evakuasi. Sampai pagi tadi saya baru dapat laporan 20 korban (korban meninggal yang dievakuasi)," kata Jokowi sebelum terbang ke Banjarnegara dari Bandara Halim Perdanakusumah, Ahad, 14 Desember 2014.

Mengenai status bencana, Jokowi belum bisa menentukan apakah longsor Banjarnegara merupakan bencana tingkat nasional atau lokal. "Sampai di lapangan baru kita tentukan. Saya belum ke lapangan jadi belum mengerti kondisinya," kata Jokowi.

Pencarian dan penyelamatan korban longsor di Dusun Jemblung,Desa Sampang,Kecamatan Karangkobar,Kabupaten Banjarnegara terus dilakukan oleh tim gabungan.

Hingga Ahad, jam 06.30 WIB, jumlah korban 20 orang tewas, 11 luka berat, 4 luka ringan dan 88 orang masih dalam pencarian.

Dari 20 orang tewas, 16 sudah teridentifikasi dan 4 orang belum dapat diidentifikasi. Korban tewas tidak semuanya warga Kecamatan Karangkobar, tetapi juga ada 5 orang warga Kecamatan Pejawaran.


Sebagai Presiden RI, Pak Jokowi banyak melakukan hal terpuji termasuk langsung mendatangi Lokasi bencana Longsor di Banjarnegara, serta langsung menyiapkan beberapa tindakan prioritas untuk para korban bencana alam tersebut.

Pak Jokowi juga sudah menjanjikan berbagai macam bantuan untuk para korban bencana alam tersebut, serta meningkatkan kinerja Tim Evakuasi hingga ke batas maksimal untuk mempercepat pertolongan semua para korban bencana alam, yang selamat ataupun yang tidak.

Semoga Pak Jokowi bisa memberikan pertolongan yang sangat baik kepada para korban bencana alam, dan membantu hingga selesai.

Hidup Indonesia...!! Semangat Pak Jokowi..!!

SBY: Demokrat Tak Pernah Masuk Koalisi Prabowo 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, sejak awal, partainya tidak menjadi bagian dari kubu pendukung Prabowo Subianto atau biasa disebut Koalisi Merah Putih. Menurut dia, Demokrat adalah penyeimbang antara pemerintah dan oposisi.

"Agar bisa memberikan masukan yang tepat," kata SBY di kantor pusat Demokrat di Jakarta Pusat, Kamis, 11 Desember 2014. Menurut SBY, sikap ini bukan plinplan, tapi bisa menempatkan diri.

SBY mencontohkan, saat Perang Dunia--negara-negara di dunia terbagi menjadi Blok Barat dan Blok Timur, Indonesia mengambil sikap tidak memihak, tapi menjadi penengah. Menurut SBY, menjadi penyeimbang demokrasi inilah yang menjadi ciri khas Demokrat. "Agar berjalan sesuai dengan koridor," ujarnya.

Sebelumnya, putra SBY, Edhy Baskoro Yudhoyono, menyatakan partainya cocok dengan Koalisi Prabowo. Dengan kecocokan itu, Demokrat memutuskan bergabung dan menyorongkan Agus Hermanto sebagai Wakil Ketua DPR dalam pemilihan paket pimpinan DPR/MPR. "Kami memiliki pikiran-pikiran yang sepaham dengan Koalisi Prabowo sejak dimulainya pembahasan Undang-Undang MD3," tutur Ibas di gedung DPR, Kamis dinihari, 2 Oktober 2014.


Pak Celetuk sangat paham dengan alasan Pak Esbeye yang bilang, bahwa partai Demokrat tidak tergabung pada Koalisi Prabowo, Karena saat ini masyarakat telah melihat Kubu Prabowo sebagai posisi Antagonis dan pelanggar Aturan. Demokrat yang di kepalai Pak Esbeye tidak mau Partainya terlibat, dan akhirnya menyangkal Hubungan nya dengan Pak Prabowo.

Bukan di sana saja, Pak Esbeye juga melakukan aksi "Pahlawan" dengan melakukan tindakan : Menasehati Prabowo, Persetujuan Perpu, dll. Dilain pihak masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh lebih pintar dan banyak yang menyimak Politik termasuk Organisasi Pak Celetuk. PakEsbeye masih banyak sekali melakukan "Pencitraan" + Taktik "Kepahlawanan". Ayolah Pak Esbeye...!! Tindakan tersebut kurang tepat..!!

Tentang contoh perang Dunia: Blok barat - Blok timur, Indonesia tidak ikutan karena memang tidak punya Kekuatan Militer, Kekuatan Finansial, dan Kekuatan Politik dunia yang memadai, dimana apabila bergabung dengan Blok barat ataupun Timur pastinya banyak kerugian untuk Negara Indonesia. Contoh Pak Esbeye Kurang tepat..!! 

Bagaimana Rakyat Indonesia mau percaya dengan pernyataan Pak Esbeye, dan Partai Demokrat?? Pernyataan Anak  VS Bapak saja tidak Singkron... Seharusnya di ajak janjian dulu aja harus ngomong apa, supaya tidak Terjegal sendiri oleh Pernyataannya.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Menteri Anies: Banyak Pungli di Sekolah di Daerah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, mengakui ada banyak masalah yang ada di kementeriannya.

"Memang banyak," kata Anies kepada Tempo pada 10 Desember 2014 di kantornya.

Anies mengatakan hal yang wajar bila kementeriannya memiliki banyak masalah, karena jumlah sekolah yang perlu diawasinya juga banyak. "Bayangkan ada 200 ribu lebih sekolah yang harus kami pantau."

Sebelumnya, Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan Budi Santoso menjabarkan tujuh permasalahan utama yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia.

"Ini isu besar permasalahan pendidikan berdasarkan laporan masyarakat kepada kami selama 2011-2014," katanya di kantor Ombudsman pada Rabu 10 Desember 2014.

Ketujuh isu ini adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB), ujian nasional, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bos. Kemudian ada pula isu tentang komite sekolah, kekerasan di lingkungan sekolah, problematika sertifikasi guru dan evaluasi pelaksanaan kurikulum 2013.

Anies mempercayai banyaknya masyarakat yang melapor ke Ombudsman dengan berbagai keluhan. Anies sendiri mengalaminya. "Setiap hari saya dapat 200 sms, berisi keluhan masyarakat," katanya.

Banyak di antara keluhan yang diterima Anies berbicara tentang pungutan liar di berbagai sekolah. Menurutnya setiap sekolah memang berpotensi untuk melakukan pungutan liar yang dasyat. " Apalagi di daerah remote area."

Di daerah terpencil, menurut Anies, masyarakat, khususnya keluarga peserta didik memiliki posisi tawar yang lemah. Hal itu berbeda dengan masyarakat kota yang orang tua muridnya bisa meminta jaminan anaknya mendapat pengajaran yang baik di sekolah.

"Kalau di daerah, orang akan bilang 'Sudah syukur bisa sekolah'. Sehingga berbagai pungutan liar akan banyak terjadi."

Untuk mengawasi lebih ketat kegiatan belajar mengajar di sekolah, Anies pun berencana membagi zona pengawasannya ke dalam beberapa wilayah. Namun Anies belum memberi tahu sistem spesifik seperti apa yang akan diterapkan.


Sampai saat ini memang Sekolah sangat penting terutama untuk Rakyat-rakyat miskin yang membutuhkan Pendidikan di Indonesia. Indonesia membutuhkan Suply Moral dan pendidikan yang sangat banyak untuk memperbaiki Indonesia. Tidak jarang kan Mahasiswa bentrok dengan Polisi karena Demo dan Anarkis. Seharusnya, apabila memang berpendidikan mereka tidak perlu melakukan, cara pendekatannya beda antara orang berpendidikan dengan yang cuma "Modal dengkul & Otot".

Sayang nya saat ini faktor pendidikan masih banyak terbengkalai di Indonesia, tetapi Pak celetuk rasa hanya sampai saat ini saja. Pak Jokowi pasti sudah punya berbagai macam rencana untuk meningkatkan kinerja pendidikan di Indonesia. Waktu, tenaga, serta pikiran akan di curahkan untuk sektor tersebut, hanya perlu menunggu saja, selama Pak Jokowi tidak "Dijegal" ya..

Sekolah di daerah-derah kecil, memang sangat minim perhatiannya dan juga seringnya subsidi yang juga banyak di korupsi oleh DPRD dan menteri-menteri jaman Pak Esbeye. Akhirnya banyak terbengkalai serta serba kekurangan.. Disitulah lahirnya "Pungli" karena suply sekolah kurang, dan akhirnya meminta ke Masyarakat. Dengan cara pemerintahan serta alokasi dana Ala Pak Jokowi, pasti mengurangi celah-celah Korupsi.

 Semoga saja saat ini Pak Jokowi bisa membawa perubahan, dan juga untuk Kubu "Penjegal" juga bisa Support Pemerintah untuk Indonesia Suksess..!!

Hidup Indonesia..!! Semangat Pak Jokowi..!!

3 Amunisi Kubu Ical Kalahkan Agung Cs 

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin menyatakan kubu Aburizal Bakrie yakin memenangkan pengajuan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Tak ada alasan dari segi hukum, aturan, perundangan serta konstitusi partai untuk mensahkan hasil musyawarah nasional di Ancol," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 9 Desember 2014.

Ada tiga alasan yang membuat kubu Ical yakin pemerintah bakal mengesahkan kepengurusan yang diajukan berdasarkan hasil munas di Nusa Dua, Bali, pada 30 November hingga 3 Desember 2014. Pertama, munas tersebut diklaim diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. "Suka atau tidak, DPP ada di bawah pimpinan Pak Ical," ujar Ade.

Kedua, tidak ada ketua Dewan Pimpinan Daerah yang hadir pada munas di Ancol. Jika ada segelintir sekretaris DPD, menurut Ade, mereka bukan orang-orang terpilih. Ia menyebutkan satu hingga dua perwakilan daerah yang hadir dalam munas di Ancol tidak cukup mewakili kabupaten dan kota se-Indonesia. "Tidak ada alasan untuk mensahkan hasil munas di Ancol," kata dia.

Ade mengatakan munas di Bali berhasil mengumpulkan 562 suara. Menurut dia, hanya dua organisasi masyarakat yang tidak mengirimkan perwakilan, yaitu Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) serta Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Ketiga, para peserta dalam munas di Bali dinilai membawa mandat penuh partai, tidak seperti para peserta yang hadir di munas Ancol.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar yang menentang kubu Ical, Agun Gunandjar Sudarsa, menuding munas di Bali sebagai munas ilegal karena inkonstitusional. Menurut dia, munas yang konstitusional merupakan munas yang sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Ia menjelaskan ada dua hal mendesak yang harus dilakukan dalam tubuh Partai Golkar.
Pertama, menciptakan demokratisasi dan menghapuskan oligarki, rekayasa, nepotisme, dan korupsi. Kedua, mewujudkan regenerasi kepemimpinan secara menyeluruh. "Tanpa itu, Partai Golkar di 2019 akan jadi dinosaurus," ujar Agun.

Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono sama-sama mendaftarkan kepengurusan Partai Golkar Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Pagi tadi kami serahkan dan sudah selesai," kata Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie, saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014.

Menurut Idrus, daftar nama kepengurusan hasil musyawarah nasional Bali itu diterima langsung oleh Menteri Hukum, Yasonna Laoly. Pendaftaran dihadiri pula oleh Aburizal yang didampingi oleh sejumlah pengurus harian dan beberapa ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I.

Menteri Yasonna sudah menerima permohonan pengesahan kepengurusan dari kedua kubu. Namun, Laoly baru akan memutuskan kepengurusan yang sah setelah ada putusan pengadilan. Kini Golkar memiliki dua ketua umum, yakni Aburizal hasil munas Bali dan Agung hasil munas di Jakarta.

"Ada gugatan yang dimasukkan ke pengadilan oleh kubu Priyo Budi Santoso, kami tunggu saja," kata Laoly setelah menerima kedatangan Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Golkar di Jakarta, Priyo Budi Santoso, di kantornya, Senin, 8 Desember 2014.

Laoly akan membentuk tim khusus untuk mencermati kedua permohonan itu. Tim khusus, kata Laoly, akan memeriksa kelengkapan berkas kedua pihak dan menyesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.


Yaa... Memang Pak Bakrie Pintar sekali merekayasa dan melakukan lobby ke Pentolan Golkar yang lain hingga menjadi "Smooth". Sayangnya Pak Bakrie juga banyak melakukan celah dan bertindak "Kasar". Hasilnya?? Tidak Smooth lagi dong.. 

Point 1: Benar... Memang Pak Bakrie mempunyai kuasa untuk menyelengarakan Munas, sayangnya Hal tersebut tak dapat di sangkal.

Point 2: Benar, Karena Pak Bakrie menggunakan keahlian me Lobby nya, hingga banyak Pentolan Golkar yang ikut Munas, Serta Iming-iming "Uang Jajan Rp 500.000.000,- / Orang" jelas memberikan Efek tersendiri pada semua Peserta Munas, termasuk pemilihan nya. Sayangnya Munas Ancol tidak begitu kuat, karena Pentolan Golkar sudah banyak di sikat Pak Bakrie duluan, dan Pak Agung tidak menyangka Perbuatan Pak Bakrie yang sedemikian rupa.

Point 3: Benar, sama dengan Point no 2, Munas Ancol memang kalah cepat dengan Lobby Pak Bakrie, serta tidak ada "Iming-iming" dari Pak Agung. Mungkin memberikan Effect tersendiri ya..

Dari ketiga kesimpulan di atas, Pantas saja Kubu Golkar Pak Bakrie yakin menang, Tetapi ada hal yang dia lupakan. Saat ini Pemerintahan di pegang Oleh Pak Jokowi, berbeda dengan Pak Susilo yang masih mementingkan kepetingan Golongan. Pak Jokowi pasti akan bertindak Adil, jujur, serta tegas. Selama tindakan Pak Jokowi tidak di "Jegal" oleh DPR, DPRD, serta MPR.

Hasil Munas di Bali pun mungkin tidak di terima, karena banyaknya tindakan Kotor dari Kubu Pak Bakrie - Prabowo, serta Munas di Ancol pun malah kemungkinan di terima oleh Pemerintah, karena masih lebih baik Pak Agung, dibanding Pak Bakrie. Iya kan??

Semoga Pemerintah bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membuka peluang berkoalisi dengan Partai Demokrat setelah bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Senin 8 Desember 2014. Menurut Jokowi, pemerintah dan Demokrat sama-sama setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dijadikan undang-undang.

“Dalam waktu dekat, ya perpu dulu. Kalau diteruskan, bisa saja yang lain, kenapa tidak? Paling tidak (perpu) menjadi pintu masuk (koalisi),” kata Jokowi setelah menerima kedatangan SBY di Istana Merdeka. Perpu yang dikeluarkan pada masa pemerintah SBY itu mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.

SBY mengamini bahwa sikapnya sama dengan Jokowi, yakni menggolkan perpu untuk disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. “Seratus persen. Mudah-mudahan bagus untuk ke depan. Kami bicarakan begitu (perpu) dulu,” katanya.

Sebelumnya, SBY mempersoalkan penolakan Partai Golkar terhadap Perpu Pilkada. Presiden RI ke-6 itu menilai Golkar melanggar janji soal perpu tersebut. Padahal, Demokrat telah mendukung Koalisi Merah Putih dalam pemilihan pimpinan DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Achmad Basarah, mengatakan komunikasi dengan Demokrat belakangan ini kian intensif. Selain membicarakan perpu, kata Basarah, pertemuan perwakilan dua partai membahas soal hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi yang digulirkan koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Kesamaan sikap Demokrat dengan koalisi Jokowi bakal mengubah peta kekuatan di DPR yang dikuasai koalisi Prabowo.

Ketua Harian Demokrat Sjarifuddin Hasan menyatakan partainya akan mendukung Presiden Jokowi selama kebijakannya sesuai dengan visi-misi Demokrat. Pertemuan SBY dengan Jokowi, kata Sjarifuddin, bukan berarti membuat Demokrat mendukung pemerintah sepenuhnya.

Adapun Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan mengatakan partainya bakal bertahan di Koalisi Merah Putih. Tapi, menurut dia, ada kemungkinan PAN mendukung pemerintah Jokowi dalam isu lain. Dia mencontohkan, PAN telah bersepakat ihwal terbitnya Perpu Pilkada.

Ketua Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengakui Koalisi Merah Putih tak melulu solid. “Sejak awal kami sadar koalisi ini lebih condong bersandar pada kepentingan, bukan ideologi,” ujar dia, Gerindra, kata Desmond, bakal mengevaluasi posisi Demokrat ataupun partai lain yang bisa melemahkan kekompakan koalisi Prabowo.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Kuskrido Ambardi, menilai hubungan antara pemerintah dan Demokrat tak permanen. Menurut dia, dukungan itu bergantung pada isu dan bisa mengurangi kekuatan oposisi di parlemen.

“Kalau Demokrat mendukung pemerintah, kekuatan Koalisi Merah Putih bakal berkurang drastis,” ujar Kuskrido. Dia menambahkan, goyahnya koalisi Prabowo juga dipengaruhi oleh konflik internal Partai Golkar, yang terbelah menjadi dua, yaitu kubu Aburizal Bakri dan Agung Laksono


 Persatuan Kubu Demokrat (Pak Susilo) ke Pemerintahan (Pak Jokowi) adalah suatu hal yang telah di tunggu-tunggu, karena memang sudah selayaknya Demokrat melakukan hal tersebut, mengingat Pak Susilo yang telah menjadi mantan Presiden RI sudah banyak mengetahui mekanisme Pemerintahan. Pada saat kemarin, Demokrat yang lebih mendekat ke Partai Golkar, kemungkinan karena kepentingan Golongan yang di janjikan Kubu Parabowo - Bakrie.

Tetapi, meskipun dengan adanya berita Pak Susilo akan mendukung Pemerintahan RI, mungkin bisa lah kita lebih tenang, tetapi kita juga harus menengok ke belakang tentang sepak terjang Pak Susilo dan Partai Demokrat yang memang jago "Pencitraan". 

Sampai saat ini, Pak Celetuk analisa, memang sistem yang di buat Pak Jokowi memiliki Tujuan yang baik, serta memikirkan Negara Indonesia untuk ebih maju, Sudah seharus nya Program dan sistemnya kita Dukung total.

Hanya Waktu yang dapat membuktikan tentang keputusan Pak Susilo dan Demokrat yang merapat pada Pak Jokowi adalah sebuah Pencitraan atau hanya "Pencitraan" saja.

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!!

Alasan Agung yang Ngotot Tolak Islah dengan Ical

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menolak islah atau berdamai dengan kubu Aburizal Bakrie. Ia menilai kisruh dan polemik antara ketua umum hasil Musyawarah Nasional di Ancol dan di Bali tak akan bisa diselesaikan dengan islah.

"Islah itu bisa terjadi kalau dua-duanya benar. Kami menganggap Munasi yang di Bali itu tidak benar. Bagaimana bisa islah," kata Agung di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014.

Agung menegaskan, pada dasarnya ia enggan bermusuhan terutama sesama anggota partai berlambang pohon beringin. namun, polemik saat ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Agung lebih memilih pengadilan yang menentukan ketua umum sah. "Kalau sudah ada putusannya, kami akan patuhi hukum."

Soal pemecatan, Agung menilai tak ada kader Golkar yang mengalami pemecatan. Keputusan pemecatan dianggap tak punya arti dan legal karena Golkar tak mengakui pelaksanaan Munas di Bali. "Satu kesalahan mereka, Munas tak punya wewenang untk memecat. Munas harusnya merehabilitasi nama."

Agung terpilih sebagai ketua umum berdasarkan musyawarah nasional di Ancol dengan perolehan 147 suara. Dua pesaingnya, Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara dengan satu suara abstain.

Kepengurusan Agung akan bertarung dengan Golkar pimpinan Aburizal Bakrie sebagai hasil Munas Bali. Jika disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Golkar pimpinan Agung memastikan hengkang dari Koalisi Merah Putih.


Pak Celetuk, sangat tidak suka dengan Tindakan-tindakan Pak Bakrie. Terkesan " Main-main" sekali. Terutama kasus Munas di Bali tersebut. Munas (Musyawaran Nasional) kan digunakan sebagai Diskusi Musyawarah, masa peserta Munas dapat uang jajan / Sogokan Rp 500.000.000,- ?? Untuk apa?? maksudnya apa?? Untuk uang tanda terimakasih karena sudah memilih / setuju dengan keputusan Pak Bakrie??

Kok cara nya kotor sekali ya... Apalagi memang kondisi Partai Golkar, memang koalisi Pak Prabowo, yang memang mereka cocok sekali dalam kinerja "Mementingkan Golongan" saja. Yaa... memang seharusnya Pemerintahlah yang harus bertindak tegas pada Partai Golkar, apabila di temui kondisi-kondisi yang rawan untuk Sistem Pemerintahan termasuk kubu Pak Prabowo pastinya.

Pak Agung yang enggan Islah, memang sebuah keputusan yang baik, mengingat cara kerja Pak Bakrie seperti itu, dan tindakan menyerahkan ke pengadilan sebuah Ide yang bagus. Semoga saja Golkar kedepannya bisa lebih konsisten serta jujur ya..

Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!

Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla

TEMPO.CO , Jakarta: Calon ketua umum dari Presidium Penyelamat Partai Golkar Priyo Budi Santoso Priyo optimistis Munas Golkar Ancol akan didukung pemerintah pusat. "Sudah ada tanda-tanda dukungan dari pemerintah. Salah satunya, dukungan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla," kata dia di di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu, 6 Desember 2014.

Priyo bercerita, tiga hari lalu, delapan calon ketua umum melakukan audiensi dengan Jusuf Kalla di Semarang. "Di situ, beliau memberikan restu dan dukungan," ujarnya. Priyo menambahkan, JK mendorong munas tandingan segera dilakukan mumpung kepengurusan hasil munas di Bali masih status quo.

Munas tandingan ini digelar karena sebagian kader Golkar menolak penyelenggaraan Munas di Nusa Dua, Bali, beberapa waktu lalu. Munas itu memenangkan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai ketua umum Golkar periode berikutnya.

Munas tandingan diciptakan oleh calon ketua umum saingan Ical seperti Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang, dan Yorrys Raweyai. Mereka kemudian membentuk Presidium Penyelamat Partai Golkar dan menduduki kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Pusat.

Menurut Pak Celetuk, memang sebaiknya segera di gelar Munas Tandingan. Seperti yang di sorot sebelumnya di Munas Golkar, Nusa Dua - Bali, Munas tersebut diadakan dengan mengundang Antek-antek Golkar yang mendukung Pak Bakrie, serta jelas kubu yang mementingkan golongan saja.

Status posisi hasil munas di bali, memang masih belum solid, karena kondisi Munas nya pun mengandung Konspirasi. Jelas ada baiknya, kalau Anggota Partai Golkar yang tidak setuju dengan Pak Bakrie mengadakan Tandingan nya.

Semoga saja Golkar memiliki jalan keluar yang baik.. Hidup Indonesia..!!!

Survei: Golkar Khianati Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Hasil survei itu menunjukkan popularitas Golkar semakin turun karena sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan sebesar 82,70 persen publik dari 1.200 responden menyayangkan sikap Golkar yang mendukung Pilkada melalui DPRD. "Hanya 9,3 persen publik yang menyatakan mereka mendukung sikap partai beringin," kata dia, Jumat, 5 Desember 2014. Sebanyak 8 persen responden menjawab tidak tahu.

Menurut Adrian, hasil Munas yang menjadi sikap partai itu disayangkan responden karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya berdemokrasi dirampas. "Publik juga menilai Golkar mengkhianati slogannya sendiri yaitu 'suara Golkar suara rakyat'," katanya.
Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dilibatkan dalam survei ini. Margin error kurang lebih 2,9 persen.

Selain itu, sikap Golkar akan menjadi blunder dalam Pemilu 2019 karena dicap sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian.


Golkar..Golkar..Golkar... Kasihan Golkar..
Golkar ini cuma ibarat korban.. Korban apa?? Korban dari kepetingan golongan yang dijalankan Pak Bakrie yang mementingkan Pak Prabowo.. Kubu Prabowolah yang memimpin saat ini, meskipun sebagai bayangan, tapi jelas lah.. Kelihatan sekali bukan??

Golkar ini seharusnya berisi Politikus-politikus Handal.. Tetapi, kenapa saat ini bertindak kacau serta ngawur??  Apa saja yang dijanjikan hingga membuat "mata gelap" Partai Golkar?? Wahh... Rusaklah nama Partai Golkar. Rakyat pun juga sudah ber opini, Bahwa Golkar menjadi pengkhianat rakyat Indonesia. Itu sangat benar, dan Pak Celetuk setuju sekali..!!

Partai kan seharusnya dibuat untuk mengayomi masyarakat, sekarang malah jadi pengayom Golongan dan pribadi saja, sayang sekali bukan?? Dengan sikap partai Golkar seperti ini serta mengepentingkan Golongan, dan tidak mendukung Pemerintahan, akan sangat memeberikan efek negatif pada masyarakat. Pemerintah pun seharusnya bisa bertindak tegas untuk menghentikannya, agar meberikan kepercayaan pada Masyarakat. 

Semoga Pemerintah Indonesia bisa bertindak tegas..!! Hidup Indonesia..!!

SBY Serukan Merapat ke PDIP, Pencitraan kah!?

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golkar mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih di kepemimpinan parlemen.

"Waktu itu Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014.

Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat agar Perppu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," ujar SBY.

Selama satu jam, SBY mencuit sebanyak 15 pernyataan soal sikapnya terhadap Perppu Pilkada langsung. SBY memposisikan dirinya sebagai mantan Presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan sebagi Ketua Umum Demokrat.

Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota Kesepakatan Bersama 6 Parpol tertanggal 1 Oktober. Nota tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, kata SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar.


Pak Susilo, menyerukan pendapat, bahwa Demokrat akan merapat ke PDIP.. Iya kah?? Kenapa Pak Celetuk kurang yakin atas berita tersebut??

Pencitraan?? Yaa...!! benar sekali.. Pak Celetuk, sudah sering mendengar dan melihat "Sinetron" dari Partai Demokrat. Bukan nya tidak percaya sama sekali, tetapi ada kemungkinan adanya Pencitraan dari Demokrat. Selain pencitraan, ada indikasi juga karena Kepentingan Golongan dari Partai Demokrat serta Pak Susilo. Karena, terlihat Golkar sudah mulai Rubuh, dimana kekuatan Golkar akan terbagi, sebaiknya siapkan rencana ke2. Yaitu merapat ke Partai yang terus perlahan-lahan memperkuat Diri, yaitu PDIP. 

Semoga saja, berita dan pernyataan Demokrat saat ini lebih bisa konsisten dan tidak di bumbui dengan keinginan Golongan saja. Buatlah kesatuan dan jalankan misi "Indonesia untuk Maju".

Semangat Pak Jokowi...!!! Hidup Indonesia..!!!

Fahrurrozi Gubernur FPI Tiru Moto Jokowi

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta tandingan versi FPI, Fahrrurozi Ishaq, mengaku belum punya kantor untuk menjalankan program kerjanya. "Kantor saya masih di sini (kediamannya)," kata dia di rumahnya di Jalan Masjid 1 Nomor 8, RT 04 RW 04, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu, 3 Desember 2014.

Fahrurrozi atau biasa disapa Bang Rozi mengatakan, masih berdiskusi dengan organisasi-organisasi pendukung untuk menentukan kantornya. Namun, dia tak menjadikan keberadaan kantor ini sebagai prioritas. "Yang penting kerja," kata dia.

Pertanyaan "yang penting kerja" ini sama seperti moto yang biasa disampaikan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Jokowi menamakan kabinet pemerintahannya dengan sebutan Kabinet Kerja.

Bang Rozi tak menampik jika ada orang yang ingin menyumbangkan bangunan atau uangnya untuk menyewa gedung agar dijadikan kantor. Dia mengatakan menerima siapapun yang mendukungnya untuk maju dan menolak Ahok.

Fahrrurozi juga belum mulai blusukan ke kampung-kampung di Jakarta. Alasannya, program kerja masih disusun oleh salah satu organisasi yang mendampinginya, Presidium Penyelamatan Jakarta. "Walaupun sudah terhitung kerja secara efektif, tapi kami belum mulai kunjungan karena kami selesaikan perangkat internalnya dulu," kata dia.


Gubernur untuk tandingan Pak Basuki dari FPI?? Hahaha... memang membuat candaan yang sangat lucu juga sangat konyoll.. Mengingat kasus Pak Rhoma Irama yang mengajukan diri jadi Ca Pres.

Suatu hal yang sangat konyol, membuat gubernur yang di tujukan untuk menandingi Pak Basuki, Performa, Kredibilitas, Tegas, dan lugas dalam bekerja. FPI yang berbuat banyak sekali tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan HAM di Indonesia, Karena tindakan itulah saat ini mereka terancam untuk dibubarkan. Bukan salah Pak Jokowi, Pak Basuki, Pemerintah RI, ataupun masyarakat Indonesia. Ini murni kesalahan pihak FPI sendiri. Apa yang ditebar, harus di panen.

Pantas saja Pak Basuki tidak begitu menggubris tentang Hal "Gubernur Tandingan". Karena Konyol sekali ya..  Semoga FPI dan Ormas-ormas nya segera diberantas dengan maksimal.

Semangat Pak Basuki...!!!  Hidup Indonesia..!!