Jokowi Talangi Utang Ical , 'Tak Semudah Sulap' 

TEMPO.CO, Sidoarjo - Direktur utama PT Minarak Lapindo Jaya, Andi Darussalam Tabusala mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan presiden yang akan mengatur proses pembayaran bagi korban lumpur Lapindo yang ada di dalam peta area terdampak setelah Presiden Joko Widodo memutuskan akan memberikan dana talangan kepada anak perusahaan keluarga Aburizal Bakrie alias Ical.

"Kami belum tahu bunyi keppres itu, dana talangan itu seperti apa, proses pencairannya bagaimana dan melalui siapa belum tahu, jadi kami masih menunggu," kata Andi ketika ditemui Tempo di rumah makan di Sidoarjo, Senin malam, 22 Desember 2014.

Menurut Andi, pihaknya baru mengetahui informasi itu dari Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah itu pihaknya mencoba berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo terkait masalah teknis, karena dana yang akan dibuat untuk ganti rugi itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sehingga, seluruhnya harus dipertanggungjawabkan. "Sesen pun akan dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan," kata dia.

Oleh karena itu, maka Minarak Lapindo sangat berhati-hati dalam proses pembayaran ganti rugi ini. Ia mencontohkan pembayaran ganti rugi ini tidak seperti sulap yang gampang dibolak-balik. "Tak semudah sulap yang tinggal ambil tinggal jalan saja," kata Andi.

Apapun kepres itu, kata dia, akan dipatuhinya meskipun sudah diberikan tenggat selama empat tahun. Hal ini sudah disampaikan ketika ada pertemuan dengan dewan pengarah beberapa waktu lalu.

Saat itu Minarak Lapindo Jaya didesak untuk segera melunasi ganti ruginya kepada korban lumpur Lapindo. Namun, Minarak merasa tidak mampu. "Jika diberi batas waktu seperti sekarang ini, kami bersedia. Makanya, kami dukung langkah pemerintah kali ini," kata Andi.

Namun begitu, Minarak belum mengetahui apakah sistem talangan itu ada suku bunga yang lebih murah daripada bank atau tidak. Sebab, keppres itu sampai sekarang belum dikeluarkan. "Kalau sudah keluar keppres itu kami siap mematuhinya dengan segala konsekuensinya, apa pun itu," kata Andi.

 Si "Penjahat" ini memang seseorang yang tidak tahu malu, Sudah banyak merugikan masyrakat Indonesia, tapi seolah-olah seperti "lenggang kakung" (Santai saja), Seharusnya uang yang dia hambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya kan bisa di pakai sebagai pembayaran utang-utang nya. 

Saat ini pemerintah terpakasa harus menalangi utang-utang Si Penjahat ini, demi kesejahteraan masyarakat serta, penyelesaian masalah politik yang di timbulkan oleh tidakannya. Tidak mudah memang, Tetapi Pak Jokowi memang cepat tanggap dan langsung membuat Solusi terbaik untuk segala pihak. Padahal pada pemerintahan Pak Esbeye hal tersebut seakan-akan sulit sekali serta di ulur-ulur demi "sesuatu". Dilihat sekilas pun, memang sangat terlihat kontras performa kerjanya.

Sudah jelas pihak si penjahat ini harus mengganti uang untuk menalangi utang-utangnya, dan memang harus..!! Pak Jokowi pun pasti akan bertindak tegas dalam masalah ini, meskipun Pak Jokowi pasti punya rencana cadangan tentang hilang/menguapnya uang negara yang di pinjamkan untuk menalangi utang-utang nya,"Karena Penjahat, pasti akan melakukan kejahatan".

Semoga masalah lapindo bisa cepat selesai. Semangat Pak Jokowi..!! Hidup Indonesia..!!