Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat, Khitabul Umam Wiranu, mengatakan fraksinya mendukung usulan interpelasi Koalisi Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.

Namun hingga kini, menurut Khatibul, belum ada anggota Demokrat yang ikut menandatangani pengusulan interpelasi tersebut. "Sejauh ini belum ada anggota yang ikut tanda tangan, tapi pada prinsipnya setuju interpelasi," kata Khatibul melalui pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa, 25 November 2014.

Khitabul menyatakan Partai Demokrat masih membahas bagaimana teknis bersikap terhadap hak bertanya dan hak interpelasi. "Kami akan menggunakan hak-hak DPR semaksimal mungkin," ujar Wakil Ketua Komisi II tersebut.

Sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai yang antusias mengusulkan interpelasi. Saat ditanya apakah ada lobi politik dengan Koalisi Jokowi atau Jusuf Kalla, Khitabul menepisnya. "Ada salah paham di sini, kami pasti melakukan interpelasi yang diawali dengan hak individual anggota DPR bertanya kepada Presiden," ujarnya.

Menurut Khatibul, Fraksi Demokrat telah berkoordinasi dengan Koalisi Prabowo soal interpelasi. Namun, Khitabul enggan menjelaskan isi pembahasan tersebut.


Sejak Pemerintahan Pak Susilo, Partai Demokrat kan memang jago sekali dengan Pencitraan. Seharusnya bertindak secara Transparan saja, mengikuti hak Interpelasi atau menolak. Kalu ikut silahkan tanda tangan, kalau menolak ya tidak usah. Sesuai pernyataan pak Khitabul bahwa partai Demokrat setuju dengan Interpelasi, tetapi tidak tanda tangan. Membingungkan?? Yaa.. memang khas Partai Demokrat.

Pak Celetuk rasa, ini kembali lagi dengan adanya kepentingan Golongan. Dimana Partai Demokrat terlihat setuju di kubu Pecinta Kuda, tetapi masih belum berani menentang Program Pemerintah dengan tujuan Pencitraan ala Pak Esbeye. 

Transparan saja lah, budayakan jujur dan terbuka. Partai itu kan tujuannya juga mengayomi masyarakat, dengan ada nya tindakan seperti ini, misi tersebut pun aka sirna. Kembali ke keputusan Pak Jokowi tentang kenaikan harga BBM, tujuannya memang baik dan benar. Tetapi oleh pihak-pihak Abu-abu di putarbalikan dan mempengaruhi DPR untuk Interpelasi.

Memang "Sulit" menjadi Presiden yang baik dan benar.. Semangat pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!