100 Hari Jokowi, Diserang dari Empat Penjuru

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto menilai Presiden Joko Widodo masih dibayangi keraguan dalam penegakan hukum. Dia mencontohkan, Jokowi tak tegas dalam mengambil keputusan setelah calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, jadi tersangka. "Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri bergesekan," kata Bibit, Senin, 26 Januari 2015.

Bibit menambahkan, Jokowi masih direpotkan oleh empat kekuatan yang ada di sekitarnya. Kekuatan itu adalah kelompok pendukung dan relawan, partai pendukung pemerintah, partai pendukung Prabowo, dan kekuatan pendukung Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Empat kekuatan ini yang perlu dikelola dengan baik oleh Jokowi agar bisa menegakkan hukum dengan tegas,” kata Bibit.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Effendi Simbolon mengakui komunikasi politik di internal partai pendukung Jokowi belum optimal. Namun, kata Effendi, seratus hari pertama belum bisa dijadikan dasar untuk mengukur kekurangan pemerintahan Jokowi.

Effendi mengatakan waktu seratus hari belum cukup bagi Jokowi untuk membangun pemerintahan yang efektif. Apalagi pemerintahan Jokowi diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan baru dalam pemerintahan. “Berangkatnya pemerintahan ini memang dimulai dengan kapal yang antara nakhoda, navigator, dan kru yang tak saling kenal,” ujar Effendi.

Effendi membantah anggapan bahwa partainya menjadi faktor penghambat yang menghalangi kinerja pemerintah. PDIP, kata, dia justru menjadi partai pendukung yang mengawal kebijakan Jokowi. “PDIP akan jadi partai yang akan membentengi Jokowi di parlemen dari ancaman penggulingan,” ujar Jokowi. Karena itu, Effendi mengingatkan Jokowi agar terus menjaga komunikasi dengan partai pendukung.


Menurut Pak Celetuk, PDIP malah menjadi awal mula permasalahan dalam KPK dan POLRI saat ini. Bagaimana tidak?? Rekomendasi Pak Budi Gunawan yang merupakan Eks Ajudan Bu Megawati  memang muncul dari kubu PDIP. Dengan bukti-bukti dari KPK bahwa Pak Budi adalah Koruptor, Pihak PDIP malah mendesak untuk pelantikan.. Ada apa dengan PDIP?? 

DPR pun juga memberikan  kesan yang sama, mendorong untuk pelantikan, padahal dengan meminta persetujuan dari DPR untuk menimbang dengan sisi bukti dari KPK, serta penangguhan pelantikan Pak Budi Gunawan. Ternyata, mereka malah mendesak juga pelatikan Pak Budi Gunawan, dengan suatu maksud tersembunyi. Kemungkinan memang ada "Deal" antara PDIP dan DPR untuk menyudutkan Pak Jokowi, sehingga "Maju kena, mundur kena". Dilantik pun, Pak Jokowi salah karena mendukung korupsi, tidak di lantik pun tetap salah karena melanggar UU. Dampak nya?? bisa jadi penggulingan kedudukan Pak Jokowi.

Semoga saja banyak pihak yang terbuka serta mendukung Pak Jokowi, dan masalah nya cepat berlalu. Semangat Pak Jokowi...!! Hidup Indonesia..!!